Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto, Ini Alasannya
Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto.
presiden jokowi
Politikus Golkar yang juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengusulkan ide, Presiden Joko Widodo menjadi penasihat khusus Prabowo Subianto.
Bahlil Usul Jokowi jadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto, Ini Alasannya
Sejumlah politikus mengusulkan jabatan atau posisi untuk Joko Widodo setelah tak lagi menjadi Presiden Indonesia. PSI mengusulkan Jokowi menjadi ketua koalisi besar. Ada pula yang mengusulkan Jokowi menjadi Penasihat Prabowo.
- Prabowo Umumkan Nama Baru Koalisi: Koalisi Indonesia Maju!
- Dua Lulusan Terbaik Akmil dengan Pangkat Jenderal Kehormatan, Ada Presiden dan Menteri
- Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
- Hasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga
- KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej
- Rincian Uang Rp44 Miliar dan USD30 Ribu yang Dipakai SYL untuk Keperluan Pribadi dan Keluarga
Usulan agar Joko Widodo atau Jokowi menjadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Menurut dia, hal itu bisa saja terjadi selama tak dilarang konstitusi.
"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," jelas Bahlil usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/4).
Dia meyakini, Jokowi tak ikut campur dalam pembentukan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil melihat Jokowi sangat memahami, pembentukan kabinet merupakan hak prerogtif presiden terpilih.
"Pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden. Tau mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," ujarnya.
Di sisi lain, Bahlil mengakui sudah mulai ada pembahasan soal program pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menututkan prinsip program pemerintahan kedepan adalah berkelanjutan.
Namun, akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU.
"Jadi jangan kita mendahului apa yang menjadi tugas daripada MK dan KPU. Tapi bahwa ancang-ancang besar, garis besarnya mungkin saja itu sudah dimasukkan," ucapnya.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
