Bencana nasional

Menko PMK Sugiono merespons tuntutan mahasiswa terkait status bencana nasional untuk Kebakaran Hutan. Ia membeberkan pendekatan yang dijalankan pemerintah.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyatakan akan menilai apakah kebakaran hutan perlu ditetapkan sebagai bencana nasional sambil menekankan respons cepat.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan ungkap alasan Karhutla harus ditetapkan jadi bencana nasional.

Kebakaran hutan belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Usai rapat di Istana, Menko Polkam Dudung membeberkan alasan dan langkah penanganan pemerintah.

BNPB menghormati putusan MK 261/PUU-XXIII/2025 soal penetapan bencana nasional dan menyiapkan penyesuaian aturan serta SOP. Ini poin yang disiapkan.

BNPB tengah menyiapkan penyesuaian pedoman pasca-putusan MK mengenai syarat penetapan status bencana nasional. Begini penjelasan lengkapnya.

MK memutuskan perubahan indikator penetapan status Bencana Nasional. Kini, pemerintah cukup memenuhi tiga dari lima indikator dengan syarat jumlah korban utama.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Wakil Ketua DPR Dasco dan sejumlah menteri memastikan tidak akan menggelar Open House Lebaran 2026 secara mewah, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selama ini, penanganan bencana di Indonesia dinilai masih cenderung reaktif, bukan berbasis pencegahan.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan 6,5 ton paket **Bantuan Kemkomdigi Deli Serdang** pascabanjir, sekaligus memastikan 97,8% jaringan komunikasi pulih. Bagaimana detail bantuan dan pemulihan yang dilakukan?

PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional, menyoroti dampak parah dan pentingnya mitigasi bersama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Anggota DPD RI, Haji Uma, mengungkapkan dampak parah Bencana Banjir Aceh Utara yang menyebabkan 350 rumah hilang dan meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti serangkaian bencana di Sumatera sebagai alarm nyata **krisis iklim** dan lingkungan, mendesak penegakan hukum tegas terhadap perusak lingkungan.

Anggota DPRA Nurchalis mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional di Aceh menyusul banjir bandang parah yang melumpuhkan infrastruktur dan mengancam krisis pangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengucurkan dana darurat guna mengatasi dampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra, memicu pertanyaan tentang mekanisme pembiayaan bencana.

Banyak bencana besar di Tanah Air yang sebelumnya tetap ditangani oleh pemerintah dalam skala daerah tanpa status nasional, seperti gempa Palu.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar merespons peluang penetapan Status Bencana Nasional di wilayah Sumatera menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda, menunggu keputusan kementerian terkait.

Dalam sejarahnya, beberapa bencana telah ditetapkan sebagai bencana nasional, termasuk tsunami Aceh dan pandemi Covid-19.

Indikator penetapan bencana nasional mencakup jumlah korban, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi.