Info Terbaru: Luhut Diajak Prabowo untuk Masuk ke Pemerintahannya

Presiden Prabowo Subianto melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan pada Selasa (22/10).

Pemikiran Luhut sangat diperlukan karena ia merupakan tokoh senior Golkar yang memiliki pandangan yang berharga.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut sukses mengundang tawa saat sedikit me-roasting Jenderal (Purn) AM Hendropriyono

Pesan tersebut berkaitan dengan pemerintahan di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

JK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku sepakat jika Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi penasihat presiden terpilih Prabowo Subianto.

Luhut mengaku diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi menteri.

Masa jabatan pemerintah Jokowi-Ma'ruf akan berakhir Oktober 2024.

Luhut juga percaya Prabowo tidak akan memilih mereka-mereka yang memiliki track record buruk di pemerintahannya.

Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto.

Meskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.

Luhut mengingatkan untuk tetap memperhatikan beberapa hal, sebab perang di Selat Hormuz belum berakhir.

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi.

Namun, Luhut masih memantau perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah dalam dua minggu ke depan

Presiden Prabowo bertemu Luhut dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global dan kesiapan energi nasional.

Usul itu diwacanakan setelah Dewan Ekonomi Nasional menyusun langkah reformasi pasar pasar modal Indonesia.

Luhut menyebut pemerintah juga telah memulai langkah menuju sistem pemerintahan digital, alias government technology (govtech).

Digitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini.

Luhut mengatakan, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga.

Luhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan para penerbang itu nantinya akan menunjukkan bakat yang luar biasa di udara sebagai tuan rumah.

Rachmat menyebut, polusi udara di Jakarta di sebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dengan BBM berbasis fosil dan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).

Luhut menyoroti pembangunan infrastruktur Bali saat ini yang hanya fokus di sekitar wilayah selatan.