Ketua Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menilai potensi terjadinya korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbilang tinggi. Hal itu diungkapkan oleh Setyo dalam diskusi Panel Forum Humas Capital di depan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KKP pada Senin (2/6).
Setyo mengatakan berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebanyak 73% responden menilai masih sering terjadi penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Selain itu, 56% mengakui adanya praktik nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, serta 42% mengindikasikan adanya penyuapan dan gratifikasi.
"Risiko (tindak pidana korupsi) di sektor kelautan dan perikanan cukup tinggi dan menyebabkan kita dapat terpengaruh dengan kondisi tersebut. Maka, perlu berbagai upaya dan tindak lanjut untuk mengubah birokrasi menjadi lebih baik," ucap Setyo dalam keterangannya, Selasa (3/6).
Advertisement
Menurut Setyo dalam pembangunan SDM yang bersih dan sehat tidak bisa hanya mengandalkan pada integritas yang diajarkan secara formal semata. Meskipun diakuinya integritas merupakan fondasi utama dalam mencapai pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
"Integritas tidak diajarkan di sekolah atau pendidikan khusus, karena integritas itu disisipkan (di kehidupan). CPNS baru (Kementerian Kelautan dan Perikanan) perlu memahami integritas secara utuh dan memaknai hakikat integritas," ujar Setyo.
Setyo kemudian menyinggung Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 masih stagnan di angka 37 dari 100. Begitu pula hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional yang menempatkan Indonesia pada kategori rentan, dengan skor 71,53.
Sementara capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) juga belum optimal, dengan nilai 75 dari 100.
Namun di tengah kondisi tersebut, KKP menunjukkan capaian yang cukup baik dalam SPI 2024, dengan meraih nilai 80,31.
Setyo mengapresiasi capaian tersebut dan berharap agar tren positif ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.
"Harapannya di tahun 2025, skor tersebut harus dipertahankan, syukur jika bisa (terus) naik. Dan semua perlu bergerak untuk mengakselerasi nilai skor indeks tersebut (agar lebih tinggi)," pungkas Ketua KPK.