VIDEO: Menko Luhut Tegas Sebut OTT Kampungan Tak Takut KPK Marah!

Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap berharap operasi tangkap tangan tidak dihapus.

Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.

OTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.

Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Penyelidik Korupsi (KPK) kampungan.

Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.

Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.

Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.

Eks Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).

Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyindir kerja KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Mahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.

Dalam percobaan aplikasi itu, Luhut diminta untuk memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah berproses, kemudian menuju langkah berikutnya.

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Mau ketemu kan, iya (bertemu Pak Presiden)," kata Chatib Basri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6).

Prabowo menyetujui pembentukan family office yang tidak menggunakan APBN untuk menarik dana dari pasar global.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, memperkirakan defisit anggaran akan meningkat jika harga minyak dunia mengalami lonjakan.

Menurut Luhut, dia sudah mengusulkan agar Danantara memakai Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk memonitor ekspor.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.

Dia adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Titin Rita Lestari.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.