Poin-Poin Penting Putusan MK di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tolak Gugatan Anies-Cak Imin

MK tolak seluruh gugatan yang dilayangkan pihak pemohon dari pasangan calon (paslon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). MK menyebut gugatan AMIN tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum.

"Menolak permohonan pemohon seluruhnya," kata Suhartoyo saat membacakan putusan, Senin (22/4).

Tiga Hakim Konstitusi berikan tanggapan berbeda dalam Pembacaan Putusan Sidang PHPU Pilpres 2024. Ketiga hakim tersebut adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. Hal ini disampaikan oleh Suhartoyo dalam pembacaan putusan.

“Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari tiga orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Saldi Isra, hakim Enny Nurbaningsih, hakim Arief Hidayat,” ujar Suhartoyo.

MK tidak menemukan bukti Jokowi membagikan bansos untuk menguntungkan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Melalui keterangan para Menteri yang dipanggil MK untuk memberi keterangan terkait bansos, MK tidak menemukan bukti meyakinkan membuktikan dugaan tersebut.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif," ujar Hakim MK Ridwan Mansyur dalam persidangan.

MK juga tidak memukan bukti dugaan Jokowi cawe-cawe dalam pencalonan putranya Gibran sebagai cawapres. Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan bukti-bukti diajukan pemohon tidak diuraikan lebih lanjut sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

"Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum” ucap Daniel dalam persidangan.

MK menilai tidak ada pelanggaran hukum terkait pelolosan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan oleh Hakim Arief Hidayat saat bacakan putusan Sidang PHPU Pilpres 2024.

“Sebagaimana telah Mahkamah uraikan diatas, tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum,” tutur Arief.