Serap 362 Masukan, PP Tunas Diklaim Kian Responsif dan Inklusif

Sebanyak 175 produk dan layanan digital dari 64 platform telah menjalani self-assessment PP TUNAS. Kemkomdigi kini melakukan proses evaluasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Perlindungan Anak krusial untuk memastikan kepentingan terbaik anak di ruang digital, menjawab tantangan konten negatif dan eksploitasi data.

Pembatasan yang tidak dirancang dengan baik dapat mendorong anak-anak untuk beralih ke ruang digital yang tidak memiliki mekanisme pengawasan.

KemenPPPA menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi aturan pelaksana PP Tunas, untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai risiko di ruang siber.

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan Regulasi Keamanan Digital Anak, PP Tunas, mulai Maret 2026 untuk melindungi anak-anak dari risiko daring, mendorong platform digital bersiap penuh.

Implementasi PP Tunas membutuhkan edukasi inklusif dan pendekatan berbasis risiko. Para ahli menyoroti tantangan adaptasi regulasi di tengah beragamnya masyarakat dan platform digital.

Komdigi telah menerima 362 masukan dari berbagai pihak terkait rancangan aturan pelaksanaan PP Tunas, sebuah regulasi krusial untuk pelindungan anak di ruang digital, demi menciptakan ekosistem aman dan bertanggung jawab.

Pemerintah serius tingkatkan perlindungan anak digital melalui PP TUNAS. Ketahui bagaimana regulasi ini memastikan ruang digital aman bagi generasi penerus bangsa!

Kemkomdigi menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas 2025 tidak menghalangi anak mengakses informasi digital, melainkan melindungi. Simak bagaimana aturan ini justru membuka gerbang aman bagi generasi muda!

Kemenko Polkam serius tingkatkan Perlindungan Anak di Ruang Digital dengan PP TUNAS. Regulasi baru ini jadi harapan cegah cyberbullying dan lindungi data pribadi anak. Simak detailnya!

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendesak Wikimedia Commons untuk segera menyelesaikan registrasi PSE, menyusul insiden pemblokiran akses akibat deteksi konten perjudian.

Pemerintah Indonesia serius melindungi anak di ruang digital. Simak bagaimana pendekatan berbasis risiko diterapkan untuk memastikan keamanan dan inovasi berjalan seiring, demi masa depan generasi penerus.

Komdigi resmi melakukan normalisasi akses layanan Grok secara bersyarat setelah X Corp berkomitmen perbaiki kepatuhan hukum, namun pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk memastikan keamanan ruang digital.

Platform X telah menuntaskan pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta kepada pemerintah Indonesia terkait keterlambatan moderasi konten pornografi, sebuah langkah kepatuhan penting.

Menurut Ribka, reformasi tata kelola diperlukan mengingat pengelolaan Dana Otsus selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Selain menerima gaji, peserta PMN juga akan mendapatkan bimbingan dari mentor.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi antara Kementerian UMKM dengan sejumlah platform marketplace.

Kebiasaan yang kurang baik adalah cenderung menghamburkan uang di awal dan berhemat di tanggal-tanggal akhir.

Sejumlah lahan milik perusahaan telah mencapai kesepakatan untuk segera ditindaklanjuti sebagai lokasi pembangunan huntap.

Bupati Kuansing terlibat dalam skandal jual beli jabatan yang mencuat ke publik dan memicu perhatian masyarakat serta pihak berwenang.