Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Bengkakkan APBN, Defisit Terjaga 3 Persen

Presiden Prabowo Subianto memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan defisit negara tetap terjaga di angka 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Simak penjelasan lengkapnya.

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tidak akan menyebabkan pembengkakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Negara pada hari Jumat, 13 Februari 2026, di Palmerah, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penting Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG serta Peresmian 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri. Presiden Prabowo memastikan bahwa kondisi fiskal negara tetap terjaga dengan baik, meskipun Program Makan Bergizi Gratis sedang berjalan.

Presiden menjelaskan bahwa defisit anggaran Indonesia hanya mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka ini masih berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa kekhawatiran akan beban APBN akibat Program Makan Bergizi Gratis tidak berdasar, menurutnya.

Stabilitas Fiskal Negara di Tengah Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Ia menegaskan bahwa APBN tetap berada pada jalur yang telah ditentukan, bahkan dengan adanya implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Presiden, defisit anggaran Indonesia saat ini hanya 3 persen dari PDB, sebuah angka yang masih di bawah batas yang telah ditetapkan secara mandiri oleh pemerintah. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa kebijakan fiskal negara tetap prudent dan terkendali dengan baik.

Kondisi fiskal yang sehat ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan berbagai program pembangunan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah berupaya keras memastikan setiap pengeluaran negara memberikan dampak maksimal tanpa mengorbankan kesehatan ekonomi jangka panjang. Penegasan ini juga diharapkan dapat meredakan kekhawatiran publik terkait potensi tekanan pada keuangan negara.

Presiden Prabowo meyakini bahwa Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan berusaha sekeras mungkin untuk mengurangi defisit tersebut.

Urgensi Program Makan Bergizi Gratis bagi Rakyat dan Respon Terhadap Kritik

Presiden Prabowo Subianto menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan yang sangat vital, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengakui bahwa manfaat program ini mungkin tidak terlalu dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu.

Namun, bagi mayoritas rakyat Indonesia, khususnya mereka yang membutuhkan, Program Makan Bergizi Gratis ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan, mengingat kondisi stunting yang pernah mencapai 25 persen dari total anak Indonesia.

Lebih lanjut, Presiden tidak menampik bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah menuai berbagai kritik dan ejekan sejak awal diluncurkan, termasuk dari kalangan akademisi. Beberapa pihak bahkan meramalkan bahwa program ini akan gagal dan hanya akan menghamburkan uang negara tanpa hasil yang signifikan.

Menanggapi tudingan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kritik tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Ia berulang kali menyatakan keyakinannya bahwa kebijakan tersebut berada di jalur yang benar dan bertujuan baik demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Efisiensi Anggaran sebagai Sumber Pendanaan dan Pencegahan Korupsi

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pendanaan untuk Program Makan Bergizi Gratis bukan berasal dari penambahan utang secara berlebihan atau pembengkakan anggaran. Melainkan, anggaran tersebut diperoleh melalui efisiensi besar-besaran terhadap belanja yang dinilai tidak produktif dan rawan kebocoran.

Penghematan dilakukan dengan menekan berbagai pengeluaran yang dinilai tidak produktif atau kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Contohnya adalah pengurangan biaya untuk kegiatan rapat, seminar, konferensi, serta perjalanan dinas yang tidak esensial.

Pengalihan anggaran dari pos-pos yang tidak produktif ini tidak hanya untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis. Kepala Negara juga menegaskan bahwa langkah ini sekaligus merupakan upaya konkret untuk mencegah potensi kebocoran anggaran dan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, menurut Presiden, setiap rupiah yang dihemat dari kegiatan tidak produktif dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat langsung bagi rakyat. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan umum.

Sumber: AntaraNews