Tahukah Anda? Sistem Pembayaran Nasional Indonesia Kini Mandiri, Tak Lagi Bergantung Visa-Mastercard!

Transformasi digital sektor keuangan Indonesia berhasil membangun Sistem Pembayaran Nasional yang mandiri, mengurangi ketergantungan pada jaringan global seperti Visa dan Mastercard. Simak detailnya!

Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan keberhasilan pembangunan sistem pembayaran nasional yang mandiri. Pencapaian ini secara signifikan mengurangi ketergantungan negara pada jaringan pembayaran global seperti Visa dan Mastercard. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmojo, yang akrab disapa Tiko.

Menurut Tiko, kemandirian ini terwujud melalui implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan BI-Fast. Inisiatif ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia kini memiliki ketahanan digital yang lebih kuat. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan kedaulatan ekonomi digital Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Tiko dalam acara Digital Resilience Summit 2025 yang diselenggarakan di Gedung Peruri, Jakarta, pada hari Rabu. Pembangunan ekosistem pembayaran ini merupakan upaya kolaboratif antara Kementerian BUMN, Bank Indonesia, dan seluruh sektor perbankan di tanah air. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang aman dan efisien bagi masyarakat Indonesia.

Kemandirian Sistem Pembayaran Nasional

Indonesia secara bertahap mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran asing dengan membangun infrastruktur sendiri. Kartika Wirjoatmojo menegaskan bahwa keputusan untuk membangun GPN, QRIS, dan BI-Fast adalah langkah strategis. Ini dilakukan untuk memastikan sistem pembayaran dalam negeri dapat beroperasi secara mandiri dan aman.

Kementerian BUMN, bersama Bank Indonesia dan sektor perbankan nasional, telah membangun ekosistem pembayaran dari nol. Proses ini mencakup pengembangan infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, integrasi API, hingga aspek keamanannya. Dengan demikian, sistem pembayaran nasional kini memiliki fondasi yang kokoh dan terintegrasi.

“Kami memutuskan bahwa kami harus secara bertahap mengurangi ketergantungan kami pada Visa dan Mastercard dengan membangun GPN, QRIS, dan BI-Fast,” ujar Tiko. Keberadaan sistem ini membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jaringan pembayaran asing. Hal ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan global.

“Sekarang kita bisa melihat bahwa sistem pembayaran Indonesia cukup mandiri, tidak bergantung pada sistem pembayaran asing, dan keamanannya juga kuat,” tambahnya. Kemandirian ini memberikan kontrol lebih besar kepada negara atas data transaksi dan aliran dana. Ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan domestik.

Fokus pada Keamanan dan Tata Kelola Data

Pengembangan infrastruktur digital dalam sistem pembayaran nasional tidak hanya berfokus pada kemandirian, tetapi juga pada aspek keamanan. Tiko menekankan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur digital harus terstruktur dan memprioritaskan keamanan. Ini termasuk penggunaan enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan tata kelola aplikasi terintegrasi.

Langkah-langkah keamanan ini diyakini dapat meminimalkan risiko serangan siber seperti peretasan dan phishing. Perlindungan data menjadi krusial dalam era digital. Oleh karena itu, investasi pada teknologi keamanan canggih adalah prioritas utama. Ini untuk melindungi data sensitif pengguna dan transaksi keuangan.

Selain itu, isu perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius. Tiko menyoroti bahwa kasus kebocoran data harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola data. Hal ini harus sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku di Indonesia. Penerapan UU PDP secara efektif adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.

“Kami, bersama dengan pemerintah, pelaku sektor swasta, dan lembaga pemerintah, memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap perlindungan data harus beroperasi secara efektif, termasuk melalui persetujuan digital dan langkah-langkah lainnya,” kata Tiko. Komitmen ini menunjukkan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.

Sumber: AntaraNews