LIVE

Pernah Sebut OTT KPK Kampungan, Luhut Kini Pamer Program LKPP untuk Cegah Suap

Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.

luhut binsar pandjaitan
Luhut dalam acara Temu Bisnis VIII P3DN di ICE BSD
Luhut dalam acara Temu Bisnis VIII P3DN di ICE BSD (merdeka.com)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan hasil program digitalisasi yang dijalankan pemerintah. Dia mengklaim itu jauh lebih ampuh dan hemat anggaran dibandingkan aksi operasi tangkap tangan (OTT) seperti dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi digitalize ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan," kata Luhut dalam acara Temu Bisnis VIII P3DN di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9).

Luhut mengambil contoh aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta item.

Kata Luhut, dahulu banyak orang pesimistis terhadap konsep digital seperti itu. Padahal, platform digital tersebut efektif dalam membuat pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih transparan.

"Dengan digital kita membangun ekosistem, orang enggak bisa mencuri, karena semua dengan mesin. Anda deal dengan mesin," kata Luhut.

LKPP Lebih Hemat Anggaran

Luhut lantas memamerkan hasil daripada digitalisasi tersebut. Menurut laporan Deputi Bidang Pariwisata dan Kemenko Marves Odo RM Manuhutu, KPK dalam setahun terakhir sukses menghemat ratusan triliun berkat adanya e-katalog.

"Sekarang Anda tidak tahu, selama 1 tahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Satu pembelian laptop, Odo lapor ke saya, satu item, itu bisa menghemat 40 persen dari berapa triliun," beberapa dia.

Transparansi tersebut akan terus didorong oleh pemerintah. Salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dari tindak gratifikasi.

"Ini supaya membentengin. Jadi negeri ini harus kita bangun, kita bawa dalam satu sistem. Jadi bukan OTT-OTT Rp 50-100 juta, ramai, jadi drama," tegas Luhut.

Luhut Sebut OTT KPK Kampungan

Sebagai informasi, pada Juni 2024 lalu Luhut menyebut OTT yang dilakukan KPK selama ini kampungan. Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.

"Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, wah enak tadi malam mam katanya, kan repot-repot. Ya kan, sorry ya, itu kan enggak benar," kata Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (10/6).

Menurut Luhut, OTT KPK menghabiskan banyak biaya. Dia mendorong KPK memilih jalan lain untuk mengurangi praktik korupsi. Misalnya menggunakan inovasi digital.

"Kita sudah lihat e-catalog kita sudah masuk secara bertahap akan mengurangi korupsi. OTT itu juga enggak akan terjadi lagi, pasti korupsi berkurang karena Anda deal dengan mesin," ujarnya.

Luhut pun mengaku pernah dihujat gara-gara tak setuju dengan praktik OTT KPK. Pasalnya, dia menganggap itu sebagai aksi yang kampungan.

"Anda lihat sekarang mana, dulu saya di-bully, dibilang kenapa Pak Luhut itu enggak setuju OTT. Ya enggak setuju lah, kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT?" ucap Luhut.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Anisyah Al Faqir
Editor Anisyah Al Faqir
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Puluhan Lapak dan Rumah di Kalideres Terbakar, Penyebab Masih Misterius

{{caption}}
Penembakan Terjadi Dekat Gedung Putih, Satu Warga Terluka

{{caption}}
Kabur Jelang Akad Nikah, Pengantin Wanita Ditemukan Bareng Pria Lain di Hotel Pati

{{caption}}
Hujan Sedang hingga Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Kota, Ini Daftarnya

{{caption}}
Wamenhaj Ungkap Inspirasi Kampung Haji Indonesia di Makkah

{{caption}}
Kisah Jemaah Haji Tertua Indonesia, Nabung Rp 2.000 ke Kaleng

Topik Terkait
{{caption}}
Luhut Dorong Reformasi Pajak Berbasis Teknologi, Tarif Bisa Turun Bertahap

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun

Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.

Berita Update
{{caption}}
Teguran Keras PKB ke Hasbiallah Ilyas: OTT KPK Bukan Kampungan dan Pemborosan

Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.

OTT KPK
{{caption}}
Pernyataan Keras Anggota DPR dari PKB Setuju OTT KPK Kampungan: Rugikan Uang Negara

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.

OTT KPK
{{caption}}
Menko Luhut: E-Katalog Kurangi Pejabat Nakal yang Selalu Minta Proyek Sana-Sini

Digitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini.

Luhut Pandjaitan
{{caption}}
VIDEO: Menko Luhut Ngegas Kembali Sebut OTT Kampungan, Tak Takut KPK Marah!

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Penyelidik Korupsi (KPK) kampungan.

berita video
{{caption}}
VIDEO: Menko Luhut Tegas Sebut OTT Kampungan Tak Takut KPK Marah!

Luhut mengatakan harus membangun sistem agar tidak ada OTT.

Luhut Binsar Pandjaitan
{{caption}}
KPK Jawab Luhut soal OTT Kampungan: Negara Ini Masih Ramai Korupsi

Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.

KPK
{{caption}}
Luhut Sebut OTT KPK Kampungan: Orang Lagi Telepon Istri Tahu-Tahu Disadap

Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.

Luhut Binsar Pandjaitan
{{caption}}
Cerita Luhut di-Bully karena Tak Setuju OTT KPK

Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.

Luhut Binsar Pandjaitan
{{caption}}
VIDEO: Galak Luhut di DPR "Jangan Cakar-Cakaran yang Tak Perlu, Senang Kalau Ada Masalah!"

Luhut pun meminta jangan senang jika ada masalah yang terjadi

Luhut Binsar Pandjaitan
{{caption}}
Heboh Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Menko Luhut Pandjaitan Akhirnya Angkat Bicara

“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.

Kasus Korupsi Timah
{{caption}}
FOTO: TNI AD Bahas Transformasi Militer dan Penguatan Peran Strategis

TNI Angkatan Darat menggelar seminar nasional di Bandung untuk membahas transformasi kekuatan militer modern.

berita foto
{{caption}}
Luhut Dorong Reformasi Pasar Modal Indonesia, Belajar dari Sukses India Tarik Investasi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan reformasi pasar modal secara menyeluruh untuk menarik investasi asing. Langkah ini meniru keberhasilan India dan diharapkan memulihkan kredibilitas pasar saham Indonesia.

bei
{{caption}}
Keputusan Presiden Prabowo Bebas Intervensi Soal Izin Tambang Emas Martabe

Presiden Prabowo Subianto memastikan keputusan terkait izin Tambang Emas Martabe di Sumatera Utara akan bebas dari intervensi, dengan evaluasi cepat yang sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM.

agincourt resources
{{caption}}
Optimisme Luhut soal Tarif Timbal Balik Indonesia-AS: Trump Hormati Prabowo

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis negosiasi tarif timbal balik Indonesia-AS akan membuahkan hasil positif, terutama karena Presiden AS Donald Trump disebut menghormati Presiden Prabowo Subianto.

airlangga hartarto
{{caption}}
Luhut Dorong Penunjukan Figur Independen untuk Pejabat Pasar Modal, Kredibilitas OJK dan BEI Jadi Taruhan

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mendesak penunjukan figur independen untuk pejabat pasar modal di OJK dan BEI. Langkah ini dinilai krusial demi memulihkan kredibilitas pasar modal Indonesia.

bei
{{caption}}
Luhut Optimistis Negosiasi Tarif Resiprokal Indonesia AS Aman Berkat Kedekatan Prabowo-Trump

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan optimisme terhadap negosiasi Tarif Resiprokal Indonesia AS, meyakini kedekatan Prabowo dan Trump akan menjamin kesepakatan yang menguntungkan.

airlangga hartarto
{{caption}}
KPK Duga Wakil Ketua PAN Rejang Lebong Setor Uang ke Bupati Fikri Thobari dalam Kasus Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

bupati rejang lebong
{{caption}}
11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri: Alarm Keras

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

berita update
{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

biaya politik
{{caption}}
Kemendagri Dampingi Pemkab Tulungagung Pasca-OTT KPK, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

ahmad baharudin
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan Bupati Tulungagung, Ungkap Potensi Keterlibatan Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

aliran dana
{{caption}}
Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri: Yang Pilih Siapa? Rakyat Kan

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

berita update