Puluhan Pejabat Desa di Lahat Sumsel Kejaring OTT saat Minta Anggaran

KPK melakukan OTT di tiga lokasi di wilayah Sumatera Utara.

Perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Dalam satu kecamatan, KPK menilai pemungutan uang dari calon perangkat desa tidak dilakukan oleh satu orang saja.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

Artinya, tepat hanya beberapa bulan setelah dilantik pada Februari di tahun yang sama.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp 2,6 miliar dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lainnya terkait dugaan pemerasan, menambah daftar kasus korupsi yang menjeratnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, mereka yang terjaring OTT itu langsung dibawa ke Jakarta usai dilakukan pemeriksaan di Mapolres Kudus.

Kedua tersangka adalah N sebagai Ketua Forum Kades Kecamatan Pagar Gunung, Lahat, dan bendaharanya inisial JS.

Dari yang diamankan, ada juga Ketua Forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lahat dan seorang ASN Kecamatan Pagar Gunung.

OTT yang dilakukan Kejari Lahat dan diserahkan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, satu pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut masih dalam pengejaran polisi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Makassar Muh Fadli Tahar mengaku mendapat laporan adanya tiga bocah yang nekat berenang.

Dua pejabat yang dicopot itu antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Supardi dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Akhmad Akhsan.

Sejumlah saksi, termasuk pemilik pabrik, telah dimintai keterangan guna mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Gagasan itu disebut sebagai upaya memperkuat identitas sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Sunda di tingkat provinsi.

Insiden tersebut berujung pada laporan polisi setelah korban mengalami sejumlah luka.

Kepemimpinan DPW PAN Sumatera Utara untuk sementara diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

IM diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan disebut menerima setoran hingga Rp200 juta setiap pekan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur, IM, sebagai tersangka pemerasan izin pelayaran kapal usai operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang, Kamis.

KPK memperlihatkan barang bukti hasil penyitaan operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing dan pengurusan dokumen keimigrasian.

KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara suap di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Rabu (03/06/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.