Kementerian Hukum Harap PPP Berdamai, Demi Permudah Pendaftaran Administrasi

Langkah islah tersebut bertujuan mulia untuk meredakan konflik internal dan menjaga soliditas partai.

“Tidak ada. Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” ujar Supratman.

Ketua Umum PPP, Mardiono, menyampaikan rasa syukur dan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi.

Mardiono bercerita rekonsiliasinya dengan Agus ada andil pihak lain yang disebutnya sebagai "orang-orang baik".

Agus meminta semua hal yang telah berlalu dapat dimaafkan. Menurut dia, perbedaan cara pandang adalah hal wajar.

DPW PPP Jawa Barat menolak Surat Keputusan (SK) Menkumham yang mengesahkan Mardiono sebagai Ketua Umum, menyebutnya tak sesuai fakta Muktamar X dan memperuncing Dualisme Kepemimpinan PPP.

Terbitnya SK tersebut menutup polemik dualisme kepemimpinan yang sempat berkembang di tubuh PPP.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada intervensi pemerintah dalam proses Pengesahan Mardiono Ketua Umum PPP, bahkan diklaim selesai dalam sehari.

Muktamar ke-X PPP baru-baru ini memicu perpecahan di internal partai.

Pendaftaran ini turut dipimpin oleh sejumlah politisi senior partai berlambang Ka'bah seperti Taj Yasin Maimoen, Muhammad Romahurmuziy dan Musyaffa Noer.

Penandatanganan Surat Keputusan (SK) tersebut dilakukan setelah pihak Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Hasilnya, menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP terpilih secara aklamasi periode 2025-2030.

Taj Yasin menyebut desakannya mundur terkait hanya wacana beredar di media sosial. Sebab sampai saat ini, menurut Taj Yasin, belum ada bahasan di internal PPP.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, proses hukum dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertemu Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membahas strategi pengembangan potensi Gorontalo. Pertemuan ini diharapkan membuka peluang investasi demi kemajuan daerah dan memperkuat kolaborasi.

Bank-bank pelat merah itu mengumpulkan uang rakyat, mulai tabungan emak-emak yang berdagang bakso dan hingga anggota DPR.

Mardiono mengatakan PPP akan terus memberikan dukungan dalam hal kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro terhadap rakyat.

Mardiono menegaskan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP tidak hanya sekadar menjadi agenda seremonial.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama DJKN menuntaskan 'pending matters' terkait Penyelesaian Aset BMN tanah dan bangunan, memastikan tata kelola aset negara yang akuntabel dan efisien.

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Pemerintah Indonesia menginisiasi langkah strategis dengan mendesak organisasi internasional menetapkan standar global untuk tata kelola royalti musik, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti digital yang adil bagi para kreator.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya keadilan distribusi royalti digital bagi kreator di forum ASEAN CMO Bali, menyoroti tantangan global dan inisiatif Indonesia untuk sistem yang lebih transparan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperbarui Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu dan memperkuat kesetaraan di mata hukum.