PKS Soal Putusan MK Kepala Daerah Bisa Maju Pilpres: Kita Hormati

Suhartoyo menegaskan konstitusi harus dipatuhi, harus diikuti, dan tidak boleh dilawan.

Jokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada

Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

MKMK ini akan bekerja selama satu bulan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim terkait putusan yang mengubah syarat capres cawapres.

Para pemimpin muda itu juga mesti lahir dari proses merit sistem, bukan karena keistimewaan.

Hasan tak ingin putusan MK itu menjadi prasangka buruk karena ketidaksukaan semata.

Apabila keputusan MK terus menerus dibahas justru akan merugikan beberapa pihak.

Putusan MK soal batas usia capres cawapres mesti dipatuhi seluruh masyarakat Indonesia.

Efriza menilai juga ada anggapan negatif dari putusan MK itu karena sejumlah faktor.

Menurutnya, MK sudah memutuskan secara independen dan objektif.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyimpang dari fungsinya.

Terkait putusan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berkonsultasi dengan DPR untuk mengubah peraturan KPU. Namun, saat ini anggota DPR sedang reses.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan kuat terhadap realisasi Embarkasi Haji Penuh Gorontalo, bersamaan dengan dua agenda umat lainnya, mendorong potensi daerah mayoritas Muslim ini.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam pembangunan daerah, meminta kadernya bersinergi demi kemajuan masyarakat dan terbuka terhadap kritik konstruktif.

Legislator DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi melayangkan kritik tajam terkait kritik anggaran Posyandu yang dinilai belum jelas dalam Musrenbang Jakarta Selatan, mengancam pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak.

Empat prajurit TNI pelaku penyiraman air keras terhadap Andire Yunus kini telah ditahan di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Mereka juga sedang diperiksa.

Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius untuk mengakhiri BOP, karena program itu sudah menyimpang dari tujuan awalnya untuk menciptakan perdamaian.

Menurut Kholid, ambang batas parlemen dibutuhkan sebagai mekanisme menjaga stabilitas politik di parlemen. politik di DPR bisa semakin besar.

Saldi Isra menilai bila hanya dua paslon, masyarakat mudah terbelah dan jika tidak diantisipasi maka bisa mengancam kebhinekaan Indonesia.

Putusan ini sesuai sidang dengan nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 pada Kamis, 2 Januari 2025.

Firman menilai, seharusnya tak perlu ada aturan yang membatasi usia presiden dan wakil presiden

Majelis hakim MK menolak permohonan uji formil batas usia capres dan cawapres yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana & pengajar UGM Zainal Arif.

Mereka memberikan dukungan terhadap putusan MK terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden di bawah 40 tahun.

Berikut fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang dirangkum merdeka.com.