LIVE

UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes

UU Kesehatan masih mengatur tentang aborsi. Namun, ketentuan usia kehamilan tak lagi dicantumkan.

ruu kesehatan
UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes
UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes (merdeka.com)
UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes

UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes

Undang-Undang (UU) Kesehatan masih mengatur tentang aborsi. Namun, ketentuan usia kehamilan tak lagi dicantumkan.

UU Kesehatan ini disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (11/7) kemarin.

UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes

Pada Pasal 60 UU Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kecuali, dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Kemudian, aborsi dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, aborsi harus dengan persetujuan yang bersangkutan dan suami, kecuali korban perkosaan.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 61 UU Kesehatan.

UU Kesehatan ini mengubah cukup banyak ketentuan aborsi pada UU Nomor 36 Tahun 2009. Pada Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009, seseorang diizinkan melakukan aborsi bila memiliki indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan.

UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes

Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud bisa mengancam jiwa ibu dan atau janin, menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

"Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan," bunyi Pasal 75 ayat b.

UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes

UU Nomor 36 Tahun 2009 juga mengatur usia kehamilan sebelum melakukan aborsi. Pada Pasal 76 ayat a menyebutkan, aborsi dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes

Pidana Aborsi

Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan UU Kesehatan terancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Sanksi ini diatur dalam Pasal 427.

UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes
UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes

Pasal 428 juga mengatur sanksi bagi seseorang yang melakukan aborsi dengan ketentuan lain. Ayat a menyebutkan, orang yang melakukan aborsi dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana pidana penjara paling lama 5 tahun.

Jika aborsi ini mengakibatkan kematian pada perempuan tersebut dipidana pidana penjara paling lama 8 tahun.

UU Kesehatan Atur Ketentuan Aborsi, Lokasinya Ditetapkan Menkes

Sementara pada ayat b, orang yang melakukan aborsi tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana pidana penjara paling lama 12 tahun. Bila aborsi ini mengakibatkan perempuan itu meninggal dunia dipidana pidana penjara paling lama 15 tahun.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Dewa United vs Persib Bandung: Pangeran Biru Comeback Fantastis demi Petik Poin

{{caption}}
Prabowo Pimpin Ratas Percepat Bangun Giant Sea Wall Pantura, Lindungi Kawasan Pesisir Utara Jawa

{{caption}}
Menteri HAM: 15 Warga Sipil Tewas Akibat Baku Tembak TNI-Polri dengan TNPPB di Papua

{{caption}}
Selain Tingkatkan Gizi Anak Sekolah, MBG Juga Dongkrak Penghasilan Pekerja Pabrik Tahu

{{caption}}
BGN Sebut Daftar Menu MBG yang Sering Bikin Anak Sakit Perut, Muntah Hingga Diare

{{caption}}
25% Perkara Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, KPK: Dirancang Sejak Awal

Topik Terkait
{{caption}}
Menkes Soal Dokter Umum Lakukan Caesar: Dilengkapi dengan Kompetensi yang Sifatnya Menyelamatkan Nyawa

Di berbagai negara, bahkan di Indonesia sebelumnya, pendekatan ini dikenal sebagai task-shifting—yakni pelimpahan tugas tertentu.

Menkes Budi Gunadi
{{caption}}
BKKBN Pakai Fatwa MUI Tahun 2012 Sikapi Heboh Vasektomi, Apa Isinya?

BKKBN berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012 tentang Metode Operasi Pria (MOP) atau kontrasepsi (KB) vasektomi.

vasektomi
{{caption}}
Kemenag Buka Suara Soal Viral Pernikahan Dini di Media Sosial

Kemenag menegaskan KUA tidak melayani pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

pernikahan dini di indonesia
{{caption}}
Miris! Sejoli di Jakbar Aborsi Janji Sendiri, Minum 18 Obat Penggugur Kandungan

Dua sejoli berinisial DKZ (23) dan RR (28) ditangkap polisi usai melakukan praktik aborsi hasil hubungan gelap.

aborsi
{{caption}}
Kemenkes Buka Peluang Rumah Sakit Swasta Layani Aborsi, Begini Syaratnya

Pelayanan praktik aborsi bersyarat diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024.

aborsi
{{caption}}
Kemenkes Jawab Anggapan Penyediaan Alat Kontrasepsi Remaja Buka Peluang Seks Bebas Bagi Pelajar

Nadia menjelaskan, inisiatif tersebut dilakukan karena masih banyaknya perkawinan di usia anak dan remaja.

Kemenkes
{{caption}}
PP Kesehatan yang Baru: Wanita Boleh Aborsi, Asalkan Syarat dan Kondisi Ini Dipenuhi

Pemerintah mengizinkan praktik aborsi dengan syarat dan kondisi tertentu dalam PP Kesehatan.

aborsi
{{caption}}
Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Pengusaha: Tambah Beban Baru

Setiap Ibu berhak mendapat cuti selama 3 bulan pertama dan ditambah 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus.

cuti melahirkan
{{caption}}
Tiga Janin Bayi Dtemukan Saat Bongkar Praktik Aborsi Ilegal, Ada yang Disimpan dalam Lemari

Para pelaku terancam hukuman sepuluh tahun penjara lantaran praktik aborsinya.

aborsi
{{caption}}
Praktik Aborsi Ilegal di Apartemen Kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara

Salah satu pelaku nekat melakukan praktek aborsi ilegal padahal tidak memiliki kapasitas medis.

aborsi
{{caption}}
UU Kesehatan: Menkes Bisa Terbitkan SIP Dalam Kondisi Tertentu

Dalam UU Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia bisa mengeluarkan surat izin praktik (SIP) dalam kondisi tertentu.

RUU Kesehatan
{{caption}}
Aturan Produk Tembakau Dikhawatirkan Berdampak ke Maraknya Rokok Ilegal

Petani tembakau meminta Kemenkes agar aturan produk tembakau di RPP Kesehatan untuk diatur terpisah.

industri rokok
{{caption}}
PKS Tolak RUU Kesehatan Karena Tidak Berpihak pada Rakyat

PKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

pks
{{caption}}
UU Kesehatan Baru Tetapkan Vape Termasuk Zat Adiktif

Rokok elektrik atau vape ditetapkan termasuk zat adiktif dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan terbaru.

rokok elektrik
{{caption}}
UU Kesehatan Dinilai Cacat Prosedur, IDI Ajukan Judicial Review ke MK

Menurut IDI, UU Kesehatan disusun secara terburu-buru dan tidak transparan.

ruu kesehatan
{{caption}}
UU Kesehatan Baru: Pimpinan RS Bisa Dipenjara 10 Tahun Bila Tak Layani Pasien Darurat hingga Meninggal

Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis dan kesehatan diwajibkan memberi pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat atau bencana.

ruu kesehatan
{{caption}}
RS Siloam Sebut UU Kesehatan Bisa Dongkrak Kualitas Sistem Kesehatan Nasional

Menurut John Riady, fokus undang-undang tersebut mengakselerasi kebutuhan tenaga medis serta pemerataan kualitas kesehatan.

ruu kesehatan
{{caption}}
Kemenko Kumham Imipas: Putusan MK Ubah Sebagian Norma UU Kesehatan, Pemerintah Siapkan Revisi Aturan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyatakan dua Putusan MK Ubah UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait independensi kolegium dan konsil, memicu pemerintah untuk merevisi Peraturan

independensi kolegium
{{caption}}
Polda Metro Jaya Pastikan Hak Dokter Richard Lee Ditahan Terpenuhi

Polda Metro Jaya memastikan hak-hak Dokter Richard Lee Ditahan tetap terpenuhi selama masa penahanan, menyusul kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.

dokter richard lee
{{caption}}
PDI Perjuangan Cetak Relawan Kesehatan, Siap Dampingi Masyarakat Hadapi Birokrasi

PDI Perjuangan serius mencetak relawan kesehatan yang terlatih untuk mendampingi masyarakat dalam mendapatkan hak kesehatan, terutama saat menghadapi birokrasi yang rumit.

advokasi pasien
{{caption}}
Mahkamah Konstitusi Minta Menkes Buka Proses Pembentukan UU Kesehatan

Saldi juga mengkritisi sikap organisasi profesi dan lembaga pendidikan kedokteran yang tidak mau berdialog.

berita update
{{caption}}
Hakim MK Sentil Menkes Budi: Bicara Terus Terang Saja, Enggak Usah Belok-Belok Pak

Awalnya, Hakim Saldi menyampaikan kepada pemerintah, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turut menyertakan kajian akademis

berita update
{{caption}}
UU Kesehatan Dianggap Tak Bertentangan dengan Konstitusi, Menkes Minta MK Tolak Seluruh Gugatan IDI

Budi mengatakan bahwa UU Kesehatan disusun menggunakan pendekatan integratif untuk menata ulang relasi kelembagaan secara lebih proporsional.

berita update