Cerita Luhut di-Bully karena Tak Setuju OTT KPK

Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap berharap operasi tangkap tangan tidak dihapus.

Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.

OTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.

Digitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini.

Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Penyelidik Korupsi (KPK) kampungan.

Luhut mengatakan harus membangun sistem agar tidak ada OTT.

Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.

Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.

Eks Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).

Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyindir kerja KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Prabowo menyetujui pembentukan family office yang tidak menggunakan APBN untuk menarik dana dari pasar global.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, memperkirakan defisit anggaran akan meningkat jika harga minyak dunia mengalami lonjakan.

Menurut Luhut, dia sudah mengusulkan agar Danantara memakai Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk memonitor ekspor.

Rencana itu seiring sata ekspor tersimpan di Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW) diintegrasikan sistem PT DSI, BUMN eksportir komoditas SDA.

TNI Angkatan Darat menggelar seminar nasional di Bandung untuk membahas transformasi kekuatan militer modern.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan reformasi pasar modal secara menyeluruh untuk menarik investasi asing. Langkah ini meniru keberhasilan India dan diharapkan memulihkan kredibilitas pasar saham Indonesia.

Luhut mengatakan, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga.

Luhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan para penerbang itu nantinya akan menunjukkan bakat yang luar biasa di udara sebagai tuan rumah.

Rachmat menyebut, polusi udara di Jakarta di sebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dengan BBM berbasis fosil dan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).

Luhut menyoroti pembangunan infrastruktur Bali saat ini yang hanya fokus di sekitar wilayah selatan.

Luhut juga memaparkan bahwa ada tiga kunci strategis memastikan keseimbangan keamanan energi Indonesia.