Potensi Kerugian Negara di Sektor Hutan Capai Rp 175 Triliun

Tumpukan uang sitaan hasil kejahatan lingkungan disiapkan untuk diserahkan kepada negara.

Raja Juli memaparkan sejumlah capaian Indonesia dalam mendukung target utama Global Forest Goals PBB, salah satunya terkait pemulihan tutupan hutan.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Pemerintah mengklaim telah menyelamatkan puluhan triliun rupiah melalui tindakan penindakan terhadap korupsi serta pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan.

Negara berhasil menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam Penguasaan Kembali Hutan Negara dan melawan mafia hutan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Pemerintah Indonesia berhasil merebut kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari penguasaan sektor kelapa sawit dan pertambangan, menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menegaskan Indonesia harus berani melawan mafia perusak kekayaan hutan. Kejaksaan Agung berkomitmen kuat untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan rakyat.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis 28 perusahaan pelanggar lahan hutan yang izinnya akan dicabut Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan, setelah terbukti melanggar peraturan.

Burhanuddin mengungkapkan, penyebab banjir besar Sumatera beberapa waktu lalu bukan hanya fenomena alam biasa

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

Data Global Forest Watch menunjukkan Tapanuli Selatan kehilangan sekitar 90 ribu hektare tutupan pohon sepanjang 2001–2025.

Dana tersebut diserahkan di tengah proses penyidikan yang saat ini masih terus berjalan.

Film "Teman Tegar Maira" hadir dengan cerita persahabatan Tegar dan Maira yang membawa pesan penting tentang kesadaran manusia terhadap alam serta perjuangan menyelamatkan hutan Papua.

Dia mengatakan perusahaan tersebut tersebar di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Keputusan ini karena adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukannya.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pencabutan izin ini disampaikan setelah rapat terbatas di London.