Mentrans Dorong Kontrak Ulang untuk Perjelas Hak Transmigran dan Cegah Sengketa Lahan

Menteri Transmigrasi menekankan pentingnya Kontrak Ulang Transmigran untuk memperjelas hak dan kewajiban, mencegah sengketa lahan, serta memastikan kepastian hukum bagi peserta program transmigrasi. Mengapa ini krusial?

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, baru-baru ini menyoroti urgensi untuk melakukan kontrak ulang bagi para transmigran di Indonesia. Penekanan ini muncul setelah terungkapnya banyak penempatan transmigran yang sebelumnya tidak dilengkapi dengan dokumen legal yang jelas. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan lahan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mentrans Iftitah di sela-sela acara penyerahan 402 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan setiap transmigran memiliki dasar hukum yang kuat atas lahan yang mereka tempati. Hal ini juga diharapkan dapat mencegah berbagai permasalahan di kemudian hari.

Kontrak ulang ini bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban transmigran secara tertulis, termasuk besaran lahan yang dijanjikan. Baik itu satu hektare, dua hektare, atau hanya lahan permukiman sesuai kondisi wilayah. Ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh peserta program transmigrasi.

Pentingnya Dokumen Legal untuk Kepastian Hak Transmigran

Menteri Iftitah menjelaskan bahwa kontrak ulang sangat dibutuhkan karena selama ini banyak penempatan transmigran tidak disertai perjanjian tertulis yang memadai. "Yang dimaksud dengan kontrak ulang itu, saya mencoba mencari tahu apakah ketika penempatan itu ada perjanjiannya atau tidak. Ternyata belum ada dokumennya," ungkap Mentrans Iftitah.

Beliau menambahkan, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, dokumen legal ini harus ada. "Kenapa demikian? Supaya jelas hak dan kewajibannya," tegasnya. Kejelasan ini menjadi fondasi penting agar hak-hak transmigran tidak terabaikan dan kewajiban mereka dapat dipenuhi secara proporsional. Dokumen ini juga akan menjadi bukti kuat bagi Kontrak Ulang Transmigran.

Dokumen legal tersebut diharapkan menjadi pegangan kuat bagi transmigran ketika menghadapi berbagai persoalan. Misalnya, sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan, atau masalah batas lahan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, transmigran memiliki landasan untuk menuntut haknya secara sah dan terhindar dari kerugian.

Mentrans juga menyoroti bagaimana beberapa wilayah kini mengalami penyempitan lahan akibat okupasi perusahaan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU). Situasi ini seringkali membuat masyarakat transmigran kehilangan ruang untuk pengembangan usaha produktif. Oleh karena itu, Kontrak Ulang Transmigran sangat esensial.

Solusi Kompensasi dan Pola Transmigrasi Tematik

"Nah itulah yang harus jelas di situ, sehingga nanti ketika terjadi konflik, tumpang tindih, dan sebagainya, itulah dasar para transmigran untuk menuntut haknya," ujar Mentrans Iftitah. Beliau melanjutkan, "Ketika kami ditempatkan bukan dijanjikan, tapi ditulis secara legal standing berapa jumlahnya yang ditulis." Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum melalui Kontrak Ulang Transmigran.

Dalam kondisi di mana lahan transmigran menyempit atau tidak lagi tersedia untuk pengembangan, kontrak ulang bisa menjadi solusi. Solusi ini dapat berupa pola kompensasi lain, seperti bantuan peternakan. Dengan demikian, transmigran tetap mendapatkan peluang usaha yang membantu keberlanjutan ekonomi keluarganya, meskipun tanpa penambahan lahan.

"Pada saat mau dikembangkan, (tetapi) masyarakat transmigran sudah tidak punya lagi sisa lahan. Nah itu yang mungkin perlu dikontrak ulang apakah diganti dengan bantuan peternakan," kata Mentrans. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam memastikan kesejahteraan transmigran.

Lebih lanjut, Mentrans menegaskan bahwa esensi transmigrasi bukan sekadar pemberian lahan usaha, tetapi penciptaan lapangan kerja yang memberi kepastian penghidupan layak. Beliau mencontohkan skema tematik nelayan sebagai alternatif yang efektif. Skema ini tidak memerlukan lahan luas, namun peserta memperoleh akses pekerjaan melalui dukungan kapal dan fasilitas pendukung lainnya.

"Sebetulnya tidak selalu demikian. Contoh misalkan untuk transmigrasi dengan pola tematik nelayan, itu kan lebih bagus dibandingkan dengan diberikan lahan usaha. Dia diberikan lapangan kerja dengan bantuan kapal nelayan misalkan," ucap Mentrans. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap setiap transmigran memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu berkembang sesuai potensi lokal yang tersedia di masing-masing wilayah. Ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat Hak Transmigran.

Sumber: AntaraNews