LIVE

PTUN Tunda Putusan Hingga Pelantikan Presiden, PDIP Tak Masalah Asal Hakim Tetap Independen

Putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. Artinya, putusan akan dibacakan usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

prabowo subianto
Sejumlah Ketua Umum Partai Politik juga terlihat hadir untuk menyaksikan ditetapkannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sejumlah Ketua Umum Partai Politik juga terlihat hadir untuk menyaksikan ditetapkannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029. (Liputan6.com/Angga Yuniar) (@ 2024 merdeka.com)

PDIP berharap agar majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetap independen. Sebab, PTUN menunda gugatan PDIP terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) terpilih dengan alasan hakim sakit.

Putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. Artinya, putusan akan dibacakan usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Tidak ada masalah asal majelis hakimnya tetap independen," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy melalui keterangan tertulis, Kamis, (10/10).

Ronny berharap majelis hakim membuat putusan tetap berpegang pada tiga hal. Yakni, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

"Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika majelis hakim membuat putusan," ucap Ronny.

Dia juga mendoakan agar hakim yang sakit diberikan kesembuhan. Selain itu, Ronny juga menegaskan bahwa gugatan PDIP memiliki fakta hukum kuat.

"Kami PDI Perjuangan yakin sekali gugatan kami memiliki fakta-fakta hukum yang kuat," ujar Ronny.

Majelis hakim PTUN Jakarta menunda putusan soal gugatan PDIP hingga 24 Oktober 2024. Gugatan yang dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu mempersoalkan terkait dengan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) terpilih.

Putusan itu sedianya akan digelar hari ini. Pada laman e-court Mahkamah Agung (MA) disebutkan bahwa Ketua Majelis Hakim Joko Setiono tengah sakit.

"Maka agenda pembacaan putusan sengketa a quo ditunda," tulis laman tersebut.

Tim hukum PDIP melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta. Pada permohonannya, PDIP meminta majelis hakim tak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan, dalam pokok perkara, PDIP meminta majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan batal Keputusan KPU dimaksud. Majelis hakim diminta memerintahkan KPU untuk mencabut kembali Keputusan KPU 360 Tahun 2024.

Hasil putusan ini akan menentukan nasib Gibran sebagai wapres terpilih. Sebab, salah satu permohonan yang diajukan PDIP adalah memerintahkan tergugat dalam hal ini KPU untuk mencabut dan mencoret pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024," bunyi petitum PDIP.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Mensesneg Beri Bocoran: Ketum Partai Buruh Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

{{caption}}
Istana Buka Suara Isu Purbaya Mundur dari Menteri Keuangan

{{caption}}
Kepala BGN: Tidak Ada Instruksi Hentikan Layanan MBG

{{caption}}
Prabowo Resmi Copot Silmy Karim dari Wakil Menteri Imipas

{{caption}}
Begini Pola Korupsi Izin Tinggal WNA yang Jerat Wamen Imipas Silmy Karim

{{caption}}
Silmy Karim Diduga Terima Fee Izin Tinggal WNA Sejak Jabat Dirjen Imigrasi

Topik Terkait
{{caption}}
PTUN Tolak Gugatan, Tim Hukum PDIP: Prabowo Yes, Gibran No

Meski merasakan adanya kejanggalan dalam putusan yang tidak menerima gugatan PDIP itu

PDIP
{{caption}}
Tim Hukum PDIP Tunggu Instruksi Megawati Tindak Lanjut PTUN Tolak Gugatan Pencalonan Gibran

PDIP belum mengetahui langkah hukum ke depan pasca PTUN menolak gugatan tersebut.

PDIP
{{caption}}
PDIP Ungkap Kejanggalan Hakim PTUN Tolak Gugatan Soal Pencalonan Gibran

Gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran sebagai wapres Prabowo sebelumnya ditolak PTUN Jakarta.

ptun tolak gugatan pdip
{{caption}}
Respons PDIP Usai PTUN Tolak Gugatan soal Penetapan Gibran Sebagai Wapres

Ketua DPP PDIP Ronny Berty Talapessy merespons putusan PTUN tersebut.

PDIP
{{caption}}
Ini Pertimbangan PTUN Tolak Gugatan PDIP Terkait Pencalonan Gibran

Selain menolak gugatan, majelis PTUN juga menghukum PDI Perjuangan selak penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000.

ptun pdip
{{caption}}
PTUN Tolak Gugatan PDIP, Gibran Tetap Sah Sebagai Wapres

Selain menolak, hakim PTUN juga mengharuskan PDIP sebagai penggugat membayar biaya sidang.

Berita Update
{{caption}}
Kronologi Mundurnya Putusan Gugatan PDIP Jadi Empat Hari Usai Pelantikan Prabowo-Gibran

Sidang ini ditunda sampai 24 Oktober 2024. Tepat empat hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran.

PDIP
{{caption}}
PTUN Tunda Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran Sebagai Wapres, Ini Alasannya

Gugatan dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersoalkan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) terpilih.

gugatan ptun gibran
{{caption}}
Duduk Perkara PDIP Gugat KPU Terkait Penetapan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN menuturkan gugatan itu ditujukan kepada KPU

KPU
{{caption}}
PTUN Putuskan Gugatan PDIP soal Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024 pada 10 Oktober

Gugatan PDIP terhadap KPU itu masuk ke PTUN Jakarta sejak April 2024.

Prabowo Subianto
{{caption}}
KPU Belum Paham Objek Gugatan PDIP ke PTUN Terkait Pencalonan Gibran

Apabila SK yang digunakan untuk menggugat KPU masih SK 360, maka PTUN tidak berwenang untuk mengadili.

KPU
{{caption}}
PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDIP: MPR Punya Sikap untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Namun, menurut Gayus, dinamika dalam hukum bersifat luas.

PDIP
{{caption}}
Prabowo Copot Silmy Karim dari Wamen Imipas Usai Jadi Tersangka KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

berita update
{{caption}}
Survei Poltracking Terbaru, Ternyata Segini Tingkat Kepuasaan Publik Terhadap Kinerja Prabowo-Gibran

Adapun survei Poltracking dilaksanakan pada 11-17 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
Prabowo Siap Perkuat KPK, Kejagung, dan BPKP: Berapa Saja yang Kau Perlu, Lapor, Saya Penuhi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

bpkp
{{caption}}
Beri Peringatan ke Mitra MBG yang Buruk, Prabowo: Kembalilah ke Jalan yang Benar

Prabowo meminta para mitra untuk membenahi diri dan menjauhi praktik yang menimbulkan pelanggaran.

berita update
{{caption}}
Prabowo Hadirkan Tony Robbins di Forum MBG: Pernah Hidup Miskin, Kini Jadi Pengusaha Sukses Dunia

Presiden Prabowo Subianto mengundang motivator sekaligus pengusaha asal Amerika Serikat, Tony Robbins.

berita update
{{caption}}
Purbaya Optimistis Reformasi DHE SDA Perkuat Stabilisasi Rupiah dan Ekonomi Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan memperkuat Stabilisasi Rupiah dan ketahanan ekonomi Indonesia. Simak dampaknya terhadap pasar domestik!

devisa ekspor
{{caption}}
Kunjungan Prabowo ke Prancis Hasilkan Kesepakatan Investasi Indonesia Prancis Rp61,25 Triliun

Presiden Prabowo Subianto sukses membawa pulang Kesepakatan Investasi Indonesia Prancis senilai Rp61,25 triliun dari kunjungan kerjanya di Prancis. Simak detail kerja sama strategis yang akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

ekonomi indonesia
{{caption}}
Megawati Diperkirakan Hadiri Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diperkirakan akan hadir dalam Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, namun kepastian kehadirannya masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait.

bpip
{{caption}}
Presiden Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan ke Prancis, Bawa Pulang Kesepakatan Strategis

Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan Kunjungan Prabowo ke Prancis selama tiga hari, membawa pulang sejumlah kesepakatan komersial penting dan memperkuat hubungan bilateral yang strategis.

diplomasi indonesia
{{caption}}
Wapres Gibran Pastikan Komitmen Pemerintah dalam Peningkatan Pariwisata Indonesia

Wapres Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong Peningkatan Pariwisata Indonesia melalui kolaborasi dan program unggulan, demi pertumbuhan ekonomi dan citra global.

bbtf 2026
{{caption}}
Momen Gibran Bareng Keluarga Salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Khutbah Singgung Lingkungan dan Kemanusiaan

Khatib mengajak umat Islam menjadikan Iduladha sebagai momentum untuk menghadirkan kebermanfaatan bagi sesama dan lingkungan sekitar.

berita update
{{caption}}
Presiden Prabowo Iduladha di Prancis, Wapres Gibran Salat Id di Istiqlal Jakarta

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kerja ke Prancis pada Senin (25/5/2026) malam.

berita update