VIDEO: Polisi Ungkap Peran Delpedro Marhaen & 5 Admin Medsos: Provokasi Demo hingga Tutorial Molotov

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen bersama tiga rekannya divonis bebas dalam kasus dugaan penghasutan, sebuah putusan penting yang diapresiasi sebagai penyelamat demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Delpedro dan tiga aktivis lainnya itu hari ini dijadwalkan membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3).

Mereka didakwa melakukan penghasutan terkait demonstrasi berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025.

Ia diduga melanggar sejumlah pasal, termasuk Undang-Undang ITE dan penghasutan.

Yusril mengatakan para tersangka dapat menyewa advokat untuk menyanggah bukti-bukti didapat aparat penegak hukum.

Penahanan dilakukan setelah keenamnya ditetapkan sebagai tersangka.

Delpedro diketahui mengelola akun Instagram @lokataru_foundation yang diduga digunakan untuk menyebarkan narasi provokatif menjelang aksi unjuk rasa.

Polisi mengumumkan enam orang yang ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penghasutan hingga memantik terjadinya kerusuhan di DPR/MPR.

Salah satu tersangka yang turut disorot adalah Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen.

Kanit 2 Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Gilang Prasetya menyebut, FL, membuat siaran langsung hingga menebus 10 juta penonton.

Polda Metro Jaya berhasil membongkar peran enam tersangka penghasut kerusuhan di Jakarta, termasuk dalang di balik ajakan anarkis dan penyebar tutorial bom Molotov yang menyasar pelajar.

Kubu Delpedro Cs menilai apa dilakukan bukanlah sebuah tindak pidana melainkan hak kekebebasan berekspresi di alam demokrasi.

Menurut Delpedro, jaksa seolah mempunyai tafsir sendiri terkait diperbolehkannya mengajukan kasasi terhadap putusan vonis bebas.

Alasan JPU mengajukan kasasi lantaran perkara tersebut dilimpahkan pada 9 Desember 2025.

Polda Metro Jaya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan untuk membebaskan Delpedro dan rekan-rekannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Aksi pemukulan dilakukan AR terhadap anggota kepolisian terekam kamera dan viral di media sosial.

Polisi mengerahkan 584 personel gabungan untuk mengawal dua aksi unjuk rasa di DPR/MPR RI dan Kantor BGN RI, Jakarta Pusat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Ade Sapari menyebut penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut.

Hal ini karena ada sejumlah mahasiswa menggelar aksi di Gedung Kemdiktisaintek dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, personel berasal dari Polda, Polres, hingga Polsek jajaran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, mereka dijemput keluarga masing-masing dan mendapat pendampingan dari LBH Jakarta.