LIVE

Soal Revisi KUHAP, Akademisi Nilai Wajar Ada Pro Kontra

Meskipun KUHAP yang ada saat ini memiliki kekurangan, namun dinilai lebih baik dibandingkan dengan KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981.

kuhap
Diskusi publik yang digagas Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) bertema 'Berebut Kuasa Penyidikan, Membaca Hidden Goal di Balik RUU KUHAP' di Universitas Islam Jakarta (UIJ), Rabu (19/3/2025
Diskusi publik yang digagas Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) bertema 'Berebut Kuasa Penyidikan, Membaca Hidden Goal di Balik RUU KUHAP' di Universitas Islam Jakarta (UIJ), Rabu (19/3/2025 (© 2025 Liputan6.com)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedang dibahas oleh DPR. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta Erfandi mendukung pengesahan RUU KUHAP lantaran banyak pasal dalam RUU yang lebih baik dibandingkan dengan KUHAP yang ada sebelumnya.

"Terkait dengan RUU KUHAP, kita harus melihat dengan jernih dan melakukan perbaikan. Ini penting untuk memperbaiki sistem hukum kita, terutama dalam konteks hukum pidana, dan kami sepenuhnya mendukung agar segera disahkan," ungkap Erfandi dalam pernyataannya yang diterima, Kamis (20/3).

Dia juga menambahkan bahwa meskipun KUHAP yang sekarang memiliki kekurangan, tetap saja lebih baik dibandingkan dengan KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981.

"Oleh karena itu, saya dengan tegas menyatakan dukungan saya agar KUHAP ini segera disahkan," tegasnya.

Erfandi mengakui adanya pro dan kontra terkait RUU ini sebagai hal yang wajar. Misalnya, dalam draf yang dimilikinya, terdapat 334 pasal yang menunjukkan perbaikan, termasuk pada pasal 23.

Dia memberikan contoh, jika sebelumnya laporan mengenai kekerasan, seperti penempelengan di jalan raya, tidak mendapatkan perhatian yang memadai, kini dengan KUHAP yang baru, terdapat perubahan signifikan.

"Jika ada kasus kekerasan seksual yang menyebabkan korban hamil, aturan lama yang menganggap hubungan seksual yang dilakukan dengan suka sama suka tidak bisa dilaporkan, kini telah berubah. Dalam KUHAP yang baru, jika orang tua korban tidak menerima, hal tersebut dapat dilaporkan ke pihak berwajib," jelasnya.

Kekuatan Polisi Perlu Ditingkatkan

Di balik dorongannya untuk pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Erfandi menekankan pentingnya penguatan posisi polisi. Namun, ia menegaskan perlunya adanya batasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang terjadi pada KUHAP sebelumnya.

"Yang lama ini, yang 81. apa pembatasannya di pasal 23 sebagai batas, jadi wajib menerima laporan. Kalau ternyata korban atau pelapor tidak diterima oleh polisi atau penyidik, maka sebagai pelapor dalam jangka waktu 14 hari, penyidik bisa dilaporkan ke penyidik di atasnya atau pengawasnya," ungkapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) dengan tema 'Berebut Kuasa Penyidikan, Membaca Hidden Goal di Balik RUU KUHAP' di Universitas Islam Jakarta (UIJ) pada Rabu, 19 Maret 2025.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Bocoran Said Iqbal soal Jabatan Barunya di Kabinet Prabowo

{{caption}}
Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Jawa-Bali

{{caption}}
Rekomendasi Saham Hari Ini 5 Juni 2026: BUMI, BIPI, CUAN, UNTR, PTRO, JPFA

{{caption}}
Bak Roller Coaster, IHSG Jumat Pagi Bolak-Balik Arah dalam Hitungan Menit

{{caption}}
IHSG Diprediksi Menguat, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

{{caption}}
Lahan Basah Silmy Karim dan Geng Imigrasi

Topik Terkait
{{caption}}
Komisi III DPR: Hampir Seluruh Hasil Kerja Tim Reformasi Polri Sudah Terangkum KUHAP Baru

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Habiburokhman
{{caption}}
Peneliti: Pembaruan KUHAP Bukan Batasi Hak Warga, Justru Perkuat Perlindungan Hukum

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

RUU KUHAP
{{caption}}
PEDPHI: RUU KUHAP Optimalkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Beri Kepastian Hukum

Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan RUU KUHAP menjanjikan kepastian hukum dan keadilan, krusial untuk optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

RUU KUHAP
{{caption}}
Fakta Menarik RUU KUHAP: Kapolda Kepri Dukung Pembagian Kewenangan demi Peradilan Efektif

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin mendukung pembagian kewenangan dalam RUU KUHAP, demi sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan akuntabel. Apa saja masukan penting lainnya?

RUU KUHAP
{{caption}}
Daftar Usulan Pemerintah di Revisi UU KUHAP, Ada Soal Hak Tersangka, Jemput Paksa hingga Ganti Rugi Korban

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan 10 daftar usulan penguatan norma dalam revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana RKUHAP

RKUHAP
{{caption}}
Upaya Paksa Wajib Melalui Penuntut Umum dan Izin Hakim

Upaya paksa juga wajib dilakukan secara proporsional dan tidak boleh sewenang-wenang.

RUU KUHAP
{{caption}}
RUU KUHAP, Ahli Hukum Ingatkan Poin Penting Lindungi Orang Tak Bersalah

Pembahasan RUU KUHAP yang baru juga dipandang cukup relevan

RUU KUHAP
{{caption}}
Jabarkan Keunggulan RUU KUHAP, Komisi III DPR Tetap Minta Masukan Masyarakat

"Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

Habiburokhman
{{caption}}
Tindak Pidana Korporasi: Badan Hukum Jadi Subjek, Mekanisme Penyelesaian Diperjelas

Praktisi hukum Dhifla Wiyani menegaskan badan hukum dapat menjadi subjek dalam tindak pidana korporasi, serta memaparkan mekanisme keadilan restoratif dan DPA yang relevan untuk kasus tersebut.

adhi karya
{{caption}}
MA Dorong Penegak Hukum Aktif Ingatkan Korban TPPO Soal Restitusi

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

dana bantuan korban
{{caption}}
Terobosan Hukum: Kejari Palembang Terapkan Plea Bargaining Percepat Penanganan Perkara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang mulai menerapkan mekanisme *plea bargaining* untuk mempercepat penanganan perkara pidana, sebuah langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih efektif dan humanis. Simak detail penerapannya!

hukum pidana
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Babel Perkuat Kapasitas ASN Dukung Implementasi KUHP KUHAP 2026

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

asn
{{caption}}
KPK Alihkan Status Yaqut Cholil Qoumas Menjadi Tahanan Rumah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah, memicu perhatian publik terhadap kasus korupsi kuota haji yang menjeratnya.

berita nasional
{{caption}}
Reformasi Hukum Pidana: KUHP Baru Wujudkan Sistem Peradilan Modern

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

diseminasi hukum
{{caption}}
Jumat Pagi Ini IHSG Bergerak Liar, Sempat Naik-Turun dalam Hitungan Menit

Pergerakan IHSG pada Jumat (5/6) menunjukkan fluktuasi yang signifikan.

berita update
{{caption}}
Rupiah Tembus Rp18.066 per Dolar AS pada Jumat Pagi

Perkiraan menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah akan berada dalam rentang 18.050 hingga 18.120 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat, 5 Juni 2026.

berita update
{{caption}}
PBB: 5 Juta Penduduk Yaman Terancam Kelaparan Akut

PBB telah mengusulkan dana sebesar Rp38,7 triliun untuk mendukung bantuan kemanusiaan yang bertujuan menyelamatkan nyawa masyarakat Yaman.

berita update
{{caption}}
Toyota Alphard dan Vellfire 2026 Resmi Meluncur, Harga Mulai Rp 500 Jutaan

Toyota Alphard dan Vellfire edisi 2026 menawarkan peningkatan signifikan dalam fitur keselamatan yang lebih canggih.

berita update
{{caption}}
Dapatkan Diskon 30 Persen Tiket Kereta Api, Catat Tanggal dan Syaratnya Agar Tidak Ketinggalan

PT KAI memberikan diskon sebesar 30% untuk tiket kereta api, yang dapat dimanfaatkan oleh penumpang untuk perjalanan mereka.

berita update
{{caption}}
KemenPANRB Jajaki Kerja Sama dengan Estonia untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintahan

Kementerian PANRB berupaya mengakselerasi Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia dengan menjajaki kolaborasi bersama Estonia, negara terdepan dalam digitalisasi layanan publik.

digitalisasi indonesia