Dimutasi di Polri, Setyo Budiyanto Tetap Bertugas Sebagai Ketua KPK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi dan menengah pada Februari 2026, termasuk posisi penting Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor), sebagai bagian dari penyegaran organis

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin mutasi Polri yang melibatkan sejumlah pejabat utama dan Kapolda, bertujuan penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan publik.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan Mutasi Polri Akhir Tahun 2025, menunjuk Irjen Pol. Edy Murbowo sebagai Kapolda NTB dan merotasi sejumlah perwira lainnya untuk penyegaran organisasi.

Setelah dimutasi, Setyo kini menjadi Pati Itwasum Polri.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram (ST) dengan nomor ST/1421/VI/KEP./2025 tertanggal 24 Juni 2025. Surat Telegram itu diteken oleh As SDM Kapolri.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memutasi Ketua KPK dan Kepala BNPT

Mutasi ini tertuang dalam surat telegram rahasia bernomor: ST/688/IV/KEP./2025 tertanggal 13 April 2025.

Jenderal bintang dua itu sebelumnya menjabat sebagai Deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK baru Setyo Budiyanto menekankan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

Kelimanya diangkat menjadi Pimpinan dan anggota Dewas KPK berdasarkan keputusan presiden (Keppres) nomor 161/P tahun 2024.

Berdasarkan informasi dihimpun, pelantikan dilakukan pukul 13.30 WIB.

Budi mengaku baru mengetahui terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK baru.

Penundaan tersebut dilakukan karena adanya agenda lain yang waktunya bersamaan dan harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini hanya dapat mencegah tersangka bepergian ke luar negeri sesuai Aturan Pencegahan KPK terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Perubahan ini berdampak signifikan pada penanganan kasus k

KPK tegaskan tidak akan terjebak wacana Revisi UU KPK ke aturan lama. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan fokus lembaga pada pemberantasan korupsi sesuai aturan berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi tiga delik korupsi baru yang belum tercover dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mendorong revisi untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, AI untuk memeriksa LHKPN membuat kinerja lebih optimal dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputi melalui pidatonya saat kongres partai di Bali sempat berkelakar soal hukum yang tak berpihak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Revisi RUU KUHAP yang telah berusia 40 tahun kini telah diserahkan ke DPR. Sayangnya, draf tersebut mendapat kritik, termasuk dari KPK

Setyo masuk dalam struktural Danantara sebagai Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.

Meskipun Setyo ditempatkan di kursi komite pengawasan Danantara, MAKI mempertanyakan KPK sebagai lembaga independensi.

Setyo bukan ditunjuk secara pribadi, tetapi sebagai Ketua KPK yang otomatis masuk ke jajaran Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.