LIVE

Terkuak, Lebih dari 5.000 Kasus Masalah Lahan Transmigrasi Menanti Solusi Pemerintah

Anggota DPR RI Edi Purwanto mendesak pemerintah segera menuntaskan ribuan kasus masalah lahan transmigrasi, termasuk di Gambut Jaya, yang dinilai berlarut-larut dan merugikan masyarakat.

jambi
Anggota DPR RI Edi Purwanto mendesak pemerintah segera menuntaskan ribuan kasus masalah lahan transmigrasi, termasuk di Gambut Jaya, yang dinilai berlarut-larut dan merugikan masyarakat.
Anggota DPR RI Edi Purwanto mendesak pemerintah segera menuntaskan ribuan kasus masalah lahan transmigrasi, termasuk di Gambut Jaya, yang dinilai berlarut-larut dan merugikan masyarakat. (Merdeka.com)

Anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi, Edi Purwanto, secara tegas mendorong pemerintah untuk segera mengurai berbagai persoalan terkait lahan transmigrasi yang kian menumpuk. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap banyaknya kasus yang belum terselesaikan, salah satunya yang terjadi di kawasan Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Edi Purwanto menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Persoalan lahan di Gambut Jaya bukan merupakan kasus tunggal, melainkan gambaran umum dari masalah transmigrasi yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 5.000 persoalan lahan transmigrasi yang belum menemukan titik terang. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat untuk mencari solusi komprehensif dan berkelanjutan.

Edi Purwanto mengingatkan bahwa proses penyelesaian masalah lahan transmigrasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Jika tidak, persoalan tersebut akan terus berlarut-larut dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Oleh karena itu, ia mendesak agar penyelesaian tidak dilakukan secara normatif, melainkan dengan pendekatan yang lebih efektif dan melibatkan semua pihak terkait.

Desakan Legislator untuk Penuntasan Masalah Lahan Transmigrasi

Anggota DPR RI Edi Purwanto menyoroti urgensi penanganan masalah lahan transmigrasi yang telah menjadi isu nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasi lebih dari 5.000 persoalan lahan transmigrasi yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan ribuan kasus ini menunjukkan bahwa skema penyelesaian yang ada saat ini belum mampu memberikan solusi yang memadai bagi masyarakat.

Menurut Edi, penyelesaian masalah lahan transmigrasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif yang kaku. Pendekatan semacam itu diyakini tidak akan mampu menuntaskan akar masalah yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan terobosan dan keterlibatan aktif dari kementerian terkait untuk mencari jalan keluar yang efektif dan berpihak pada masyarakat.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) didorong untuk mengambil peran sentral sebagai simbol negara dalam penyelesaian masalah ini. Keterlibatan penuh Kementrans diharapkan dapat mencegah tarik ulur kepentingan yang bisa meruntuhkan wibawa negara. Edi Purwanto menekankan bahwa koordinasi antarlembaga sangat krusial untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan sengketa lahan transmigrasi.

Kasus Gambut Jaya: Cerminan Kompleksitas Persoalan

Kasus lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, menjadi contoh nyata dari kompleksitas masalah yang ada. Edi Purwanto menyayangkan proses penyelesaian di Gambut Jaya yang dinilai tidak tuntas dan minimnya keterlibatan kementerian secara langsung. Padahal, kasus ini telah berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian bagi warga transmigran.

Dalam kunjungan bersama Menteri pada 20 Agustus lalu, Edi Purwanto mengungkapkan adanya dugaan serius terkait pemalsuan tanda tangan administrasi. Dugaan ini pernah disampaikan oleh mantan bupati Burhanudin Mahir dalam rapat sebelumnya, mengindikasikan adanya penguasaan lahan oleh pihak yang tidak sesuai prosedur. Hal ini menambah lapisan kerumitan dalam upaya penyelesaian sengketa lahan di Gambut Jaya.

"Saya meminta agar Kementerian turun langsung memimpin rapat dan melibatkan ATR/BPN," jelas Edi Purwanto. Ia menambahkan bahwa tanpa keterlibatan langsung dari Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), masalah ini tidak akan selesai. Kolaborasi kedua kementerian ini dianggap kunci untuk membuka kebuntuan dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Seskab: Prabowo dan PM Singapura Siap Teken 26 MoU

{{caption}}
KPK Mulai Verifikasi Laporan Gratifikasi Raja Juli

{{caption}}
Meksiko vs Inggris Sedang Tanding, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 2026

{{caption}}
Magis Nobar Keliling, Melipat Kemewahan Jakarta di Atas Tikar

{{caption}}
Bupati Angkat Bicara Soal Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

{{caption}}
Oknum Nelayan di Jepara Palsukan 14 Dokumen Kapal Subsidi BBM

Topik Terkait
{{caption}}
Menteri Transmigrasi Tegaskan: Persoalan Ini Bukan Sekadar Urusan Status Sertifikat

Kepastian tersebut mengemuka dalam Rapat Gelar Perkara Akhir yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman
{{caption}}
Penyelesaian SHM Transmigran Kalsel: Kementerian Transmigrasi Pastikan Hak Masyarakat Dipulihkan

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

pemerintah
{{caption}}
Mentrans Tegaskan Pengembalian Hak Transmigran Jadi Solusi Berkeadilan

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

Kepastian Hukum
{{caption}}
DPRD Jabar Desak Penjabat Gubernur Dedi Atasi Konflik Agraria yang Kian Meruncing

Lahan tokoh sejarah Islam Nusantara, Pangeran Djojokusumo kini terbelit sengketa klaim penjualan yang disebut keluarga ahli waris sebagai tindakan cacat hukum.

Konflik Agraria
{{caption}}
Pemerintah Siapkan Langkah Akselerasi untuk Selesaikan Konflik 15 Tahun di Gambut Jaya

Konflik tumpang tindih lahan yang telah terjadi sejak 2008 silam, kini mulai menemui titik terang.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman
{{caption}}
Anggota DPR Desak Kementerian ATR/BPN Tuntaskan Sengketa Lahan Serdang Bedagai yang Berlarut

Anggota Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN segera menuntaskan sengketa lahan Serdang Bedagai yang telah berlarut selama lima tahun, khawatir memicu gesekan sosial jika dibiarkan.

Sengketa Lahan Serdang Bedagai
{{caption}}
DPD RI Apresiasi Pemkab Mabar Tuntaskan Sertifikasi Lahan Translok Nggorang

DPD RI memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Manggarai Barat atas komitmennya menuntaskan sertifikasi lahan Translok Nggorang yang telah berlarut-larut, menjanjikan solusi segera bagi warga.

Sertifikasi Lahan Translok Nggorang
{{caption}}
Terkuak! Penyebab Konflik Lahan Transmigrasi Jambi di Gambut Jaya, Manipulasi Data Sertifikat Jadi Sorotan

Pemprov Jambi dan BPN tengah mencari solusi atas konflik lahan transmigrasi di Gambut Jaya, Muaro Jambi, yang diduga melibatkan manipulasi data sertifikat. Apa yang sebenarnya terjadi?

Konflik Lahan Transmigrasi Jambi
{{caption}}
Masalah Tukar Guling Tanah di Sumberagung, Wapres Gibran Tiba-Tiba Telepon Menhut

Wapres telepon Menhut minta segera selesaikan masalah tukar guling tanah Sumberagung.

Wapres Gibran
{{caption}}
Ada 129.000 Lahan Belum Bersertifikat, Begini Janji Wamen Viva Yoga

Wamen Viva mengatakan, kalau persoalan HPL itu akan segera dituntaskan melalui program transmigrasi tuntas.

Regional
{{caption}}
Ungkap Ragam Konflik Agraria, Menteri Hadi Tjahjanto: Negara Harus Hadir Menyelesaikan

Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.

Hadi Tjahjanto
{{caption}}
Wamen ATR/BPN Sebut Konflik Agraria Bisa Selesai dengan Kerja Sama Lintas Lembaga

Dalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.

Kementerian ATR/BPN
{{caption}}
Pembangunan RSUD Kerinci Dimulai, Akses Kesehatan Warga Jambi Kian Dekat

Pemerintah Provinsi Jambi memulai pembangunan RSUD Kerinci di Bukit Tengah, langkah strategis mendekatkan akses kesehatan masyarakat. Proyek Rp137,5 miliar ini ditargetkan selesai Desember.

akses kesehatan jambi
{{caption}}
KONI Jambi Targetkan IBCA MMA Cetak Atlet Berprestasi Nasional, Fokus ke PON Beladiri

KONI Jambi meminta pengurus baru IBCA MMA Jambi segera bekerja keras mencetak atlet berprestasi nasional. Target terdekat adalah PON Beladiri 2026 dan pra-kualifikasi PON 2027 untuk melahirkan Atlet IBCA MMA Jambi unggul.

atlet berprestasi
{{caption}}
Pemkab Merangin Gelar Gerakan Pangan Murah, Jaga Daya Beli Masyarakat dan Stabilkan Harga

Pemerintah Kabupaten Merangin kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya nyata menjaga daya beli masyarakat serta menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayahnya.

car free day
{{caption}}
Riset Ungkap Potensi Ekonomi Sawit Berkelanjutan Tanjab Barat Jambi

Riset mendalam fokus pada potensi ekonomi sawit di Tanjab Barat, Jambi, untuk mewujudkan sawit berkelanjutan. Ini mengintegrasikan produktivitas dan pelestarian lingkungan.

ekonomi sawit
{{caption}}
Gubernur Jambi Apresiasi Pelestarian Tradisi Sakral Kenduri Sko di Sungai Penuh

Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi pelestarian Kenduri Sko, ritual adat sakral masyarakat Kerinci di Sungai Penuh, sebagai bentuk menjaga identitas budaya dan mendorong pariwisata.

adat kerinci
{{caption}}
Polda Jambi Terus Selidiki Tiga Kasus Pembunuhan Misterius yang Belum Terungkap

Ditreskrimum Polda Jambi masih terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap tiga kasus pembunuhan yang belum terungkap, termasuk kematian Kekey, Nasifa, dan Dedi Putra, demi mengungkap kebenaran di balik tragedi ini.

berita jambi
{{caption}}
DPR Dorong Pemberdayaan Perempuan UMKM Jadi Motor Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

Anggota Komisi IX DPR RI menyerukan penguatan kapasitas Pemberdayaan Perempuan UMKM untuk menggerakkan ekonomi daerah, menekankan peran strategis mereka dalam menciptakan aktivitas ekonomi produktif dan berkelanjutan.

apkasi
{{caption}}
Siti Zuhro Desak Pembahasan RUU Pemilu Demi Pemilu 2029 Berkualitas

Peneliti Utama Politik BRIN, Prof. Siti Zuhro, mendesak pembahasan RUU Pemilu dipercepat untuk mewujudkan Pemilu 2029 berkualitas, mengingat tahapan sudah akan dimulai.

brin
{{caption}}
Anggota DPR Soroti Peran Relawan Pancasila dalam Memperkuat Persatuan Bangsa

Anggota DPR RI Maruli Siahaan menekankan Peran Relawan Pancasila sangat strategis untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat, menjaga persatuan, dan mencegah intoleransi.

deli serdang
{{caption}}
Sinergi Komunikasi Kabinet Topang Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo

Anggota DPR RI Rizki Faisal menyoroti pentingnya sinergi komunikasi kabinet untuk menopang kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, berdasarkan sentimen positif hasil monitoring digital.

bahlil lahadalia
{{caption}}
DPR RI Tegas Dukung UMKM Korban TikTok Shop, Desak Pengembalian Dana Rp3 Triliun

Anggota DPR RI menyuarakan dukungan penuh bagi UMKM yang menjadi korban dugaan pelanggaran TikTok Shop. Dana hasil bisnis UMKM senilai Rp3 triliun dilaporkan tertahan, memicu desakan DPR untuk penyelesaian.

dana tertahan
{{caption}}
DPR Ingatkan Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027, Efisiensi Layanan Jadi Kunci

Komisi VIII DPR RI menyoroti potensi kenaikan Biaya Haji 2027 akibat berbagai faktor, mendesak evaluasi menyeluruh dan efisiensi layanan demi meringankan beban jamaah.

biaya haji 2027