Menteri Transmigrasi Dorong Revisi UU Transmigrasi: Langkah Strategis Wujudkan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memetakan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi guna meningkatkan produktivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan Revisi Undang-Undang Transmigrasi untuk memastikan pendampingan transmigran tidak hanya lima tahun, melainkan berkelanjutan demi kesejahteraan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan transformasi transmigrasi sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, merata, dan be

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memperkuat mandat Trans Patriot untuk menghasilkan studi kelayakan siap tawar bagi investor, membuka peluang investasi baru di kawasan transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi meluncurkan tiga pilot project transmigrasi baru tahun depan. Inisiatif ini memperkuat kawasan transmigrasi dengan pendampingan modern dan potensi lokal berkelanjutan, menjanjikan pusat ekonomi baru.

Menteri Transmigrasi menekankan pentingnya Kontrak Ulang Transmigran untuk memperjelas hak dan kewajiban, mencegah sengketa lahan, serta memastikan kepastian hukum bagi peserta program transmigrasi. Mengapa ini krusial?

Kementerian Transmigrasi memperkuat Transformasi Transmigran melalui pendampingan intensif, riset potensi lokal, dan peningkatan produktivitas, guna mendorong ekonomi di kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi dorong Revisi UU Transmigrasi 2009 untuk ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Perubahan krusial di Pasal 32 (4) (a) akan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Apa dampaknya?

Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah merevitalisasi kawasan transmigrasi sebagai strategi pemerataan ekonomi. Revitalisasi Transmigrasi AHY diharapkan tingkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara genjot potensi **ekonomi digital Lombok Timur** melalui perbaikan infrastruktur dan pengembangan wisata, akankah jadi 'emas baru'?

Menteri Transmigrasi tegaskan Transformasi Transmigrasi melalui distribusi SDM unggul. Program transmigrasi patriot dan beasiswa S2 akan menjawab persepsi lama dan mempercepat pemerataan ekonomi. Simak!

Menteri Iftitah mengatakan, bahwa ada satu hal yang berubah pola transmigrasi yang lama di masa orde baru.

Kementerian Keuangan melalui DJPb melaporkan realisasi penyaluran TKD Papua Barat Daya mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, memicu pertanyaan tentang percepatan distribusi dana.

Kodim 1705/Nabire terus menggalakkan Program Manunggal Air TNI untuk memastikan ketersediaan air bersih di wilayah sulit, seperti Kampung Topo, Papua Tengah, demi kesejahteraan masyarakat.

Kota Bogor menorehkan prestasi gemilang dengan masuk tiga besar daerah terbaik dalam pengelolaan Pembiayaan Kreatif versi Kemendagri, membuktikan inovasi pendanaan pembangunan tanpa hanya bergantung PAD.

Pemprov Bengkulu dan TNI Korem 041 Gamas perkuat Ketahanan Ekonomi Bengkulu. Kerja sama ini fokus percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui gotong royong.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemutihan Pajak Kendaraan Lampung yang berlaku hingga 31 Agustus 2026, tawarkan keringanan PKB dan BBNKB.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan Pertanian Kutai Timur dalam arti luas menjadi bagian penting transformasi ekonomi untuk menggeser dominasi sektor pertambangan di daerah tersebut.

Kodim Nabire mengambil peran aktif dalam pembangunan tujuh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Nabire, Papua Tengah, sebuah inisiatif vital untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa yang ditargetkan rampung bertahap hingga Agustus 2026.

Inisiatif penanaman 27 ribu pohon serentak di Indonesia bukan sekadar upaya penghijauan, melainkan wujud nyata Pemberdayaan Lingkungan yang menopang kesejahteraan dan masa depan masyarakat.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menegaskan pentingnya implementasi keadilan di Papua secara merata. Ia meminta kepala daerah memastikan pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil, membangkitkan rasa penasaran.

Bupati OKU Teddy Meilwansyah mengajak masyarakat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui Baznas. Penyaluran ZIS Baznas OKU ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga dan membangun daerah secara transparan.

Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong kepala desa untuk proaktif melaporkan kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya, sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan Peran Gereja dalam Pembangunan Sulut sangat vital. Gereja menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, membangun karakter, dan mendukung kemajuan daerah.