DPD Desak Pemerintah Segera Tetapkan Status Bencana Nasional di Tiga Provinsi Terdampak

Anggota DPD RI mendesak pemerintah pusat segera menetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akibat banjir bandang serta longsor. Kerusakan parah melumpuhkan kehidupan warga.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional. Desakan ini menyusul banjir bandang dan longsor besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh, menyebabkan kerusakan masif.

Irman Gusman mengungkapkan bahwa skala kerusakan di tiga provinsi tersebut telah melumpuhkan kehidupan warga secara drastis. Infrastruktur vital juga mengalami kerusakan parah, memutus akses transportasi darat, laut, dan udara secara signifikan di berbagai wilayah terdampak.

Menurutnya, tingkat kehancuran yang terjadi saat ini jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Oleh karena itu, intervensi penuh dari pemerintah pusat dianggap krusial demi percepatan penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat.

Kerusakan Meluas dan Keterbatasan Penanganan Daerah

Irman Gusman menyampaikan seruan penetapan status bencana nasional setelah dirinya batal terbang ke Padang. Pembatalan ini terjadi akibat berbagai akses di Sumatera Barat terganggu parah oleh cuaca ekstrem dan kerusakan infrastruktur yang meluas.

Ia mengaku pembatalan keberangkatan terjadi hanya beberapa jam sebelum jadwal penerbangan pada Jumat (28/11) subuh. Kondisi darurat di Sumatera Barat menunjukkan bahwa bencana ini bukan lagi bencana biasa, sehingga negara harus hadir secepat dan setegas mungkin.

Irman menekankan bahwa situasi di Sumbar, Sumut, dan Aceh saat ini adalah cerminan nyata dari betapa terisolasinya wilayah terdampak. Banyak masyarakat yang kehilangan akses dan membutuhkan penanganan segera dari pihak berwenang.

Irman sejatinya dijadwalkan melakukan rangkaian agenda kemanusiaan, termasuk meninjau korban bencana di Batu Busuk, Kota Padang, serta beberapa titik terdampak lain. Ia ingin memastikan masyarakat ditangani, logistik tersalurkan, dan pemerintah daerah tidak bekerja sendirian menghadapi krisis sebesar ini.

Dampak Luas pada Aktivitas Masyarakat dan Urgensi Penetapan Status Bencana Nasional

Bencana kali ini juga berdampak besar terhadap berbagai kegiatan masyarakat, menunjukkan tingkat krisis yang signifikan. Acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiah di Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padangpanjang terpaksa ditunda.

Begitu pula dengan agenda olahraga Minang Geopark Run 2025 di Bukittinggi yang dijadwalkan berlangsung Minggu (30/11) juga ikut ditunda. Penundaan ini dilakukan karena kondisi darurat dan pertimbangan keselamatan para peserta yang sangat penting.

Menurut Irman, penundaan sejumlah agenda besar tersebut semakin menegaskan bahwa bencana telah mencapai tingkat krisis yang serius. Ribuan warga mengungsi, akses logistik terputus, dan potensi korban jiwa masih mungkin bertambah jika penanganan lambat.

"Penetapan Status Bencana Nasional adalah pintu masuk agar seluruh kekuatan negara, BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait hingga dukungan internasional bila diperlukan dapat segera dimobilisasi secara penuh," jelas Irman Gusman, menekankan pentingnya langkah ini.

Respon Cepat dan Bantuan Logistik dari Pemerintah Pusat

Masyarakat di Sumbar, Sumut, dan Aceh kini menghadapi tekanan psikologis berat akibat banjir, longsor, serta kehilangan harta benda dan tempat tinggal. "Bangsa ini tidak boleh menunggu lebih banyak korban. Kita perlu bergerak cepat. Setiap jam sangat berarti," kata Irman.

Terkait bencana tersebut, Irman juga telah melayangkan surat permohonan bantuan kemanusiaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Surat bernomor 015/IG-DPDRI/XI/2025 itu dikirimkan pada Kamis (27/11) untuk meminta perhatian pemerintah.

Dalam suratnya, Irman menggambarkan situasi bencana yang terjadi di Ranah Minang yang meliputi 13 kabupaten/kota. Ia meminta Mentan untuk dapat membantu dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama tanggap darurat berlangsung di Sumbar.

Respon positif datang dari Kementerian Pertanian. "Alhamdulillah, Pak Mentan Amran Sulaiman sudah mengumumkan pihaknya akan segera menggelontorkan bantuan beras dan minyak goreng ke ketiga provinsi yang dilanda bencana," ungkap Irman. Untuk Sumatera Barat sendiri, ada 6.700 ton beras dan 1.300 ton minyak goreng yang akan disalurkan, menunjukkan komitmen pemerintah pusat.

Sumber: AntaraNews