Luhut Usul Anak Muda Jadi Pejabat OJK dan BEI Agar Tak Mudah Disogok

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan reformasi pasar modal secara menyeluruh untuk menarik investasi asing. Langkah ini meniru keberhasilan India dan diharapkan memulihkan kredibilitas pasar saham Indonesia.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mendesak penunjukan figur independen untuk pejabat pasar modal di OJK dan BEI. Langkah ini dinilai krusial demi memulihkan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Luhut juga berencana melempar usul kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk menempatkan generasi muda sebagai pejabat di OJK maupun BEI.

Luhut menyebut pemerintah juga telah memulai langkah menuju sistem pemerintahan digital, alias government technology (govtech).

Presiden Prabowo Subianto instruksikan percepatan Reformasi Pasar Modal, termasuk demutualisasi bursa dan peningkatan free float, di tengah transisi pimpinan OJK dan BEI untuk jaga stabilitas pasar.

Sayangnya, ia belum membocorkan lebih lanjut terkait tim kerja khusus pembasmi saham gorengan tersebut.

Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, menyoroti komitmen Presiden Prabowo dalam mengedepankan regenerasi kepemimpinan.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Aliansi Ekonom Indonesia membahas tujuh Desakan Darurat Ekonomi, menunjukkan keseriusan pemerintah merespons isu krusial.

Luhut Binsar Pandjaitan khawatir perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) berpotensi menggantikan peran manusia di berbagai sektor

Pemikiran Luhut sangat diperlukan karena ia merupakan tokoh senior Golkar yang memiliki pandangan yang berharga.

Luhut diminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola di Indonesia.

Luhut pun percaya Prabowo nantinya akan melanjutkan jerih payah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membawahi negara.

Luhut optimistis ekonomi bisa tetap tumbuh tanpa meninggalkan masyarakat di level terbawah.

Luhut menilai bahwa MBG sebenarnya punya kepentingan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun sistem pemerintahan berbasis AI ini dimulai dengan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos).

Luhut mengingatkan untuk tetap memperhatikan beberapa hal, sebab perang di Selat Hormuz belum berakhir.

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi.

Keduanya membahas ekonomi dalam negeri dan dinamika global ditengah konflik di Timur Tengah.

Namun, Luhut masih memantau perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah dalam dua minggu ke depan

Presiden Prabowo bertemu Luhut dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global dan kesiapan energi nasional.

pemerintahan Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran pada 1983. Ini sebagai respons terhadap kelesuan ekonomi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendesak percepatan pembangunan ekosistem genomik terintegrasi di Indonesia, melihat potensi besar bioekonomi global dan peluang negara untuk mandiri serta berdaya saing.

Luhut mengungkapkan kala itu melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Purbaya menjelaskan bahwa dirinya dan Luhut memiliki jarak dua kursi. Di antara Purbaya dan Luhut, duduk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.