PDIP Bantah Baru Gugat Pencawapresan Gibran ke PTUN Usai Putusan MK Tolak Sengketa 01 dan 03

Selain menolak, hakim PTUN juga mengharuskan PDIP sebagai penggugat membayar biaya sidang.

Sidang ini ditunda sampai 24 Oktober 2024. Tepat empat hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran.

Putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. Artinya, putusan akan dibacakan usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN menuturkan gugatan itu ditujukan kepada KPU

Gugatan PDIP terhadap KPU itu masuk ke PTUN Jakarta sejak April 2024.

Apabila SK yang digunakan untuk menggugat KPU masih SK 360, maka PTUN tidak berwenang untuk mengadili.

Namun, menurut Gayus, dinamika dalam hukum bersifat luas.

Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo-Gibran bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024

Kendati menggugat proses pencalonan Gibran ke PTUN, PDIP menghormati keputusan MK yang menolak semua gugatan hasil Pilpres 2024 kubu capres-cawapres 01 dan 03.

Tim Pembela Prabowo-Gibran meyakini hasil PTUN tidak akan diterima dan permainan telah selesai.

Oleh sebab itu, Gayus meminta agar KPU tidak terburu-buru untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2.

Megawati sebelumnya menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila bareng Prabowo. Sementara itu. Dino sebelumnya mengkritik Prabowo terlalu sering ke luar negeri.

PDIP menilai momen Prabowo dan Megawati bergandengan tangan usai Upacara Hari Lahir Pancasila merupakan hal wajar karena keduanya telah lama akrab.

Hasto mengatakan perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada aktivitas turun ke lapangan, tetapi juga pada dampak kebijakan yang ditinggalkan.

Momen tersebut mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan para pemimpin bangsa dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan nasional.

Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.

Hal ini disampaikan Hasto dalam pidatonya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (1/6).

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, akan menggugat LHP BPK kasus korupsi LNG ke PTUN. Ia sebut audit ilegal dan di bawah standar, mempertanyakan validitas laporan negara.

Gugatan itu disampaikan atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) nomor M.HH- 3.AH.11.02 Tahun 2026.

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

Perkara didaftarkan pada 30 Juni 2025 kemudian disidangkan melalui mekanisme acara biasa dengan sidang perdana berlangsung pada 12 Agustus 2025.

Setelah melalui proses seleksi panjang, lima Komisioner KI NTB periode 2025-2029 resmi ditetapkan. Bagaimana mereka akan menjaga hak informasi dan transparansi publik di tengah tantangan digitalisasi?

Meski merasakan adanya kejanggalan dalam putusan yang tidak menerima gugatan PDIP itu