DPRA Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh Akibat Banjir Bandang

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui anggotanya, Nurchalis, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional di Provinsi Aceh. Desakan ini muncul menyusul musibah banjir bandang parah yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, serta berdampak ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Kondisi darurat ini dinilai krusial mengingat kerusakan infrastruktur yang sangat parah, termasuk putusnya akses transportasi vital. Penetapan status bencana nasional diharapkan dapat mempercepat penanganan dan perbaikan dampak bencana secara komprehensif.

Nurchalis menyatakan bahwa kerusakan akibat bencana alam ini sangat serius, bahkan memutus sarana akses transportasi utama ke berbagai daerah di Aceh. Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya krisis pangan dan kelaparan jika penanganan tidak segera dilakukan secara masif.

Banjir bandang yang menerjang Aceh telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang melumpuhkan. Sejumlah jembatan di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur utara Aceh putus total, mengisolasi beberapa daerah.

Tidak hanya itu, akses jembatan dan sarana transportasi ke wilayah tengah dan tenggara Aceh juga terputus. Hal serupa terjadi pada akses jalan dan jembatan dari wilayah barat Aceh menuju ke tengah, khususnya dari Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.

Nurchalis menegaskan, "Kerusakan yang terjadi akibat bencana alam sangat parah dan memutus sarana akses transportasi ke setiap daerah di Aceh." Kondisi ini membuat sebagian besar wilayah Aceh, termasuk dataran tinggi tengah, terputus total dari akses luar.

Penetapan status bencana nasional menjadi vital agar perbaikan infrastruktur yang rusak parah dapat segera diintervensi oleh pemerintah pusat. Tanpa status ini, proses pemulihan dikhawatirkan akan berjalan lambat dan tidak efektif.

Selain kerusakan infrastruktur, banjir bandang di Aceh juga menimbulkan ancaman serius terhadap ketersediaan pangan. Nurchalis mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sebagian besar korban banjir dan masyarakat Aceh akan menghadapi kelaparan dan krisis pangan jika status bencana nasional tidak segera ditetapkan.

Dampak bencana ini telah menyebabkan menipisnya stok kebutuhan pangan, tersendatnya pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM), dan pasokan sembako. Rantai pasokan makanan, khususnya ke wilayah bencana, terganggu parah, memperparah kondisi masyarakat.

Anggota DPRA tersebut menambahkan, "Kita khawatir jika kondisi darurat ini dibiarkan, akan terjadi hal yang tidak diinginkan di daerah bencana. Saat ini stok makanan dan pangan sudah menipis, pembangunan sarana infrastruktur yang rusak harus segera dilakukan agar pasokan makanan tidak semakin terputus."

Nurchalis juga mendesak Pemerintah Aceh agar lebih proaktif dan sigap dalam mengirimkan pasokan bahan pangan, termasuk beras dan sembako, ke daerah-daerah terdampak. Terutama wilayah pantai barat selatan Aceh yang dilaporkan belum menerima bantuan memadai dari pemerintah provinsi.

Nurchalis menyampaikan apresiasi terhadap langkah tanggap Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Pulau Simeulue. Pemerintah daerah ini dinilai bergerak cepat menyalurkan bantuan masa panik ke lokasi bencana alam.

Namun, ia menyayangkan lambatnya respons dari Pemerintah Aceh. "Kalau pemerintah daerah sangat tanggap menangani bencana, saya kecewa kenapa pemerintah provinsi belum bertindak serius menyalurkan bantuan ke pantai barat Aceh," ujarnya.

Hingga Minggu (30/11), menurut Nurchalis, belum ada bantuan signifikan yang dikirimkan oleh Pemerintah Aceh ke wilayah pantai barat, seperti Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, maupun Kepulauan Simeulue. Kondisi korban di wilayah tersebut dilaporkan sangat memprihatinkan.

Nurchalis mengaku telah menghubungi pejabat daerah di Pemerintah Aceh. Ia mendesak agar pengiriman logistik untuk korban banjir bandang di wilayah pantai barat Aceh segera disalurkan, bahkan sejak Minggu hari itu juga, untuk mengatasi krisis yang semakin mendalam.

Sumber: AntaraNews