VIDEO: Bambang Pacul Ungkit RUU Perampasan Aset Dulu Gencar Dibahas Mahfud di DPR

Meski demikian, usai pembahasan KUHP, Habiburokhman menyebut pihaknya akan lebih dulu membahas RUU tentang penyesuaian pidana.

Ketua Partai NasDem Sulsel itu mengaku baru menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR menggantikan Ahmad Sahroni.

Saan menjelaskan, sebelum RUU Perampasan Aset dibahas, harus merampukan terlebih dahulu UU Tipikor daan KUHAP

DPR bisa langsung melanjutkan ke pembahasan RUU Perampasan Aset setelah RKUHP selesai.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol).

Habib Aboe Bakar Alhabsyi menduga narkoba di Indonesia dibekingi para pejabat

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons kritik Mahfud MD terhadap ide Presiden Prabowo Subianto ingin memaafkan koruptor

Menurut Rikwanto, UU Perampasan Aset masih simpang siur, terutama maksud aset yang akan disita.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Selain Bambang Pacul ada 17 tokoh lainnya yang juga menerima kekancingan atau gelar kepangkatan dari Gusti Bhre, sapaan akrab KGPAA Mangkunagoro X.

Program KKS sendiri merupakan hasil kolaborasi dari tiga tokoh kunci yakni Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), Coach Justin dan Abel Luís da Silva Costa Xavier.

Sekretaris DPD PDIP Jateng, Sumanto mengungkap menyatakan dirinya termasuk dalam daftar kandidat calon ketua.

Keduanya adalah FX Hadi Rudyatmo (Rudy) dan Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa.

Kekalahan dalam kontestasi Pilgub menjadi bahan evaluasi besar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai.

Mantan Wali Kota Solo mengatakan, pertemuan tersebut untuk persiapan dalam rangka koordinasi dengan pengurus DPD PDIP Jawa Tengah.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.