LIVE

Mentrans Tegaskan Pengembalian Hak Transmigran Jadi Solusi Berkeadilan

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

kepastian hukum
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat. (AntaraNews)

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa pengembalian hak tanah kepada transmigran adalah solusi berkeadilan. Langkah ini krusial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan negara bagi masyarakat yang terdampak sengketa lahan.

Menurut Mentrans, solusi yang paling permanen dan mendasar untuk menjawab polemik kepemilikan lahan adalah dengan mengembalikan hak-hak mereka. Pemerintah kini berupaya keras menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan, termasuk kasus sengketa lahan di Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi.

Persoalan di Gambut Jaya bermula dari surat keputusan pencadangan lahan transmigrasi pada tahun 1997, namun sebagian lahan tersebut kemudian masuk program redistribusi tanah reforma agraria pada tahun 2008. Perbedaan status lahan ini memicu masalah lanjutan, termasuk penjualan lahan ke perusahaan dan penguasaan lahan transmigran oleh pihak lain.

Penyelesaian Sengketa Lahan demi Kepastian Hukum

Kementerian Transmigrasi saat ini fokus mengupayakan penyelesaian persoalan lahan di kawasan Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Upaya ini bertujuan agar hak masyarakat dapat segera diberikan dan sengketa lahan terselesaikan secara tuntas.

Selain itu, kementerian ini juga aktif mengawal kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) yang dialami transmigran di Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pengembalian hak ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya.

Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa pengembalian hak adalah langkah paling mendasar untuk menjawab polemik kepemilikan lahan. Ini bertujuan melindungi masyarakat transmigran dari potensi perampasan hak dan memastikan kepemilikan lahan mereka.

Tantangan dan Hak Lahan Transmigran yang Belum Terpenuhi

Kementerian Transmigrasi menghadapi pekerjaan rumah besar terkait masih banyaknya transmigran yang belum menerima hak lahan usaha satu dan lahan usaha dua. Hak ini seharusnya sesuai dengan ketentuan awal program transmigrasi yang telah ditetapkan.

Dalam skema transmigrasi, setiap kepala keluarga (KK) seharusnya memperoleh lahan pekarangan serta lahan usaha terpisah. Lahan ini membutuhkan dukungan modal, sarana produksi, dan pendampingan agar dapat digarap secara optimal dan produktif.

Umumnya, transmigran menerima lahan garapan seluas satu hingga dua hektar per KK. Pembagiannya meliputi 0,5 hektare untuk lahan pekarangan termasuk rumah tinggal, 0,5 hektare untuk lahan usaha satu, dan 1 hektare untuk lahan usaha dua.

Mentrans menjelaskan bahwa lahan usaha satu dan dua tidak selalu berdekatan dengan rumah transmigran. Lokasinya bisa berada di tempat yang berbeda, menambah kompleksitas dalam pengelolaan dan kepemilikan lahan bagi para transmigran.

Transformasi Program Transmigrasi Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan

Mentrans menekankan pentingnya meninggalkan paradigma lama yang hanya memindahkan penduduk tanpa keberlanjutan program, karena hal itu memicu berbagai persoalan. Pendekatan baru kini difokuskan pada penciptaan pekerjaan dan kesejahteraan nyata bagi transmigran.

Program transmigrasi saat ini bertumpu pada revitalisasi kawasan, mencakup penyelesaian masalah lahan dan perbaikan infrastruktur dasar. Ini termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kepastian hukum melalui program Trans Tuntas.

Pemerintah juga mendorong transformasi transmigrasi dengan memastikan status lahan "clean and clear". Hal ini bertujuan agar lahan memiliki kepastian hukum sekaligus nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat penerima manfaat.

Transformasi juga menyasar penguatan sumber daya manusia melalui program Transmigrasi Patriot dan Ekspedisi Patriot. Program ini didistribusikan ke berbagai kawasan transmigrasi secara terarah untuk mendukung ekosistem ekonomi baru yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Misteri Kematian Siswi SMK di Nias, Polisi Temukan Luka Tusuk dan Lebam

{{caption}}
Pria yang Sekap dan Perkosa Mahasiswi Ditangkap di Surabaya, Begini Tampangnya

{{caption}}
Pria Disekap di Showroom Jakarta Timur, Sosok Terduga Pelaku Terungkap

{{caption}}
3 Anak Kandung Bunuh dan Kubur Ayah di Kali Mati, Motifnya Bikin Miris

{{caption}}
Keripik Cipuy Renyah, Usaha Rumahan yang Hidupkan Ekonomi Janda dan Lansia

{{caption}}
Baru Bebas dari Penjara, Ayah di NTT Cabuli Anak Kandung hingga Hamil

Topik Terkait
{{caption}}
Penyelesaian SHM Transmigran Kalsel: Kementerian Transmigrasi Pastikan Hak Masyarakat Dipulihkan

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

pemerintah
{{caption}}
Mentrans Duga Maladministrasi Pembatalan SHM Transmigran Kalsel, Hak Warga Segera Dikembalikan

Menteri Transmigrasi (Mentrans) menduga maladministrasi di balik pembatalan SHM transmigran di Kotabaru, Kalsel, dan memastikan hak warga akan dikembalikan melalui eksekusi administratif dan mediasi.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Pemerintah Siapkan Langkah Akselerasi untuk Selesaikan Konflik 15 Tahun di Gambut Jaya

Konflik tumpang tindih lahan yang telah terjadi sejak 2008 silam, kini mulai menemui titik terang.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman
{{caption}}
Mentrans Dorong Kontrak Ulang untuk Perjelas Hak Transmigran dan Cegah Sengketa Lahan

Menteri Transmigrasi menekankan pentingnya Kontrak Ulang Transmigran untuk memperjelas hak dan kewajiban, mencegah sengketa lahan, serta memastikan kepastian hukum bagi peserta program transmigrasi. Mengapa ini krusial?

Kontrak Ulang Transmigran
{{caption}}
Mentrans Perkuat Transformasi Transmigran Lewat Pendampingan Intensif dan Riset Potensi Lokal

Kementerian Transmigrasi memperkuat Transformasi Transmigran melalui pendampingan intensif, riset potensi lokal, dan peningkatan produktivitas, guna mendorong ekonomi di kawasan transmigrasi.

Transformasi Transmigran
{{caption}}
Trivia: Selesaikan Masalah Puluhan Tahun, Pemerintah Targetkan 13.000 Sertifikat Tanah Transmigrasi Rampung 2025

Kementerian Transmigrasi terus mengakselerasi program Sertifikasi Tanah Transmigrasi, menargetkan 13.000 sertifikat rampung pada 2025 untuk menyelesaikan isu puluhan tahun. Simak detailnya!

Batam
{{caption}}
Fakta Mengejutkan: 6.000 Bidang Tanah Sudah Bersertifikat, Mentrans Genjot Percepatan Sertifikasi Lahan Transmigrasi Atasi Konflik Agraria

Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus menggenjot percepatan sertifikasi lahan transmigrasi. Upaya ini penting untuk menuntaskan konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi warga.

Kepastian Hukum
{{caption}}
Fakta Unik Transmigrasi: Lahirkan 1.567 Desa, Kini Transformasi Transmigrasi Fokus SDM Unggul dan Pemerataan Pembangunan

Menteri Transmigrasi tegaskan Transformasi Transmigrasi melalui distribusi SDM unggul. Program transmigrasi patriot dan beasiswa S2 akan menjawab persepsi lama dan mempercepat pemerataan ekonomi. Simak!

Transformasi Transmigrasi
{{caption}}
Setelah Puluhan Tahun Menanti, Mentrans Berkomitmen Penuhi Hak SHM Transmigran di Selaparang Lombok Timur

Menteri Transmigrasi (Mentrans) berjanji akan membantu 200 KK warga transmigran di Selaparang, Lombok Timur, mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM Transmigran) atas lahan mereka. Mengapa kepastian hukum ini sangat penting bagi mereka?

Sertipikat Hak Milik
{{caption}}
Menteri Iftitah Usul ke Pemda Batam Setop Sementara Investasi di Rempang

ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media terkait beberapa wilayah yang masih bermasalah seperti Rempang.

Rempang
{{caption}}
Wamen ATR Janji Percepat Penerbitan Hak Pengelolaan Lahan untuk Transmigran

Hal itu merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penuh percepatan program transmigrasi nasional.

Warga Transmigran
{{caption}}
AHY Serahkan 1.120 Sertifikat Tanah untuk Transmigran di Sukabumi

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program unggulan Kementerian Transmigrasi bertajuk Transmigrasi Tuntas.

Menko AHY
{{caption}}
Kemenkum NTT Harmonisasi Ranperda Manggarai Timur, Perkuat Kepastian Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

harmonisasi hukum
{{caption}}
Banding Pemkot Semarang PDAM: Upaya Hukum Jaga Stabilitas dan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Semarang mengajukan banding putusan PTUN terkait sengketa direksi PDAM Tirta Moedal, menegaskan komitmen menjaga stabilitas perusahaan dan pelayanan publik. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menjamin operasional PDAM tetap berja

agustina wilujeng pramestuti
{{caption}}
Kemenkum Sulut Perkuat Pembinaan Notaris di Minahasa Selatan Tingkatkan Layanan Hukum

Kemenkum Sulut perkuat pembinaan notaris di Minahasa Selatan, memastikan profesionalisme dan akuntabilitas untuk layanan hukum optimal kepada masyarakat.

hukum dan ham
{{caption}}
Kakanwil Kemenkumham Jatim Kawal Penguatan Regulasi Daerah Jember: Jamin Kualitas Perda dan Kepastian Hukum

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto berkomitmen mengawal Penguatan Regulasi Daerah Jember melalui pendampingan penyusunan naskah akademik, demi perda berkualitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.

hukum
{{caption}}
Perda Kekayaan Intelektual: Kanwil Kemenkumham Sulbar Lindungi Potensi Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat menegaskan Perda Kekayaan Intelektual esensial untuk melindungi potensi daerah dan mendorong ekonomi kreatif lokal.

ekonomi kreatif
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Babel Perkuat Kapasitas ASN Dukung Implementasi KUHP KUHAP 2026

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

asn
{{caption}}
Dorong Pengembangan Ekonomi wilayah, BBPPMT Yogyakarta Tingkatkan Kapasitas Transmigran Penggerak

Kepala BBPPMT Yogyakarta, Tunggak Santosa, menyampaikan program ini merupakan inovasi yang dilakukan untuk mendorong perkembangan kawasan transmigrasi.

balai pelatihan transmigrasi
{{caption}}
Mentrans Serahkan Ijazah Almarhum Wisudawan Patriot ITS, Abdul Rohid: Penghormatan Negara atas Dedikasi Tanpa Batas

Kementerian Transmigrasi menyerahkan ijazah almarhum Wisudawan Patriot ITS, Abdul Rohid, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi luar biasa dalam pengabdian. Simak kisah inspiratifnya.

abdul rohid
{{caption}}
Pemerintah Percepat Perbaikan Pendidikan di Daerah Transmigrasi, Renovasi 478 Sekolah dan 454 Toilet

Pemerintah sedang mempercepat upaya perbaikan pendidikan di kawasan transmigrasi dengan merenovasi 454 toilet dan 478 sekolah.

kementerian transmigrasi
{{caption}}
Program Transmigrasi Patriot 2026: Pendidikan dan Pengabdian 2,5 Tahun di Kawasan Strategis

Kementerian Transmigrasi akan segera membuka pendaftaran Program Transmigrasi Patriot 2026, mengajak generasi muda untuk tinggal dan berkontribusi selama 2,5 tahun di tiga kawasan transmigrasi prioritas Indonesia.

ekspedisi patriot
{{caption}}
Mentrans Petakan Potensi Ekonomi Transmigrasi, Dorong Produktivitas Wilayah dan Kesejahteraan

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memetakan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi guna meningkatkan produktivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

ekosistem ekonomi
{{caption}}
Revisi Undang-Undang Transmigrasi: Mentrans Inginkan Pendampingan Berkelanjutan

Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan Revisi Undang-Undang Transmigrasi untuk memastikan pendampingan transmigran tidak hanya lima tahun, melainkan berkelanjutan demi kesejahteraan.

indonesia