Profil Setyo Budiyanto, Jenderal Bintang Tiga Bertugas di KPK 'Sikat' Koruptor

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Polisi Faizal sebagai Wakapolda NTT, gantikan Brigjen Polisi Baskoro Tri Prabowo yang pensiun. Penunjukan ini diharapkan bawa penyegaran dan peningkatan kinerja Polda NTT.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi dan menengah pada Februari 2026, termasuk posisi penting Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor), sebagai bagian dari penyegaran organis

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin mutasi Polri yang melibatkan sejumlah pejabat utama dan Kapolda, bertujuan penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan publik.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan Mutasi Polri Akhir Tahun 2025, menunjuk Irjen Pol. Edy Murbowo sebagai Kapolda NTB dan merotasi sejumlah perwira lainnya untuk penyegaran organisasi.

Karyoto diangkat menjadi Kabaharkam Polri menggantikan Komjen Pol Mohammad Fadil Imran.

Mutasi di lingkungan Polri Kembali terjadi. Kali ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengganti Kabaresrim.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan Setyo Budiyanto tetap akan bertugas sebagai ketua KPK.

Belum ada nama Wakapolri pengganti Komjen Ahmad Dofiri dalam mutasi para perwira tinggi dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Setelah dimutasi, Setyo kini menjadi Pati Itwasum Polri.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memutasi Ketua KPK dan Kepala BNPT

Mutasi ini tertuang dalam surat telegram rahasia bernomor: ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 April 2025.

Jenderal bintang dua itu sebelumnya menjabat sebagai Deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, 56% mengakui adanya praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa

Menurut Setyo KPK masih bisa berpedoman dengan pasal UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Informasi yang dihimpun, di tahun 2020 Hasto sudah diusulkan untuk ditetapkan tersangka namun dikabarkan saat itu pimpinan KPK belum bersedia.

DPR resmi mengesahkan lima pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Penundaan tersebut dilakukan karena adanya agenda lain yang waktunya bersamaan dan harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini hanya dapat mencegah tersangka bepergian ke luar negeri sesuai Aturan Pencegahan KPK terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Perubahan ini berdampak signifikan pada penanganan kasus k

KPK tegaskan tidak akan terjebak wacana Revisi UU KPK ke aturan lama. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan fokus lembaga pada pemberantasan korupsi sesuai aturan berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi tiga delik korupsi baru yang belum tercover dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mendorong revisi untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, AI untuk memeriksa LHKPN membuat kinerja lebih optimal dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa