Wamendagri Tegaskan Tindak Ormas Langgar Aturan: Tidak Ada yang di Atas Hukum!

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, ormas dilarang mengenakan atribut menyerupai TNI-Polri.

Kemenkum baru bisa bertindak kalau-kalau nantinya Kemendagri sudah mengeluarkan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi ke ormas berbuat onar.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengungkapkan, peringatan ini berlaku untuk seluruh ormas di Indonesia

Politikus PDIP itu mengambil contoh pembubaran HTI pada 23 Juli 2017 dan FPI pada 30 Desember 2020

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung PLBN Motaain di Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini memastikan kualitas pelayanan publik optimal dan mendorong peran PLBN sebagai penggerak ekonomi kawasan perbatasan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya penguatan karakter generasi muda sebagai pilar utama dalam membangun peradaban bangsa dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Simak selengkapnya!

Bima Arya menekankan kepala daerah saat ini dihadapkan tantangan rumit dan perlu memiliki kemampuan adaptasi, keterampilan, serta kemampuan untuk merespons.

Bima menekankan bahwa berbagai inovasi tersebut harus diiringi dengan perubahan paradigma birokrasi melalui konsep statecraft.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri yang stabil, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi belanja daerah dan sinergi program nasional untuk menjaga capaian tersebut.

Sepuluh rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas.

Festival ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional.

Menurut Bima, berbagai tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini harus dijawab dengan inovasi dan kepemimpinan.

ALTI yang beberapa tahun lalu masih dalam tahap membangun organisasi kini telah berkembang pesat, baik dari sisi kelembagaan maupun penyelenggaraan kompetisi.

Pemimpin saat ini tidak lagi cukup mengandalkan pengalaman, tetapi juga harus mampu menyusun kebijakan berdasarkan data.