Revisi KUHAP Perketat Syarat Penahanan Tersangka, Komisi III: Tak Gampang Nahan Orang

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Dosen UI Febby Mutiara Nelson menjelaskan bagaimana dasar penahanan dalam KUHAP Baru memperkuat asas legalitas dan due process, menjadikannya lebih objektif dan akuntabel.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR, pada Selasa (18/11).

Habiburokhman membeberkan sejumlah informasi yang ia nilai keliru terkait pasal-pasal tertentu dalam RKUHAP.

Ketua DPR Puan mengetok palu sidang, dan RKUHAP sah mejadi UU

Supratman Andi Agtas juga menepis beragam informasi keliru yang beredar terkait RKUHAP.

Ketentuan yang benar adalah dalam Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru, penyadapan akan diatur secara khusus di UU.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak revisi RUU KUHAP, khususnya pasal penangkapan dan penahanan, untuk mencegah pelanggaran HAM dan menutup celah hukum yang merugikan masyarakat.

DPR mengklaim RUU KUHAP memperhatikan betul hak asasi manusia (HAM) dalam aspek penegakan hukum.

Ketiadaan batas waktu penyidikan dianggap tidak memberikan kepastian dalam penegakan hukum dan berdampak banyak laporan pidana terkatung-katung nasibnya.

Pembahasan RUU KUHAP yang baru juga dipandang cukup relevan

"Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

Rapat paripurna pengesahan RKUHAP digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani didampingi para wakil ketua DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi sejumlah pasal dalam Revisi KUHAP yang masih kontroversial.

Habiburrokhman memperingatkan agar MA tidak membuat aturan yang menyimpang dari KUHAP.

Anggota DPR RI mendorong revisi KUHAP terkait dua alat bukti, menilai ketentuan saat ini berpotensi melahirkan praduga bersalah dan ketidakadilan. Simak alasannya!

Setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, kini giliran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang menanggapi kritikan Dino.

Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.

Menurut Habiburokhman, lewat rapat dengar pendapat umum, berbagai aduan masyarakat ditampung dan disampaikan kepada mitra kerja.

Hal ini terjadi dalam rapat bersama Kejaksaaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut), Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Komjak dan Amsal Christy Sitepu.

Komisi III DPR RI apresiasi PN Medan yang mengabulkan **penangguhan penahanan Amsal Sitepu**, videografer terdakwa kasus dugaan korupsi, sebagai wujud kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Komisi III DPR.