LIVE

Pembatalan Aturan Merahasiakan Dokumen Capres Cawapres Libatkan Istana? Ini Kata KPU

KPU menepis anggapan bahwa pencabutan aturan Nomor 731/2025 itu berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang, khususnya Pemilu 2029.

kpu
Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 731/2025.
Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 731/2025. (Liputan6)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin menyatakan, keputusan membatalkan aturan untuk menutup akses publik terhadap ijazah calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tidak melibatkan Istana. Dia menyatakan tak ada pembahasan dengan pihak Istana maupun DPR soal pembatalan itu.

Menurut Afifuddin, pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU itu sepenuhnya lahir dari dinamika internal KPU.

“Tidak ada diskusi dengan pihak yang tadi disebutkan (Istana dan DPR). Yang ada uji konsekuensi di internal, lalu kami merasa perlu mendapat perspektif dari pihak lain agar pemahaman lebih menyeluruh,” kata Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2025).

Pria yang akrab disapa Afif itu juga menepis anggapan bahwa pencabutan aturan Nomor 731/2025 itu berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang, khususnya Pemilu 2029. Menurutnya, langkah tersebut semata-mata dilakukan untuk memperbaiki tata kelola data yang saat ini dikelola KPU.

“Ini murni bagaimana kita mengelola data-data yang ada dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk Pemilu 2029, bukan. Ini hanya soal pengelolaan data,” ujarnya.

Ia mengakui adanya sejumlah kekurangan dalam aturan yang sempat diberlakukan, sehingga perlu segera dilakukan perbaikan. Perubahan ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola data agar lebih transparan dan akuntabel.

Afifuddin juga meminta maaf atas kegaduhan publik yang muncul akibat kebijakan tersebut. Ia menegaskan, KPU tidak memiliki pretensi sedikit pun untuk menguntungkan pihak tertentu.

“Tidak ada pretensi sedikitpun di KPU untuk melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu,” kata dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jumlah WNI Ditangkap di Makkah Terkait Dugaan Haji Ilegal Bertambah Jadi 7 Orang

{{caption}}
Puslabfor Uji Dugaan Medan Listrik Sebabkan Taksi Green SM Mogok di Rel

{{caption}}
Update Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, 24 Saksi Diperiksa Intensif

{{caption}}
Shelter Sehati, Rumah Singgah Gratis untuk Pasien Dhuafa di Banda Aceh

{{caption}}
Beri Taklimat ke 1.500 Komandan TNI, Prabowo Minta Perkuat Sinergi dengan Pemerintah

{{caption}}
Eks Direktur SMP Kemendikbudristek Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook

Topik Terkait
{{caption}}
Tahukah Anda? KPU Batalkan Aturan Pengecualian, Kini Transparansi Dokumen Capres Cawapres Terbuka untuk Publik!

KPU RI akhirnya membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, membuka jalan bagi transparansi dokumen capres cawapres. Apa dampaknya bagi pemilu mendatang?

Demokrasi
{{caption}}
Aturan Rahasiakan Dokumen Capres Cawapres Bikin Gaduh, KPU Minta Maaf

Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 731/2025.

KPU
{{caption}}
Penjelasan KPU Batalkan Aturan Merahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres

Keputusan KPU merahasiakan 16 dokumen capres dan cawapres sebelumnya menuai polemik.

kpu rahasiakan ijazah
{{caption}}
Usai Tuai Polemik, KPU Batalkan Aturan Merahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres

Keputusan pembatalan tersebut diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk merespons masukan publik.

kpu rahasiakan ijazah
{{caption}}
KPU Rahasiakan 16 Informasi Capres-Cawapres, Dinilai Cederai Prinsip Luberjudil

Keputusan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI) yang menyebut langkah KPU.

KPU
{{caption}}
Fakta Unik: Dokumen Calon Presiden Rahasia 5 Tahun, Pemerintah Tegaskan Tak Intervensi Kebijakan KPU Dokumen Calon

Wakil Menteri Sekretariat Negara menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi Kebijakan KPU Dokumen Calon yang bersifat rahasia. Mengapa dokumen capres dirahasiakan?

Pemilu 2024
{{caption}}
KPU Jelaskan Alasan Data Capres-Cawapres Dirahasiakan, Tegaskan Bukan Karena Isu Ijazah Palsu Jokowi-Gibran

Keputusan itu untuk menyesuaikan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

syarat ijazah capres
{{caption}}
Alasan KPU 'Rahasiakan' Dokumen Capres-Cawapres ke Publik: Dapat Melindungi Kepentingan yang Lebih Besar

Total ada 16 poin informasi yang dikecualikan, termasuk soal ijazah. Keputusan itu bernomor 731 tahun 2025.

KPU
{{caption}}
Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Pimpinan Komisi II Bilang 'Lamar Kerja Saja Pakai CV Apalagi Pemimpin'

Data pejabat publik merupakan data yang seharusnya bisa dilihat oleh semua orang secara transparan.

KPU
{{caption}}
Sah, Mochammad Afifuddin Resmi jadi Ketua KPU Definitif

Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan Mochammad Afifuddin sebagai ketua KPU RI definitif.

Mochammad Afifuddin
{{caption}}
Tugas Perdana Plt Ketua KPU, Memastian Tahapan Pilkada 2024 Tidak Terganggu

Meski adanya pergantian Ketua KPU RI, tidak akan merubah sistem komunikasi.

KPU
{{caption}}
KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

berita update
{{caption}}
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

berita nasional
{{caption}}
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

alfi syahrin
{{caption}}
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

bawaslu pasaman barat
{{caption}}
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

bawaslu
{{caption}}
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

bambang soesatyo