Usut 3 Kasus Korupsi di Pertamina, KPK Periksa Nama-Nama Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan CPIB Singapura untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah Petral, membuka babak baru penyelidikan lintas negara yang menarik perhatian publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik akan mengevaluasi apakah tindakan melawan hukum hanya dilakukan oleh individu atau melibatkan perusahaan.

Zico Junius mengatakan, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah seharusnya kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu.

Hasil penggeledahan tersebut, penyidik menemukan lima dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, satu unit laptop, dan empat soft file.

Rini hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (10/2).

KPK rampung memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai saksi dari kasus korupsi LNG.

KPK belum menjelaskan soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan kepada kedua pejabat PGN tersebut.

KPK belum mengumumkan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan dikonfirmasi kepada kedua pejabat PGN tersebut.

Usai penggeledahan, KPK mengamankan barang bukti, berupa dokumen terkait jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE, beserta barang bukti elektronik.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus yang telah berjalan sejak Januari 2025.

Sementara satu hakim anggota lainnya, Mulyono Dwi Purwanto, tidak turut dilaporkan.

Kasus korupsi yang melibatkan Pertamina menjerat tiga terdakwa terkait pengelolaan minyak mentah dan produk dari kilang.

Mantan Wakil Direktur di PT Kilang Pertamina Internasional sekaligus anak Riza Chalid, Kerry Riza, divonis 15 tahun penjara dalam kasus tata kelola minyak.

Sidang akan dijadwalkan pukul 13.00 WIB di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan LNG Corpus Christi, menegaskan transaksi terjadi setelah masa jabatannya berakhir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Noel dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, dituntut 5 tahun penjara atas dugaan korupsi. Noel mengaku menyesal tidak korupsi lebih banyak karena merasa tuntutannya tak sepadan dengan terdakwa lain.

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Gerungan mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat ratusan miliar selama menjabat, namun kini menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi lahan Tol Bengkulu menyambut baik putusan bebas korupsi Tol Bengkulu yang dijatuhkan majelis hakim, sementara Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyatakan akan mengajukan kasasi.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Penyidik memperoleh 1626 dokumen, 129 barang bukti elektronik.