Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Peringati Hari Kartini, MBG di SDN 2 Barukan Disajikan Prasmanan: Ada Susu Hingga Kelengkeng

{{caption}}
6 Hal Mengerikan di Kasus Pembunuhan Celeste Rivas Hernandez, Penyanyi D4vd Jadi Terdakwa

{{caption}}
Chat Terakhir IDS, Siswa SMA di Yogyakarta dengan Teman Sekolah Sebelum Tewas Dikeroyok

{{caption}}
Polisi Ingatkan Pelaku BBM-LPG Ilegal Bisa Dijerat Pencucian Uang

{{caption}}
Aksi Komplotan Pencuri Spesialis Pura di Denpasar Terungkap, Ribuan Keping Uang Kuno Raib

{{caption}}
Dasco Pertemukan Suster Natalia dengan Dirut BNI, Dana Nasabah Rp 28 Miliar Dikembalikan Besok

Topik Terkait
{{caption}}
Tim Hukum PDIP Tunggu Instruksi Megawati Tindak Lanjut PTUN Tolak Gugatan Pencalonan Gibran

PDIP belum mengetahui langkah hukum ke depan pasca PTUN menolak gugatan tersebut.

{{caption}}
Ini Pertimbangan PTUN Tolak Gugatan PDIP Terkait Pencalonan Gibran

Selain menolak gugatan, majelis PTUN juga menghukum PDI Perjuangan selak penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000.

{{caption}}
Kronologi Mundurnya Putusan Gugatan PDIP Jadi Empat Hari Usai Pelantikan Prabowo-Gibran

Sidang ini ditunda sampai 24 Oktober 2024. Tepat empat hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran.

{{caption}}
PTUN Tunda Putusan Hingga Pelantikan Presiden, PDIP Tak Masalah Asal Hakim Tetap Independen

Putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. Artinya, putusan akan dibacakan usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

{{caption}}
PTUN Tunda Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran Sebagai Wapres, Ini Alasannya

Gugatan dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersoalkan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) terpilih.

{{caption}}
Duduk Perkara PDIP Gugat KPU Terkait Penetapan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN menuturkan gugatan itu ditujukan kepada KPU

KPU
{{caption}}
KPU Belum Paham Objek Gugatan PDIP ke PTUN Terkait Pencalonan Gibran

Apabila SK yang digunakan untuk menggugat KPU masih SK 360, maka PTUN tidak berwenang untuk mengadili.

KPU
{{caption}}
PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDIP: MPR Punya Sikap untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Namun, menurut Gayus, dinamika dalam hukum bersifat luas.

{{caption}}
PDIP Bantah Baru Gugat Pencawapresan Gibran ke PTUN Usai Putusan MK Tolak Sengketa 01 dan 03

Soal tidak melantik, Gayus mengamini putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat.

{{caption}}
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU

Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

{{caption}}
Jalan Terakhir PDIP Mencari Keadilan, Pelantikan Prabowo-Gibran Terancam Ditunda?

Prabowo-Gibran bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024

{{caption}}
Sidang Perdana di PTUN, PDIP Beberkan Sederet Pelanggaran KPU Loloskan Pencalonan Gibran di Pilpres 2024

Kendati menggugat proses pencalonan Gibran ke PTUN, PDIP menghormati keputusan MK yang menolak semua gugatan hasil Pilpres 2024 kubu capres-cawapres 01 dan 03.

{{caption}}
Harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Dex Naik, Mufti Anam DPR Soroti Kesulitan saat Warga di Daerah Akses BBM Subsidi

Politikus PDIP itu juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.

{{caption}}
Megawati Instruksikan Kader PDIP Turun ke Rakyat, Tegaskan Pentingnya Memahami Denyut Kehidupan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

{{caption}}
Elektabilitas Terbaru Parpol versi Survei Poltracking Indonesia: Gerindra 26,1%, PDIP 15,4% dan Golkar 9%

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

{{caption}}
FOTO: DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Gelar Halalbihalal, Tekankan Poros Kebangsaan antara PDIP dengan NU

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

{{caption}}
Said Abdullah Tegaskan Poros NU–PDI Perjuangan di Jatim, Halalbihalal Jadi Penangkal Politik Kepalsuan

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

{{caption}}
PDIP Desak PBB Israel Bertindak Tegas Pasca Insiden Prajurit TNI di Lebanon

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak lebih tegas terhadap Israel, menyusul insiden yang menewaskan dan melukai prajurit TNI di Lebanon. Insiden ini harus menjadi momentum bagi PBB untuk mem

icc
{{caption}}
Anwar Usman Plong Tinggalkan MK: Purnabakti dengan Nama Baik Dipulihkan PTUN

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

{{caption}}
Gugatan Warga Menang di PTUN, Izin Lapangan Padel Pulomas Tidak Sah

Perkara didaftarkan pada 30 Juni 2025 kemudian disidangkan melalui mekanisme acara biasa dengan sidang perdana berlangsung pada 12 Agustus 2025.

{{caption}}
Menjaga Jendela Publik Tetap Terbuka: Lima Komisioner KI NTB Periode 2025-2029 Resmi Dilantik

Setelah melalui proses seleksi panjang, lima Komisioner KI NTB periode 2025-2029 resmi ditetapkan. Bagaimana mereka akan menjaga hak informasi dan transparansi publik di tengah tantangan digitalisasi?

{{caption}}
PTUN Tolak Gugatan, Tim Hukum PDIP: Prabowo Yes, Gibran No

Meski merasakan adanya kejanggalan dalam putusan yang tidak menerima gugatan PDIP itu

{{caption}}
PDIP Ungkap Kejanggalan Hakim PTUN Tolak Gugatan Soal Pencalonan Gibran

Gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran sebagai wapres Prabowo sebelumnya ditolak PTUN Jakarta.

{{caption}}
Respons PDIP Usai PTUN Tolak Gugatan soal Penetapan Gibran Sebagai Wapres

Ketua DPP PDIP Ronny Berty Talapessy merespons putusan PTUN tersebut.