LIVE

Tahukah Anda? Kemenkum Sulteng Perluas Akses Layanan Hukum, Permudah Urus PT Perorangan di Daerah

Kemenkum Sulteng terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, termasuk kemudahan pendaftaran PT perorangan dan penerbitan Apostille, melalui Agensi Layanan AHU.

kemenkum sulteng
Kemenkum Sulteng terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, termasuk kemudahan pendaftaran PT perorangan dan penerbitan Apostille, melalui Agensi Layanan AHU.
Kemenkum Sulteng terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat, termasuk kemudahan pendaftaran PT perorangan dan penerbitan Apostille, melalui Agensi Layanan AHU. (AntaraNews)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengambil langkah progresif dalam memperluas jangkauan layanan hukum. Inisiatif ini bertujuan mendekatkan layanan esensial kepada masyarakat di berbagai daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan Agensi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dikenal dengan program "Satu NUSA AHU". Program ini dirancang untuk menyederhanakan proses hukum bagi warga.

Fokus utama adalah mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pendaftaran perseroan terbatas (PT) perorangan dan penerbitan Apostille. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan signifikan bagi pelaku usaha dan individu.

Kolaborasi Strategis untuk Jangkauan Layanan Hukum Lebih Luas

Kemenkum Sulteng secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan perluasan akses layanan hukum. Salah satu contoh nyata adalah kolaborasi yang terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sulteng, Ili Rusliadi, menjelaskan, "Satu NUSA AHU bertujuan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan hukum, termasuk layanan pendaftaran perseroan terbatas (PT) perorangan dan penerbitan Apostille." Inisiatif ini memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya langkah ini. Ia menyatakan bahwa "Pembentukan Agensi Layanan AHU di Sigi akan menjadi terobosan penting dalam memperluas akses layanan hukum." Kolaborasi ini menjadi kunci utama.

Inisiatif ini sejalan dengan misi Kementerian Hukum dan HAM untuk menghadirkan layanan hukum yang modern, transparan, dan mudah diakses. Kemenkum Sulteng berkomitmen penuh mendampingi pemerintah daerah dalam proses pembentukan agensi.

Mempermudah PT Perorangan dan Mendukung Ekonomi Lokal

Program Satu NUSA AHU membawa kemudahan signifikan bagi masyarakat. Dengan adanya program ini, proses pengurusan PT perorangan maupun Apostille menjadi lebih cepat, sederhana, dan pasti.

Masyarakat tidak perlu lagi menghadapi birokrasi yang rumit dalam mengurus dokumen penting tersebut. Kemudahan ini menjadi salah satu pilar utama dalam upaya peningkatan Akses Layanan Hukum Kemenkum Sulteng.

Selain itu, inisiatif ini juga sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah. Surat Edaran Nomor 39 Tahun 2025 mewajibkan seluruh kabupaten/kota membentuk Agensi Layanan AHU, menunjukkan komitmen daerah.

Keberadaan Agensi Layanan AHU diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan melalui kemudahan pendirian badan usaha serta peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Sigi.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah untuk Layanan Hukum Inklusif

Pemerintah Kabupaten Sigi menyambut baik program perluasan akses layanan hukum ini. Bupati Sigi, Moh. Rizal Intjenae, menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk mendukung realisasi pembentukan Agensi Layanan AHU.

“Pemerintah Kabupaten Sigi tentu menyambut positif program ini. Kami berharap keberadaan Agensi Layanan AHU dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di daerah,” ujar Bupati Intjenae.

Dukungan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih baik. Komitmen bersama ini krusial untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara luas.

Sosialisasi agensi tersebut juga akan menjadi fokus agar masyarakat benar-benar memahami dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dengan demikian, tujuan utama perluasan Akses Layanan Hukum Kemenkum Sulteng dapat tercapai optimal.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
Kemenkum Sulut dan Pemkab Minahasa Selatan Bersinergi Tingkatkan Legalitas UMKM, Dorong Ekonomi Lokal

Kemenkum Sulut bersama Pemkab Minahasa Selatan gencar mendorong peningkatan legalitas UMKM. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah dan membuka akses permodalan lebih luas bagi pelaku usaha.

Legalitas UMKM
{{caption}}
Kemenkum Sulbar dan Rumah BUMN Bersinergi Dorong Peningkatan Kualitas UMKM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kemenkum Sulbar) bersama Rumah BUMN Kabupaten Mamuju berkolaborasi strategis untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui dukungan legalitas usaha dan pendampingan berkelanjutan, demi memajukan perekonomian dae

Kemenkum Sulbar
{{caption}}
Kemenkumham Sulut Dorong Legalitas UMKM Sulawesi Utara Melalui Sosialisasi Perseroan Perorangan

Kanwil Kemenkumham Sulut aktif mendorong legalitas UMKM Sulawesi Utara dengan mempermudah perizinan dan sosialisasi Perseroan Perorangan, demi kepastian hukum dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Legalitas UMKM
{{caption}}
Kemenkum Aceh Targetkan 1.541 Perseroan Perorangan UMK Berdiri Sepanjang 2026

Kemenkum Aceh menargetkan pendirian 1.541 Perseroan Perorangan UMK di provinsi tersebut sepanjang 2026. Hal ini untuk memperkuat legalitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemenkum Aceh
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Dorong UMK Naik Kelas Melalui Kemudahan Perseroan Perorangan

Kementerian Hukum Sulawesi Barat gencar mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperkuat legalitas usaha melalui skema Perseroan Perorangan, tujuannya agar UMK naik kelas.

Perseroan Perorangan
{{caption}}
Kemenkum NTT Dorong Transformasi Digital Layanan Perseroan Perorangan Melalui AHU Link

Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen mempercepat target kinerja nasional 2026 dengan mendorong transformasi digital layanan Perseroan Perorangan melalui platform AHU Link, demi kemudahan akses masyarakat.

Transformasi Digital
{{caption}}
Tembus Pelosok! Kemenkum Kalsel Perluas Layanan Bantuan Hukum di HSU, Ini Manfaatnya bagi Warga

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui penyerahan STR Posbankum. Simak bagaimana langkah ini akan membantu masyarakat mendapatkan akses.

Kalimantan selatan
{{caption}}
Layanan Administrasi Hukum Umum Kini Hadir di Seluruh MPP Jabotabek

Hanya perlu mendatangi MPP dan bisa dengan mudah mendapatkan layanan.

Administrasi Hukum Umum
{{caption}}
Menkum Agtas: Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU, Selaras dengan Komitmen Prabowo

Saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik.

Supratman Andi Agtas
{{caption}}
Kerja Sama Ditjenpas Sulteng, Bawaslu, dan Kemenkum Tingkatkan Kualitas Pembinaan WBP

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Ditjenpas Sulteng) menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) setempat untuk meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan

bawaslu sulteng
{{caption}}
Kemenkum Sulteng Perkuat Kualitas Layanan Posbankum di Tolitoli, Pastikan Akses Keadilan Merata

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah perkuat kualitas layanan Posbankum di Tolitoli, memastikan pelaporan akurat dan akses keadilan merata bagi masyarakat. Simak upaya peningkatan ini!

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Sulteng Resmikan Sentra KI, Perkuat Perlindungan Karya Akademik di Poltekkes Kemenkes Palu

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah meresmikan Sentra KI di Poltekkes Kemenkes Palu, sebuah langkah strategis memperkuat perlindungan karya akademik dan mendorong inovasi di lingkungan kampus.

desain industri
{{caption}}
Kemenkum Sulteng Perkuat Perlindungan Hukum Koperasi Merah Putih Melalui Merek Kolektif

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng) gencar mendorong pendaftaran merek kolektif untuk Koperasi Merah Putih, memastikan perlindungan hukum dan daya saing usaha di wilayah tersebut.

daya saing usaha
{{caption}}
Kemenkum Sulteng Kawal Ketat Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Dombu Sigi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kemenkum Sulteng) mengawal penuh proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Dombu Sigi, komoditas premium yang siap mendunia.

ekonomi kreatif
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Sulteng Gencarkan Edukasi Kekayaan Intelektual IKM untuk Lindungi Produk Lokal

Kanwil Kemenkum Sulteng aktif memberikan Edukasi Kekayaan Intelektual IKM kepada pelaku usaha, menekankan pentingnya perlindungan merek sebagai aset berharga. Apa saja manfaatnya?

aset berharga
{{caption}}
Kemenkum Maluku Perkuat Akses Bantuan Hukum Melalui OBH Unpatti untuk Masyarakat Rentan

Kantor Wilayah Kemenkum Maluku berkolaborasi dengan OBH Unpatti untuk **perkuat akses bantuan hukum** bagi masyarakat kurang mampu, memastikan layanan berkualitas dan merata di seluruh wilayah Maluku.

akses bantuan hukum
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Maluku Genjot Optimalisasi Posbankum untuk Akses Hukum Merata di Desa

Kanwil Kemenkumham Maluku terus mengoptimalkan peran pos bantuan hukum (posbankum) guna memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa, memastikan keadilan dapat dijangkau.

akses hukum desa
{{caption}}
Kemenkum NTT Dekatkan Layanan Kekayaan Intelektual di CFD Kupang

Dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026, Kemenkum NTT menggelar Mobile IP Clinic di CFD Kupang, mendekatkan layanan Kekayaan Intelektual dan hukum umum gratis bagi masyarakat.

administrasi hukum umum
{{caption}}
Kemenkum Sulut Perkuat Pembinaan Notaris di Minahasa Selatan Tingkatkan Layanan Hukum

Kemenkum Sulut perkuat pembinaan notaris di Minahasa Selatan, memastikan profesionalisme dan akuntabilitas untuk layanan hukum optimal kepada masyarakat.

hukum dan ham
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran Melalui Verifikasi Ketat

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

akuntabilitas
{{caption}}
Transformasi Layanan Hukum: Digitalisasi Pengawasan Notaris DIY Permudah Masyarakat dan Tingkatkan Efisiensi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY merintis inovasi SIEMON, sebuah sistem digital untuk pengawasan notaris, yang bertujuan mempermudah masyarakat mencari notaris terpercaya dan meningkatkan efisiensi pengawasan kenotariatan di DIY.

digitalisasi notaris