Bencana nasional

BNPB menghormati putusan MK 261/PUU-XXIII/2025 soal penetapan bencana nasional dan menyiapkan penyesuaian aturan serta SOP. Ini poin yang disiapkan.

BNPB tengah menyiapkan penyesuaian pedoman pasca-putusan MK mengenai syarat penetapan status bencana nasional. Begini penjelasan lengkapnya.

MK memutuskan perubahan indikator penetapan status Bencana Nasional. Kini, pemerintah cukup memenuhi tiga dari lima indikator dengan syarat jumlah korban utama.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Wakil Ketua DPR Dasco dan sejumlah menteri memastikan tidak akan menggelar Open House Lebaran 2026 secara mewah, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selama ini, penanganan bencana di Indonesia dinilai masih cenderung reaktif, bukan berbasis pencegahan.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan 6,5 ton paket **Bantuan Kemkomdigi Deli Serdang** pascabanjir, sekaligus memastikan 97,8% jaringan komunikasi pulih. Bagaimana detail bantuan dan pemulihan yang dilakukan?

PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional, menyoroti dampak parah dan pentingnya mitigasi bersama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Anggota DPD RI, Haji Uma, mengungkapkan dampak parah Bencana Banjir Aceh Utara yang menyebabkan 350 rumah hilang dan meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti serangkaian bencana di Sumatera sebagai alarm nyata **krisis iklim** dan lingkungan, mendesak penegakan hukum tegas terhadap perusak lingkungan.

Anggota DPRA Nurchalis mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional di Aceh menyusul banjir bandang parah yang melumpuhkan infrastruktur dan mengancam krisis pangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengucurkan dana darurat guna mengatasi dampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra, memicu pertanyaan tentang mekanisme pembiayaan bencana.

Banyak bencana besar di Tanah Air yang sebelumnya tetap ditangani oleh pemerintah dalam skala daerah tanpa status nasional, seperti gempa Palu.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar merespons peluang penetapan Status Bencana Nasional di wilayah Sumatera menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda, menunggu keputusan kementerian terkait.

Dalam sejarahnya, beberapa bencana telah ditetapkan sebagai bencana nasional, termasuk tsunami Aceh dan pandemi Covid-19.

Indikator penetapan bencana nasional mencakup jumlah korban, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi.

Anggota DPD RI mendesak pemerintah pusat segera menetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akibat banjir bandang serta longsor. Kerusakan parah melumpuhkan kehidupan warga.

Presiden Prabowo Subianto memberikan **Prabowo Respons Bencana Nasional** terkait desakan status darurat, menegaskan pemerintah fokus memantau dan menyalurkan bantuan ke daerah terdampak.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendesak pemerintah memastikan evakuasi Ponpes Sidoarjo tuntas tanpa sisa korban. Proses identifikasi 50 jenazah telah rampung, namun masih ada korban lain yang dicari.

BNPB menegaskan proses Identifikasi Korban Pesantren Roboh Al-Khoziny membutuhkan tahapan forensik dan administrasi yang teliti. Mengapa prosedur ini krusial dan tak bisa instan?