DPR Desak Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Menurut dia, penetapan status tersebut diperlukan untuk memperkuat dukungan anggaran dan memaksimalkan penanganan kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.

Daniel mengatakan, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana masih menjadi kendala dalam penanganan karhutla.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengerahkan sumber daya secara maksimal agar pemadaman berjalan lebih efektif dan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi.

“Anggaran tentu sangat terbatas sehingga masih banyak yang belum maksimal dalam penanganan, baik sarana dan prasarana yang masih terbatas,” kata Daniel, Selasa (13/10/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Barat I itu menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.

Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan warga terdampak, terutama yang berada di wilayah pedalaman, memperoleh bantuan seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, dan bahan pangan.

Daniel mengakui berbagai upaya telah dilakukan untuk memadamkan karhutla, mulai dari water bombing, modifikasi cuaca, hingga pemadaman dari darat.

Namun, kebakaran di lahan gambut yang kering dan dapat merambat hingga lapisan bawah tanah membuat proses pemadaman semakin sulit.

Ia menilai penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan agar dukungan anggaran dan pengerahan sumber daya dapat diperkuat. Daniel mengatakan DPR mendukung langkah pemerintah apabila status tersebut ditetapkan demi melindungi masyarakat di wilayah terdampak.

“DPR tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” ujarnya.

Relawan dan Penegakan Hukum Jadi Perhatian

Selain masyarakat, Daniel meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan relawan yang terlibat langsung dalam pemadaman. Ketersediaan makanan, minuman, seragam yang aman, masker, serta peralatan pemadam perlu dipastikan agar relawan dapat menjalankan tugas dengan perlindungan yang memadai.

Ia juga menilai pemberian insentif perlu dipertimbangkan sebagai bentuk dukungan kepada relawan yang membantu penanganan karhutla.

Di sisi lain, Daniel meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Menurut dia, penindakan diperlukan agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.

“Negara harus tegas dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan,” kata Daniel.

Daniel menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Penguatan anggaran, pemenuhan kebutuhan warga dan relawan, serta penegakan hukum perlu berjalan beriringan untuk menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat.