Pimpinan MPR: Bencana di Aceh dan Sumbar-Sumut Alarm Krisis Iklim, Perlu Penegakan Hukum Tegas

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno baru-baru ini menyampaikan keprihatinannya terkait serangkaian bencana alam di Indonesia. Ia menilai kejadian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai tanda nyata krisis iklim yang mendesak. Pernyataan ini disampaikan setelah menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta.

Menurut Eddy, peningkatan suhu signifikan di berbagai kota besar dan perubahan pola cuaca yang tidak menentu adalah indikasi kuat perubahan iklim. Fenomena ini diperparah oleh perilaku manusia yang tidak menghormati lingkungan hidup. Praktik pembalakan hutan dan pengambilan pasir secara masif menjadi sorotan utama dalam kerusakan ekologi.

Bencana seperti banjir, hujan deras saat kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah dan banjir bandang di Sumatera menunjukkan keseriusan masalah ini. Oleh karena itu, Eddy Soeparno menekankan perlunya respons cepat dari pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah mencegah bencana serupa di masa mendatang.

Indikasi Krisis Iklim dan Dampak Perilaku Manusia

Eddy Soeparno menegaskan bahwa peningkatan suhu yang signifikan di berbagai kota besar serta perubahan pola cuaca yang tak menentu merupakan indikasi kuat terjadinya perubahan iklim. Ia mencontohkan, serangkaian bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia.

Krisis iklim ini, menurut Eddy, juga merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama, praktik pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Dampak dari aktivitas ini terlihat jelas dari bencana yang terjadi.

Selain itu, alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri juga turut merusak keseimbangan lingkungan. Fenomena tersebut harus menjadi alarm agar pemerintah dan masyarakat segera melakukan pembenahan. Kondisi ini menuntut perhatian serius untuk mitigasi dampak krisis iklim.

Penegakan Hukum dan Respons Pemerintah Terhadap Perusakan Lingkungan

Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, yang memunculkan dugaan adanya praktik illegal logging, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan. Ia menyatakan, "Adanya kayu gelondongan yang terlihat jelas di depan mata kita harus ditelusuri."

Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya, namun jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera. Eddy juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air.

Doktor Ilmu Politik UI ini berharap pemerintah bergerak cepat mengusut sumber kayu-kayu tersebut agar perusakan hutan tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban bencana yang seharusnya bisa dicegah. Respons cepat terhadap alarm krisis iklim ini sangat krusial untuk mencegah bencana-bencana berikutnya.

Sumber: AntaraNews