Porsi Dana Transfer ke Daerah Menurun, Misbakhun Ingin BPK Ingatkan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi ini fokus pada transparansi data dan optimalisasi potensi pajak.

BPK Kalteng menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih akuntabel dan transparan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI menyoroti dana mengendap sebesar Rp234 triliun di kas daerah. Pemerintah didesak segera sinkronkan fiskal agar anggaran ini optimal mendorong ekonomi.

"Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan."

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menekankan Peran BPD Desa sebagai solusi persoalan dan pengawas kebijakan, terutama di tengah pengurangan dana transfer pusat. Apa dampaknya bagi masyarakat?

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai wajar keberatan kepala daerah atas Pemotongan TKD oleh Kemenkeu, mengungkap dampak ganda dan usulan perubahan sistem pemilihan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran demi optimalisasi TKD yang mencapai Rp1.300 triliun, akankah tantangan ini berhasil diwujudkan?

Masih banyak kasus anggaran yang ditransfer Pemerintah Pusat tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Daerah.

Anggota DPR RI memastikan Pembangunan Daerah tak terganggu meski TKD dipotong Rp269 triliun. Pemerintah pusat siapkan dana Rp1.376,9 T lewat program prioritas. Simak detailnya!

DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi strategis dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi.

Untuk mencairkan suasana baik di antara mereka, Purbaya bahkan mengajak makan siang bareng Ketua Komisi XI DPR Misbakhun.

Kini, Misbakhun telah diberikan kepercayaan untuk memimpin komisi yang menangani masalah keuangan dan perpajakan tersebut.

Iwan menyatakan, tidak mungkin Misbakhun meninggalkan tugas negara tanpa seizin Bahlil.

Misbakhun menegaskan penggunaan anggaran tersebut merupakan ranah pemerintah, termasuk bagaimana dan untuk apa dana tersebut akan dibelanjakan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menggencarkan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, merasa prihatin terhadap maraknya judi online dan pinjaman online yang merugikan masyarakat.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan meluncurkan Program Sigana Cekatan, sebuah inisiatif unik yang tidak hanya menguatkan ekonomi masyarakat tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana karhutla.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menyerahkan sepenuhnya penentuan Dirjen Cipta Karya dan Sumber Daya Air kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan hak prerogatif Presiden dalam Penentuan Dirjen PUPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan BPK sebagai lembaga tunggal penghitung kerugian negara. Putusan MK ini diharapkan membuat pengawasan kerugian negara lebih terkontrol dan mencegah praktik pemaksaan perkara.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.