Menko Luhut: E-Katalog Kurangi Pejabat Nakal yang Selalu Minta Proyek Sana-Sini

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi pajak berbasis teknologi untuk memperluas basis pajak dan memungkinkan penurunan tarif pajak secara bertahap, demi efisiensi dan transparansi.

Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.

E-katalog versi terbaru ini dapat menurunkan biaya administrasi hingga 50 persen.

Pemikiran Luhut sangat diperlukan karena ia merupakan tokoh senior Golkar yang memiliki pandangan yang berharga.

Luhut diminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola di Indonesia.

Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.

Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.

Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.

Luhut pun meminta jangan senang jika ada masalah yang terjadi

Menurutnya, semua pasti ada masalah. "Kalau mau yang lurus-lurus saja, di surga aja,"

“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.

Adapun sistem pemerintahan berbasis AI ini dimulai dengan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos).

Luhut mengingatkan untuk tetap memperhatikan beberapa hal, sebab perang di Selat Hormuz belum berakhir.

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi.

Namun, Luhut masih memantau perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah dalam dua minggu ke depan

Presiden Prabowo bertemu Luhut dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global dan kesiapan energi nasional.

Usul itu diwacanakan setelah Dewan Ekonomi Nasional menyusun langkah reformasi pasar pasar modal Indonesia.

Luhut mengatakan, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga.

Luhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan para penerbang itu nantinya akan menunjukkan bakat yang luar biasa di udara sebagai tuan rumah.

Rachmat menyebut, polusi udara di Jakarta di sebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dengan BBM berbasis fosil dan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).

Luhut menyoroti pembangunan infrastruktur Bali saat ini yang hanya fokus di sekitar wilayah selatan.

Luhut juga memaparkan bahwa ada tiga kunci strategis memastikan keseimbangan keamanan energi Indonesia.