LIVE

Revisi Undang-Undang Transmigrasi: Mentrans Inginkan Pendampingan Berkelanjutan

Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan Revisi Undang-Undang Transmigrasi untuk memastikan pendampingan transmigran tidak hanya lima tahun, melainkan berkelanjutan demi kesejahteraan.

indonesia
Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan Revisi UU Transmigrasi untuk memperpanjang pendampingan transmigran, mengatasi batasan waktu lima tahun dan memastikan keberlanjutan program demi kesejahteraan.
Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan Revisi UU Transmigrasi untuk memperpanjang pendampingan transmigran, mengatasi batasan waktu lima tahun dan memastikan keberlanjutan program demi kesejahteraan. (AntaraNews)

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengumumkan rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Revisi ini bertujuan memperpanjang masa pendampingan transmigran yang saat ini hanya dibatasi lima tahun. Pengumuman ini disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta pada Rabu, 11 Februari.

Pembatasan waktu pendampingan tersebut dianggap tidak relevan dengan kebutuhan transmigran di lapangan. Masyarakat memandang status transmigran sebagai berkelanjutan, sehingga membutuhkan dukungan jangka panjang. Kementerian Transmigrasi ingin menunaikan tanggung jawab moral tanpa batasan waktu.

Naskah akademik untuk revisi UU ini sedang disusun sebagai dasar pengajuan perubahan regulasi kepada DPR. Diharapkan, kebijakan baru ini akan memiliki landasan hukum yang kuat dan terarah. Revisi ini juga diharapkan memperkuat perhatian negara terhadap masyarakat transmigran.

Pentingnya Pendampingan Berkelanjutan bagi Transmigran

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyoroti bahwa ketentuan UU saat ini membatasi kewenangan kementerian hanya lima tahun sejak penempatan transmigran. Hal ini menyebabkan banyak kebutuhan lanjutan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal. Perspektif masyarakat yang menganggap status transmigran berkelanjutan berbeda dengan aturan yang ada.

Iftitah menegaskan bahwa kementeriannya memiliki keinginan kuat untuk menunaikan tanggung jawab moral terhadap para transmigran. Pendampingan, pemberdayaan, dan penyelesaian persoalan diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan tanpa dibatasi waktu. Ini penting untuk memastikan kesejahteraan transmigran.

Meskipun setelah lima tahun tanggung jawab lanjutan beralih ke pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap ingin terlibat aktif. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi. Kementerian Transmigrasi tidak ingin transmigran merasa ditinggalkan setelah periode awal.

Proses Revisi dan Dukungan Legislatif

Penyusunan naskah akademik Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian sedang dalam tahap pengerjaan. Naskah akademik ini akan menjadi dasar kuat untuk pengajuan perubahan regulasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbarui kerangka hukum.

Iftitah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Menteri Hukum terkait rencana revisi ini. Dukungan penuh telah didapatkan agar Revisi Undang-Undang Transmigrasi dapat diprioritaskan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Targetnya adalah akhir tahun ini.

Keberadaan kembali Kementerian Transmigrasi menjadi momentum penting untuk memperkuat perhatian negara. Revisi UU ini diharapkan dapat memperjelas peran kementerian dalam jangka panjang. Tujuannya adalah mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi secara berkesinambungan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
BGN Bicara Nasib Motor Listrik yang Disegel Kejagung

{{caption}}
BGN Bakal Coret Warga Mampu dari Penerima MBG

{{caption}}
Davina Karamoy Akui Terima Uang Saku dari Hanania Travel

{{caption}}
Perjuangan Safari Wukuf, Saat Petugas Haji Menjadi Anak bagi Para Lansia

{{caption}}
Bertemu OJK dan Direksi BEI, Dasco Minta Benahi Pasar Modal

{{caption}}
Wamendagri Ingatkan Daerah Bersinergi Hadapi El Nino

Topik Terkait
{{caption}}
Mentrans Pastikan Peningkatan Rumah Transmigrasi ke Tipe 45 Demi Kenyamanan Keluarga

Menteri Transmigrasi berkomitmen pada Peningkatan Rumah Transmigrasi dari tipe 36 ke 45 mulai tahun depan, memastikan hunian lebih layak dan nyaman bagi keluarga transmigran.

Peningkatan Rumah Transmigrasi
{{caption}}
Mentrans Dorong Kontrak Ulang untuk Perjelas Hak Transmigran dan Cegah Sengketa Lahan

Menteri Transmigrasi menekankan pentingnya Kontrak Ulang Transmigran untuk memperjelas hak dan kewajiban, mencegah sengketa lahan, serta memastikan kepastian hukum bagi peserta program transmigrasi. Mengapa ini krusial?

Kontrak Ulang Transmigran
{{caption}}
Tahukah Anda? Anggaran Transmigrasi 2025 Capai Rp300 Miliar untuk Kembangkan Kawasan

Kementerian Transmigrasi siapkan Anggaran Transmigrasi 2025 lebih dari Rp300 miliar! Dana jumbo ini siap menggerakkan pembangunan di kawasan transmigrasi dan menciptakan ekosistem hidup yang lebih kuat. Simak detailnya!

Pembangunan Daerah
{{caption}}
Tahukah Anda? Revisi UU Transmigrasi Dorong Ekonomi Inklusif, Menteri Ungkap Perubahan Penting

Menteri Transmigrasi dorong Revisi UU Transmigrasi 2009 untuk ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Perubahan krusial di Pasal 32 (4) (a) akan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Apa dampaknya?

Indonesia
{{caption}}
Wow, Kementrans Alokasikan Lebih dari Rp300 Miliar untuk Anggaran Pengembangan Transmigrasi 2025!

Kementerian Transmigrasi mengalokasikan Anggaran Pengembangan Transmigrasi sebesar Rp300 miliar lebih di 2025. Apa saja fokus programnya untuk ekosistem transmigran?

infrastruktur
{{caption}}
Menteri Transmigrasi Dorong Revisi UU Transmigrasi: Langkah Strategis Wujudkan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendesak Revisi UU Transmigrasi 2009 demi ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pembangunan Daerah
{{caption}}
Tahukah Anda? Pagu Anggaran Kementrans 2026 Capai Rp1,9 Triliun, Ini Rinciannya!

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengumumkan Pagu Anggaran Kementrans 2026 sebesar Rp1,9 triliun. Angka fantastis ini akan dialokasikan untuk apa saja?

Kementrans
{{caption}}
Setelah Puluhan Tahun Menanti, Mentrans Berkomitmen Penuhi Hak SHM Transmigran di Selaparang Lombok Timur

Menteri Transmigrasi (Mentrans) berjanji akan membantu 200 KK warga transmigran di Selaparang, Lombok Timur, mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM Transmigran) atas lahan mereka. Mengapa kepastian hukum ini sangat penting bagi mereka?

Sertipikat Hak Milik
{{caption}}
Trivia Anggaran Kementrans: Kementrans Usulkan Rp1,9 Triliun untuk Lanjutkan Trans Patriot, Sempat Kembalikan Rp777 Miliar!

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajukan anggaran Rp1,9 triliun untuk program Trans Patriot di RAPBN 2026. Menariknya, Kementrans sempat mengembalikan Rp777 miliar dari anggaran sebelumnya. Mengapa demikian?

Kementrans Anggaran
{{caption}}
Menteri Iftitah: Pola Penempatan Transmigrasi Berubah, Harus Lewat Permintaan Pemda

Menteri Iftitah mengatakan, bahwa ada satu hal yang berubah pola transmigrasi yang lama di masa orde baru.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman
{{caption}}
Samira Travel Pecahkan Rekor Dunia, Bukti Kepercayaan Jamaah Jadi Fondasi Utama

Samira Travel berhasil pecahkan rekor dunia Guinness World Records. Pencapaian ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan jamaah dalam perjalanan spiritual umrah dan haji.

haji
{{caption}}
Komdigi Soroti Dominasi Generasi Muda di Ruang Digital, Literasi Digital Jadi Kunci

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa generasi muda mendominasi pengguna internet di Indonesia, menekankan pentingnya peningkatan literasi digital untuk melindungi mereka dari kejahatan siber dan konten negatif.

digitalisasi
{{caption}}
Kementerian Lingkungan Hidup Gandeng Organisasi Lintas Agama Perkuat Pertobatan Ekologis

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berkolaborasi dengan organisasi lintas agama untuk memperkuat gerakan moral Pertobatan Ekologis dalam menghadapi krisis lingkungan.

din syamsuddin
{{caption}}
Kemenekraf Perkuat Gerakan Wisata Bersih untuk Pariwisata Berkelanjutan Indonesia

Kemenekraf terus memperkuat Gerakan Wisata Bersih di seluruh destinasi Indonesia, upaya ini bertujuan memajukan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan serta lingkungan.

destinasi wisata
{{caption}}
Prakiraan Cuaca BMKG: Mayoritas Wilayah Indonesia Berawan hingga Hujan pada Minggu Ini

BMKG merilis prakiraan cuaca terbaru untuk Minggu ini, dengan mayoritas wilayah Indonesia diprediksi berawan hingga hujan. Simak potensi cuaca ekstrem dan kondisi di kota-kota besar.

berawan
{{caption}}
Sertifikasi RSPO Perkuat Akses Pasar dan Kesejahteraan Petani Sawit Swadaya

Sertifikasi RSPO bukan hanya standar, melainkan kunci bagi petani sawit swadaya untuk menembus pasar global, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan praktik berkelanjutan.

akses pasar
{{caption}}
Pemkab Aceh Barat Mulai Pembangunan Rumah Dhuafa, Libatkan Forum Tokoh Peduli

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggandeng Forum Tokoh Peduli Aceh Barat (FTPAB) memulai pembangunan rumah dhuafa bagi warga miskin, mengatasi kebutuhan mendesak akan hunian layak.

aceh barat
{{caption}}
Pemprov Papua Selatan Ajak Kaum Perempuan Wujudkan Daerah Cerdas dan Mandiri

Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak kaum perempuan, termasuk Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS), aktif berkontribusi mewujudkan daerah cerdas, mandiri, dan sejahtera. Peran perempuan Papua Selatan menjadi kunci pembangunan daerah ini.

iwss
{{caption}}
PLN Lampung Sukses Tuntaskan Program BPBL 2025, Sentuh 10.830 Rumah Tangga

PLN Lampung berhasil menuntaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025 untuk 10.830 rumah tangga di Lampung, wujudkan akses energi merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

akses energi
{{caption}}
Sinergi Pemprov Malut dan BPJS Kesehatan Perkuat Perlindungan JKN Merata

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan BPJS Kesehatan memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memastikan perlindungan kesehatan merata bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.

bpjs kesehatan ternate
{{caption}}
Muhammadiyah Dorong Transformasi Layanan Sosial Berbasis Komunitas, Perkuat Kesejahteraan Masyarakat

Muhammadiyah gagas transformasi layanan sosial dari panti asuhan ke komunitas, perkuat kesejahteraan masyarakat dengan model Pusat Solidaritas Kesejahteraan Masyarakat (PSKM).

berbasis komunitas
{{caption}}
Bantuan Bank Jatim Banyuwangi Perkuat Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

Bank Jatim salurkan bantuan mobil pelayanan keliling dan rehabilitasi RTLH untuk Pemkab Banyuwangi. Simak bagaimana Bantuan Bank Jatim Banyuwangi ini tingkatkan akses layanan publik hingga ke pelosok dan wujudkan pembangunan inklusif.

adminduk