UNHCR Blak-blakan Buka Suara soal Penyelundupan Rohingya di Aceh

Satu orang ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan etnis Rohinga ke Aceh.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai pihak yang bertanggung jawab perihal keberadaan etnis Rohingya memberikan pejelasannya.

Menyikapi temuan itu, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi atau UNHCR membantu menyediakan penerjemah Kepolisian Indonesia untuk mengungkap kasus penyelundupan Rohingya.

Dia mengatakan, UNHCR tidak akan melindungi setiap pencari suaka maupun pengungsi yang melanggar hukum di negara tempat mereka ditampung sementara.

Dalam kasus di Banda Aceh, lanjutnya, sejauh ini UNHCR belum melakukan pendampingan hukum karena belum ada permintaan dari tersangka Amin.

"Ketika dia terlibat masalah hukum di negara-negara di mana dia ditampung, baik itu di Indonesia, Malaysia, Thailand dan di negara-negara manapun, maka mereka tunduk kepada hukum yang berlaku di sana," ucapnya.

Seperti diketahui, tersangka bertugas menjadi pencari orang, pengumpul uang, penghubung dengan jaringan di Indonesia, dan pengemudi kapal yang dibantu oleh saksi AH dan HB.

Dari hasil pemeriksaan, setiap orang dalam rombongan tersebut bisa keluar dari kamp di Bangladesh menuju ke Indonesia setelah membayar 100-120 ribu taka atau sekitar Rp14-16 juta per orang.

Hasil pemeriksaan polisi juga terungkap bahwa tersangka Amin pada tahun 2022 pernah tinggal di pengungsian Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, selama lebih kurang 3-4 bulan.