Fakta Unik: Dokumen Calon Presiden Rahasia 5 Tahun, Pemerintah Tegaskan Tak Intervensi Kebijakan KPU Dokumen Calon

Komisi Informasi Pusat (KIP) menegaskan putusan terkait ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat netral. Jangan sampai ada pihak yang mengklaim KIP memihak narasi tertentu, karena KIP Tegaskan Netralitas Ijazah berdas

KPU menepis anggapan bahwa pencabutan aturan Nomor 731/2025 itu berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang, khususnya Pemilu 2029.

Keputusan pembatalan tersebut diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk merespons masukan publik.

Keputusan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI) yang menyebut langkah KPU.

Keputusan itu untuk menyesuaikan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Total ada 16 poin informasi yang dikecualikan, termasuk soal ijazah. Keputusan itu bernomor 731 tahun 2025.

Data pejabat publik merupakan data yang seharusnya bisa dilihat oleh semua orang secara transparan.

KPU tidak akan mengungkapkan 16 poin informasi kepada publik selama lima tahun ke depan bagi calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.

BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjadi lebih transparan dan responsif dalam pelayanan kesehatan, memperkuat kemitraan dengan media sebagai jembatan informasi penting bagi publik.

Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menepis tudingan lambatnya Pemulihan Aceh, menjelaskan kompleksitas tantangan di lapangan.

Ombudsman Babel menyoroti serius layanan publik di daerah blank spot, menghambat akses digital masyarakat. Kualitas PPID dan responsivitas kanal digital menjadi fokus utama pengawasan.

Menkomdigi Meutya Hafid menyoroti krusialnya peran jurnalis dalam menjaga kebenaran informasi di tengah derasnya arus digital, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.

Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep menjalin kemitraan strategis dengan dua perguruan tinggi lokal untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, menanamkan nilai transparansi sejak dini kepada mahasiswa dan masyarakat luas.

Komisi Informasi DKI Jakarta menilai Digitalisasi SMAN 73 perlu ditingkatkan setelah meraih predikat "Menuju Informatif", mendorong sekolah ini selangkah lebih maju dalam keterbukaan informasi publik dan adaptasi teknologi.