PKS Kritik Program Rice Cooker Gratis: Emak-Emak Butuh Pangan Murah

Menurut PKS, emak-emak akan lebih terbantu dengan subsidi bantuan harga pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Kurniasih, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah harga pangan murah dan terjangkau, alih-alih bantuan alat masak yang memakan anggaran besar.

PKS Kritik Program Rice Cooker Gratis: Emak-Emak Butuh Pangan Murah

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati mengkritik program pemerintah bagi-bagi penanak nasi elektronik (rice cooker) di saat harga beras melambung tinggi.

Menurut Kurniasih, saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah harga pangan murah dan terjangkau, alih-alih bantuan alat masak yang memakan anggaran besar.

"Sederhana saja, saat ini harga beras lagi tinggi-tingginya. Yang diperlukan emak-emak hari ini adalah pangan murah, itu saja. Kendalikan harga pangan agar terjangkau dan murah, itu lebih prioritas dibandingkan program bagi-bagi rice cooker yang menelan anggaran besar ini," kata Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (12/10).

Pengadaan rice cooker gratis ini dianggarkan Rp340 Miliar untuk 680.000 calon penerima manfaat. Menurut Kurniasih, emak-emak akan lebih terbantu dengan subsidi bantuan harga pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kurniasih menyebut, bagi-bagi rice cooker merupakan kebijakan paradoks. Sebab, baru-baru ini seorang menteri meminta masyarakat beralih dari mengonsumsi beras ke ubi-ubian. Namun, kementerian lain justru memberikan bantuan alat memasak nasi dengan anggaran besar.

"Rakyat diminta makan ubi-ubinya karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi. Daripada tidak singkron kebijakan, pastikan harga pangan pokok terjangkau. Itu saja yang dibutuhkan mak-mak Indonesia," 

pungkasnya.

merdeka.com

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, bagi-bagi rice cooker gratis sangat kurang tepat dengan realitas yang dihadapi masyarakat. 

Krisis beras yang melanda menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dia menjelaskan, sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyatnya. 

Kenaikan harga beras dan kelangkaan stok menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen pasokan dan distribusi.

Menurutnya dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus selalu mempertimbangkan dampak langsungnya terhadap rakyat.

Sesuatu yang tampak sebagai solusi inovatif dalam satu aspek, bisa jadi tidak relevan atau bahkan kontraproduktif dalam konteks lain.

"Sebagai ekonom, saya percaya bahwa kebijakan yang efektif adalah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada angka-angka statistik atau tren global," kata Achmad dalam keterangannya, Rabu (11/10). 

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan membagikan penanak nasi elektronik atau rice cooker secara gratis tahun ini.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi bersih yang sekaligus mengurangi impor gas LPG di tingkat masyarakat.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (ESDM) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.