Tahukah Anda, BPD Bukan Hanya Pengawas? Bupati Banyuwangi: Peran BPD Desa Krusial Hadapi Tantangan Anggaran
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menekankan Peran BPD Desa sebagai solusi persoalan dan pengawas kebijakan, terutama di tengah pengurangan dana transfer pusat. Apa dampaknya bagi masyarakat?
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian integral dari solusi berbagai persoalan di tingkat desa. Penegasan ini disampaikan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada hari Jumat lalu. Hal ini menjadi krusial seiring dengan proyeksi pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang akan berlaku mulai Tahun Anggaran 2026.
Pengurangan anggaran tersebut memerlukan pemahaman menyeluruh hingga ke tingkat desa agar masyarakat tidak salah persepsi. Oleh karena itu, BPD diharapkan mampu menjelaskan situasi ini kepada warga. Mereka juga perlu memastikan program tetap berjalan optimal meskipun ada penyesuaian anggaran.
Sebagai tokoh masyarakat, anggota BPD memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan informasi. Mereka diharapkan dapat membantu sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pembangunan desa dapat terus berjalan sesuai harapan.
BPD sebagai Ujung Tombak Sosialisasi dan Pengawasan
Bupati Ipuk Fiestiandani menyoroti bahwa anggota BPD adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berakar kuat di desa. Mereka memiliki pengaruh dan kepercayaan dari warga sekitar. Posisi ini menjadikan mereka sangat efektif dalam membantu sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah.
Terlebih lagi, BPD memiliki peran vital dalam mengawal pelaksanaan program-program desa. Pengawasan ini bertujuan agar setiap alokasi anggaran dapat tepat sasaran. Dengan demikian, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat desa.
Pemerintah pusat sendiri terus berkomitmen mendukung pembangunan desa melalui alokasi anggaran yang signifikan. Dana desa bahkan ditransfer langsung dari pusat ke desa. Oleh karena itu, peran BPD dalam memastikan akuntabilitas menjadi sangat penting.
Penyelarasan Kebijakan dan Wadah Diskusi Efektif
Selain sosialisasi dan pengawasan, BPD juga memegang peran penting dalam menyelaraskan kebijakan di tingkat desa. Kebijakan desa harus selaras dengan arah pembangunan daerah. Demikian pula, pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Bupati Ipuk menekankan bahwa BPD harus turut aktif mengawasi keselarasan ini. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas pembangunan. Keselarasan ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Di Banyuwangi, terdapat Forum Gesah Desa yang menjadi wadah pertemuan bagi seluruh Badan Permusyawaratan Desa. Forum ini berfungsi sebagai ajang diskusi dan silaturahmi yang produktif. Mereka membahas peran BPD dalam menyelaraskan perencanaan desa dan daerah.
Melalui Forum Gesah Desa, anggota BPD dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman. Mereka juga bisa mencari solusi bersama untuk berbagai persoalan yang dihadapi di desa masing-masing. Ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPD.
Sumber: AntaraNews
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8262489/original/072589900_1781818934-Switzerland_s_Johan_Manzambi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8262480/original/003480400_1781803294-IMG_3761.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8262478/original/009622100_1781801578-39944.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8157992/original/006122100_1781012295-Menteri_Koordinator__Menko__Bidang_Perekonomian_Airlangga_Hartarto-9_Juni_2026b.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8262459/original/004254100_1781798299-1000861685.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8262444/original/043290500_1781794676-IMG_3679.jpeg)
