Menurut Waketum DPP Partai Golkar Nurul Arifin, putusan MK tersebut merupakan bagian dari demokrasi.
Almas mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres.
Partai Golkar mengaku menghormati putusan MK tersebut. Menurut Waketum DPP Partai Golkar Nurul Arifin, putusan MK tersebut merupakan bagian dari demokrasi di Tanah Air.
"Kami, menyatakan penghormatan terhadap keputusan MK sebagai lembaga peradilan independent dan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia," ujar Nurul Arifin, Senin (16/10/2023).
Menurut Nurul, putusan MK tersebut hendaknya dihormarti dan ditaati karena bersifat final.
"Hendaknya semua pihak dapat menghargai dan menghormati keputusan MK sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia," urainya.
Menurut anggota DPR Komisi I DPR ini, putusan MK soal kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres belum tentu memenangkan seseorang. Hal ini karena rakyatlah yang memegang kekuasaan penuh dalam pemilihan langsung.
"Dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden nanti, pilihan akhir akan kembali ke masyarakat. Partai Golkar mengakui pentingnya mengikuti suara rakyat dan menghormati hasil pemilihan yang mencerminkan kehendak suara mayoritas," ujarnya.
Golkar menurut Nurul tidak risau dengan apapun hasil dari putusan MK. Golkar akan memastikan bahwa semua prosedur hukum yang diperlukan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Hal ini mencerminkan sikap Golkar yang berkomitmen pada demokrasi dan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi keputusan lembaga peradilan yang sah," imbuhnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Menurut Waketum DPP Partai Golkar Nurul Arifin, putusan MK tersebut merupakan bagian dari demokrasi di Tanah Air.
Ganjar heran putusan tersebut masih tetap menjadi rujukan dalam bernegara.
Baca Selengkapnya
Wasekjen Partai Golkar Samsul Hidayat membenarkan kabar rencana Gibran gabung Golkar.
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
DPD Golkar NTT menyatakan tunduk pada Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Dewan Partai Golkar Solid Dukung Kepemimpinan Airlangga Hartarto
Baca Selengkapnya
Seluruh kader untuk mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengaku mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil (RK) di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi