Golkar Hormati Putusan MK Soal Syarat Capres-Cawapres Berpengalaman Jadi Kepala Daerah

Jokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada

Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Jika KPU tetap berpegangan pada PKPU awal, justru dianggap menciderai hak warganegara dan demokrasi.

DPR RI menyetujui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengikuti putusan MK tentang syarat Capres-Cawapres

Para pemimpin muda itu juga mesti lahir dari proses merit sistem, bukan karena keistimewaan.

Putusan MK soal batas usia capres cawapres mesti dipatuhi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, MK sudah memutuskan secara independen dan objektif.

Keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres cawapres tengah jadi sorotan. Begini momen warga Kediri gelar syukuran.

Sahabat Ganjar menghormati putusan MK tersebut dan mengakui bahwa putusan tersebut bersifat binding (mengikat) dan final.

“Kami tentu ya menghormati berbagai keputusan itu," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu

Syarat menjadi capres dan cawapres kini tidak mutlak lagi berusia minimal 40 tahun.

Putusan MK itu memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden tidak perlu berusia minimal 40 tahun dengan syarat berpengalaman menjadi kepala daerah.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, meluncurkan buku berjudul "Kekuasaan Yang Menolong" yang membawa semangat politik untuk menolong rakyat dan mengabdi kepada masyarakat luas.

DPD I Partai Golkar Maluku mendesak kepolisian menyelidiki kasus penikaman menimpa Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Nus Kei.

Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora, tewas ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun. Polisi bergerak cepat menangkap dua terduga pelaku penikaman Ketua Golkar Maluku Tenggara.

Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti ketimpangan ekonomi Maluku Utara yang tinggi meski pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen, memicu pertanyaan tentang pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bahlil meminta pengurus baru DPD Golkar Sulut yang nantinya terpilih, untuk menambah perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi pada Pemilu 2029.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya Musda Golkar Sulut untuk memperkuat soliditas partai dan menentukan kepemimpinan visioner ke depan, demi kemajuan organisasi.

Bahlil menekankan bahwa kepemimpinannya di Golkar tidak akan digunakan untuk mengurus kepentingan pribadi maupun usaha.

Ketua Umum PP KPPG Hetifah Sjaifudian dalam sambutan pembukaan menegaskan militansi dan loyalitas kader perempuan Golkar tidak perlu diragukan.

Hakorida menjadi momentum refleksi bahwa korupsi tetap menjadi ancaman besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

Berkat kesukesannya ini Soeharto mendapat gelar "Bapak Pembangunan Indonesia" dari MPR melalui Tap MPR Nomor V/MPR/1983.

Menurut Nurul Arifin, gaya komunikasi Bahlil Lahadalia merupakakan bentuk model komunikasi politik modern yang dekat dengan rakyat.

Partai Golkar mendukung kebijakan yang diambil Menteri ESDM Bahlil, dan berharap agar pengelolaan tambang dilakukan secara bertanggung jawab.