LIVE

Mentrans Tegaskan Pengembalian Hak Transmigran Jadi Solusi Berkeadilan

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

kepastian hukum
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat. (AntaraNews)

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa pengembalian hak tanah kepada transmigran adalah solusi berkeadilan. Langkah ini krusial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan negara bagi masyarakat yang terdampak sengketa lahan.

Menurut Mentrans, solusi yang paling permanen dan mendasar untuk menjawab polemik kepemilikan lahan adalah dengan mengembalikan hak-hak mereka. Pemerintah kini berupaya keras menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan, termasuk kasus sengketa lahan di Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi.

Persoalan di Gambut Jaya bermula dari surat keputusan pencadangan lahan transmigrasi pada tahun 1997, namun sebagian lahan tersebut kemudian masuk program redistribusi tanah reforma agraria pada tahun 2008. Perbedaan status lahan ini memicu masalah lanjutan, termasuk penjualan lahan ke perusahaan dan penguasaan lahan transmigran oleh pihak lain.

Penyelesaian Sengketa Lahan demi Kepastian Hukum

Kementerian Transmigrasi saat ini fokus mengupayakan penyelesaian persoalan lahan di kawasan Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Upaya ini bertujuan agar hak masyarakat dapat segera diberikan dan sengketa lahan terselesaikan secara tuntas.

Selain itu, kementerian ini juga aktif mengawal kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) yang dialami transmigran di Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pengembalian hak ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya.

Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa pengembalian hak adalah langkah paling mendasar untuk menjawab polemik kepemilikan lahan. Ini bertujuan melindungi masyarakat transmigran dari potensi perampasan hak dan memastikan kepemilikan lahan mereka.

Tantangan dan Hak Lahan Transmigran yang Belum Terpenuhi

Kementerian Transmigrasi menghadapi pekerjaan rumah besar terkait masih banyaknya transmigran yang belum menerima hak lahan usaha satu dan lahan usaha dua. Hak ini seharusnya sesuai dengan ketentuan awal program transmigrasi yang telah ditetapkan.

Dalam skema transmigrasi, setiap kepala keluarga (KK) seharusnya memperoleh lahan pekarangan serta lahan usaha terpisah. Lahan ini membutuhkan dukungan modal, sarana produksi, dan pendampingan agar dapat digarap secara optimal dan produktif.

Umumnya, transmigran menerima lahan garapan seluas satu hingga dua hektar per KK. Pembagiannya meliputi 0,5 hektare untuk lahan pekarangan termasuk rumah tinggal, 0,5 hektare untuk lahan usaha satu, dan 1 hektare untuk lahan usaha dua.

Mentrans menjelaskan bahwa lahan usaha satu dan dua tidak selalu berdekatan dengan rumah transmigran. Lokasinya bisa berada di tempat yang berbeda, menambah kompleksitas dalam pengelolaan dan kepemilikan lahan bagi para transmigran.

Transformasi Program Transmigrasi Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan

Mentrans menekankan pentingnya meninggalkan paradigma lama yang hanya memindahkan penduduk tanpa keberlanjutan program, karena hal itu memicu berbagai persoalan. Pendekatan baru kini difokuskan pada penciptaan pekerjaan dan kesejahteraan nyata bagi transmigran.

Program transmigrasi saat ini bertumpu pada revitalisasi kawasan, mencakup penyelesaian masalah lahan dan perbaikan infrastruktur dasar. Ini termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kepastian hukum melalui program Trans Tuntas.

Pemerintah juga mendorong transformasi transmigrasi dengan memastikan status lahan "clean and clear". Hal ini bertujuan agar lahan memiliki kepastian hukum sekaligus nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat penerima manfaat.

Transformasi juga menyasar penguatan sumber daya manusia melalui program Transmigrasi Patriot dan Ekspedisi Patriot. Program ini didistribusikan ke berbagai kawasan transmigrasi secara terarah untuk mendukung ekosistem ekonomi baru yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prediksi Portugal vs Kroasia: Pertaruhan Terakhir Cristiano Ronaldo dan Luka Modric

{{caption}}
Rusa TMP Kalibata Kabur, Berkeliaran di Jalanan

{{caption}}
Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di HUT Bhayangkara ke-80

{{caption}}
Tak Hanya Penyekapan, Taufik Hidayat Terjerat Kasus Kejahatan Lain

{{caption}}
Separuh Jalan Kuansing Rusak, Bupati Malah Terima Suap Mobil Mewah

{{caption}}
Hoaks Seputar Prabowo Subianto Beredar di Media Sosial, Simak Faktanya

Topik Terkait
{{caption}}
Menteri Transmigrasi Tegaskan: Persoalan Ini Bukan Sekadar Urusan Status Sertifikat

Kepastian tersebut mengemuka dalam Rapat Gelar Perkara Akhir yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman
{{caption}}
Penyelesaian SHM Transmigran Kalsel: Kementerian Transmigrasi Pastikan Hak Masyarakat Dipulihkan

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

pemerintah
{{caption}}
Mentrans Duga Maladministrasi Pembatalan SHM Transmigran Kalsel, Hak Warga Segera Dikembalikan

Menteri Transmigrasi (Mentrans) menduga maladministrasi di balik pembatalan SHM transmigran di Kotabaru, Kalsel, dan memastikan hak warga akan dikembalikan melalui eksekusi administratif dan mediasi.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Mentrans Dorong Kontrak Ulang untuk Perjelas Hak Transmigran dan Cegah Sengketa Lahan

Menteri Transmigrasi menekankan pentingnya Kontrak Ulang Transmigran untuk memperjelas hak dan kewajiban, mencegah sengketa lahan, serta memastikan kepastian hukum bagi peserta program transmigrasi. Mengapa ini krusial?

Kontrak Ulang Transmigran
{{caption}}
Mentrans Perkuat Transformasi Transmigran Lewat Pendampingan Intensif dan Riset Potensi Lokal

Kementerian Transmigrasi memperkuat Transformasi Transmigran melalui pendampingan intensif, riset potensi lokal, dan peningkatan produktivitas, guna mendorong ekonomi di kawasan transmigrasi.

Transformasi Transmigran
{{caption}}
Fakta Mengejutkan: 6.000 Bidang Tanah Sudah Bersertifikat, Mentrans Genjot Percepatan Sertifikasi Lahan Transmigrasi Atasi Konflik Agraria

Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi terus menggenjot percepatan sertifikasi lahan transmigrasi. Upaya ini penting untuk menuntaskan konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi warga.

Kepastian Hukum
{{caption}}
Fakta Unik Transmigrasi: Lahirkan 1.567 Desa, Kini Transformasi Transmigrasi Fokus SDM Unggul dan Pemerataan Pembangunan

Menteri Transmigrasi tegaskan Transformasi Transmigrasi melalui distribusi SDM unggul. Program transmigrasi patriot dan beasiswa S2 akan menjawab persepsi lama dan mempercepat pemerataan ekonomi. Simak!

Transformasi Transmigrasi
{{caption}}
Setelah Puluhan Tahun Menanti, Mentrans Berkomitmen Penuhi Hak SHM Transmigran di Selaparang Lombok Timur

Menteri Transmigrasi (Mentrans) berjanji akan membantu 200 KK warga transmigran di Selaparang, Lombok Timur, mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM Transmigran) atas lahan mereka. Mengapa kepastian hukum ini sangat penting bagi mereka?

Sertipikat Hak Milik
{{caption}}
Menteri Iftitah Usul ke Pemda Batam Setop Sementara Investasi di Rempang

ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media terkait beberapa wilayah yang masih bermasalah seperti Rempang.

Rempang
{{caption}}
Wamen ATR Janji Percepat Penerbitan Hak Pengelolaan Lahan untuk Transmigran

Hal itu merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penuh percepatan program transmigrasi nasional.

Warga Transmigran
{{caption}}
AHY Serahkan 1.120 Sertifikat Tanah untuk Transmigran di Sukabumi

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program unggulan Kementerian Transmigrasi bertajuk Transmigrasi Tuntas.

Menko AHY
{{caption}}
Pengamat: Pembenahan Pasar Modal Kunci Pembangunan Nasional, Perkuat Kepercayaan Investor

Pengamat hukum dan pembangunan menyoroti pentingnya pembenahan pasar modal sebagai agenda pembangunan nasional. Indonesia berpeluang besar menarik modal global, namun transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan investor.

bursa efek indonesia
{{caption}}
Kemenkum NTT Perkuat Kualitas Regulasi Daerah di Nagekeo untuk Kepastian Hukum

Kanwil Kemenkum NTT tingkatkan kualitas regulasi daerah di Kabupaten Nagekeo melalui harmonisasi Ranperda dan Ranperbup, memastikan produk hukum selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.

harmonisasi hukum
{{caption}}
KUHP Baru Jadi Senjata Ampuh Berantas Mafia Tanah, Bamsoet Ungkap Strategi Penegakan Hukum

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

bambang soesatyo
{{caption}}
Pakar Hukum Ingatkan Asas Non-Retroaktif dalam Sengketa Status Dosen UPNVJ

Polemik terkait perubahan status dosen non-ASN di UPNVJ memicu perdebatan hukum, dengan pakar mengingatkan asas non-retroaktif yang menegaskan kekuatan hukum SK lama.

asas non retroaktif
{{caption}}
Pemkab OKU Gandeng Kejari dan BPN untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri dan BPN setempat demi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, memastikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan.

aset umat
{{caption}}
Pakar Unsoed: Prinsip Resiprokal Perkuat Sistem Merit Polri, Jamin Kompetensi Jabatan

Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.

asn
{{caption}}
Mentrans Dorong Hunian Vertikal di Kawasan Transmigrasi, Solusi Lahan Terbatas

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengusulkan hunian vertikal di kawasan transmigrasi sebagai solusi inovatif mengatasi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah, sekaligus meningkatkan kualitas hunian transmigran.

apartemen
{{caption}}
Transmigrasi Patriot Tarik Minat Kampus Dunia, Ribuan Sarjana Siap Bangun Negeri

Program Transmigrasi Patriot dari Kementerian Transmigrasi sukses menarik ribuan sarjana, termasuk dari kampus-kampus global, untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan pengabdian masyarakat.

ekonomi kreatif
{{caption}}
Mendorong Pariwisata Labuan Bajo, Kementerian Transmigrasi Ajak Investor Kembangkan Sekolah Vokasi

Kementerian Transmigrasi aktif mengajak investor untuk mengembangkan sekolah vokasi di Labuan Bajo, guna meningkatkan kualitas SDM lokal dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

bahasa mandarin
{{caption}}
Pemkab Sorong Selatan Usulkan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Kesejahteraan Warga

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Pemkab Sorsel) mengusulkan program revitalisasi kawasan transmigrasi kepada Kementerian Transmigrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

faujia helga tampubolon
{{caption}}
Mentrans Pastikan Keterwakilan Anak Transmigran dalam TEP 2026: Prioritas Seleksi di Kampus Mitra

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan komitmennya untuk memastikan keterwakilan anak transmigran dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026, dengan memberikan prioritas seleksi.

kampus mitra
{{caption}}
Kementerian Transmigrasi Siap Tingkatkan Produktivitas Petani Karet Nasional

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu petani karet meningkatkan produktivitas dan pendapatan, khususnya bagi warga transmigrasi, melalui kolaborasi lintas kementerian.

ekonomi regional