Ditanya PKB Bakal Dapat Jatah di Kabinet, Prabowo Jawab Begini

PDIP akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah Konstitusi.

Jazilul menegaskan, permintaan yang diberikan Prabowo sebenarnya juga sudah diperintahkan dalam agama Islam

Ketum PKB Muhaimin Iskandar menjawab ketika disinggung soal jatah di Kabinet Prabowo

Prabowo dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berbeda koalisi di Pilpres 2024.

Pihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri

PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Saat ditanya apakah di pertemuan nanti membahas soal jatah menteri, PKS tak menjawab lugas.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Cak Imin mengaku tidak punya kewajiban untuk membahas jatah menteri.

"Pokoknya PKB secara moral akan mendukung suksesnya Pemerintahan pak Prabowo," kata Jazilul

Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Dalam pertemuan itu, Kapolri juga menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis di lingkungan Kepolisian.

Indonesia menjadi negara ketiga paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang bagi Jepang, terutama di sektor industri otomotif, menyusul komitmen besar dari pertemuan tingkat tinggi.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki fokus yang sama dalam memastikan stabilitas pasokan dan ketahanan pangan serta energi.

Rosan menegaskan bahwa dinamika global seperti konflik dan ketidakpastian ekonomi sama sekali tidak menyurutkan ketertarikan investor terhadap Indonesia.

Menurut Rosan, komposisi investasi, juga menunjukkan keseimbangan antara penanaman modal dalam negeri dan asing, dengan investasi asing.

Dudung mengaku diminta untuk menghadap Prabowo pada Selasa sore ini.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Gus Salam menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya belajar dan berdiskusi dengan tokoh senior NU.

Seorang anggota DPR RI berbagi pengalaman ketika dirinya salah dikenali sebagai Tenaga Ahli (TA) saat sedang bersantai di kantin DPR RI.

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jadetabek pada Jumat, 10 April. Ketahui lokasi dan syaratnya agar pembayaran pajak kendaraan Anda lebih mudah!