LIVE

Aturan Rahasiakan Dokumen Capres Cawapres Bikin Gaduh, KPU Minta Maaf

Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 731/2025.

kpu
Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 731/2025.
Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 731/2025. (Liputan6)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 731/2025. Aturan itu sebelumnya membatasi akses terhadap 16 jenis informasi publik calon presiden dan wakil presiden, termasuk dokumen ijazah.

“Kami dari KPU mohon maaf atas situasi keriuhan yang sama sekali tidak ada pretensi sedikitpun di KPU untuk melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu,” kata Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2025).

Afifuddin menyampaikan, pencabutan aturan itu merupakan bagian dari upaya KPU memperbaiki tata kelola data yang dinilai masih memiliki kekurangan. Ia memastikan, KPU berkomitmen menjaga transparansi informasi pemilu sekaligus netralitas penyelenggara.

Menurutnya, aturan yang dicabut itu tidak pernah dimaksudkan untuk mengatur jalannya Pemilu 2029 ataupun memberi keuntungan politik bagi pihak tertentu.

“Ini murni bagaimana kita mengelola data-data yang ada dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk Pemilu 2029, bukan,” ungkapnya.

Keputusan 731/2025 sebelumnya menuai kritik karena dianggap menutup akses publik terhadap sejumlah dokumen penting capres-cawapres, mulai dari riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, hingga data perpajakan. Pencabutan aturan tersebut dilakukan setelah KPU melakukan evaluasi internal melalui uji konsekuensi.

Afifuddin memastikan, seluruh aturan yang diterbitkan KPU berlaku secara umum tanpa diskriminasi kepada peserta pemilu manapun.

“Seluruh peraturan KPU berlaku untuk siapapun, tanpa pengecualian,” katanya.

Ia menekankan, evaluasi dan perbaikan regulasi akan terus dilakukan agar KPU dapat menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu.

“Hal-hal yang berkait ada kekurangan dan lain-lain itu kami ingin segera perbaiki,” ujar dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Warga Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Dijual ke Penampung Rp 15 Ribu per Kg

{{caption}}
Bertambah 1, Ini Profil 4 Anggota TNI yang Gugur di Lebanon

{{caption}}
Rismon Sianipar Kembali Dipolisikan, Kali Ini Kasus Dugaan Penipuan

{{caption}}
Rano Karno: Satpol PP DKI Tak Punya Markas Komando, Aneh!

{{caption}}
Isi Pertemuan Satu Jam Prabowo dan Kapolri di Hambalang

{{caption}}
Prabowo Minta Hilirisasi Diperluas ke Pertanian dan Perikanan

Topik Terkait
{{caption}}
Tahukah Anda? KPU Batalkan Aturan Pengecualian, Kini Transparansi Dokumen Capres Cawapres Terbuka untuk Publik!

KPU RI akhirnya membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, membuka jalan bagi transparansi dokumen capres cawapres. Apa dampaknya bagi pemilu mendatang?

Demokrasi
{{caption}}
Pembatalan Aturan Merahasiakan Dokumen Capres Cawapres Libatkan Istana? Ini Kata KPU

KPU menepis anggapan bahwa pencabutan aturan Nomor 731/2025 itu berkaitan dengan kepentingan politik jangka panjang, khususnya Pemilu 2029.

KPU
{{caption}}
Penjelasan KPU Batalkan Aturan Merahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres

Keputusan KPU merahasiakan 16 dokumen capres dan cawapres sebelumnya menuai polemik.

kpu rahasiakan ijazah
{{caption}}
Usai Tuai Polemik, KPU Batalkan Aturan Merahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres

Keputusan pembatalan tersebut diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk merespons masukan publik.

kpu rahasiakan ijazah
{{caption}}
KPU Rahasiakan 16 Informasi Capres-Cawapres, Dinilai Cederai Prinsip Luberjudil

Keputusan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI) yang menyebut langkah KPU.

KPU
{{caption}}
KPU Jelaskan Alasan Data Capres-Cawapres Dirahasiakan, Tegaskan Bukan Karena Isu Ijazah Palsu Jokowi-Gibran

Keputusan itu untuk menyesuaikan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

syarat ijazah capres
{{caption}}
Alasan KPU 'Rahasiakan' Dokumen Capres-Cawapres ke Publik: Dapat Melindungi Kepentingan yang Lebih Besar

Total ada 16 poin informasi yang dikecualikan, termasuk soal ijazah. Keputusan itu bernomor 731 tahun 2025.

KPU
{{caption}}
Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Pimpinan Komisi II Bilang 'Lamar Kerja Saja Pakai CV Apalagi Pemimpin'

Data pejabat publik merupakan data yang seharusnya bisa dilihat oleh semua orang secara transparan.

KPU
{{caption}}
FOTO: Ditunjuk Gantikan Hasyim Asy'ari, Plt Ketua KPU Afifuddin Pastikan Pilkada Serentak 2024 Tak Terganggu

KPU resmi menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Plt Ketua KPU untuk menggantikan Hasyim Asy'ari yang terjerat kasus asusila.

ketua kpu dipecat
{{caption}}
Tugas Perdana Plt Ketua KPU, Memastian Tahapan Pilkada 2024 Tidak Terganggu

Meski adanya pergantian Ketua KPU RI, tidak akan merubah sistem komunikasi.

KPU
{{caption}}
KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

berita update
{{caption}}
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

berita nasional
{{caption}}
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

alfi syahrin
{{caption}}
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

bawaslu pasaman barat
{{caption}}
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

bawaslu
{{caption}}
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

bambang soesatyo