Stafsus Gubernur DKI Warning DPRD soal Raperda KTR: Jangan Abaikan Realitas Sosial Ekonomi

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo resmi menyepakati Perda Kawasan Tanpa Rokok Situbondo, bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok berbahaya di area publik demi kesehatan bersama.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan Perda KTR DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 menjadi upaya krusial untuk menekan angka perokok pemula di Ibu Kota. Aturan ini mencakup larangan display rokok dan iklan produk tembakau di media digital.

Anggota DPRD DKI Jakarta mengajak warga ibu kota untuk proaktif melaporkan Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Jakarta melalui aplikasi JAKI, menyusul temuan promosi rokok masif di dekat ruang publik dan instansi pendidikan.

Implementasi Perda KTR DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 perlu kehati-hatian. Pengamat dan pelaku UMKM khawatir aturan ini membebani ekonomi, butuh solusi seimbang.

Dicoretnya larangan ini sebagai bentuk akomodir aspirasi dari pedagang kaki lima, warung kelontong, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Pansus KTR, Farah Savira mengatakan pembahasan rampung dengan menghasilkan 27 pasal dan 9 bab.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku usaha terkait penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Bagaimana regulasi ini akan menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi daerah?

Dinkes DKI Jakarta masih terus membahas Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bersama Panitia Khusus atau Pansus DPRD.

Pengurus Koperasi Warteg Nusantara mendesak Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang Ranperda KTR DKI. Pasal-pasal kontroversial dinilai merugikan UMKM dan pedagang kecil.

'DPRD DKI Jakarta Anak Tirikan Pedagang Kecil Ibu Kota, Perda KTR Nihil Keadilan, Suara Pedagang Diabaikan.'

Pasalnya, aturan ini dinilai lebih ketat dan dapat membebani sektor yang tengah lesu, dengan 50 persen hotel dan restoran di Ibu Kota.

Aturan tersebut bakal difokuskan pada pengendalian aktivitas merokok di tempat-tempat tertentu, bukan pada pelarangan aktivitas usaha.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Zulhas menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah paling nyata yang dirasakan rakyat setiap hari.

Anggota DPRD Gorontalo Utara mendukung penuh pemanfaatan rumput laut lokal sebagai menu utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi para pelaku u

Menurutnya, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, menyayangkan kejadian yang mengakibatkan 7 siswa dan seorang guru mengalami luka-luka tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran.

Gubernur Gorontalo mengapresiasi Peran Muhammadiyah Gorontalo yang konsisten memajukan kesejahteraan rakyat melalui berbagai bidang. Simak lebih lanjut kiprahnya!

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda ternyata jago menyelam di laut lepas.